Merangkai Konsep Budaya Hukum, Kesadaran Hukum, dan Kepatuhan Hukum ⚖️ di Pelatihan BPSDM Kemenkumham

Heri Setiawan, seorang akademisi dan praktisi hukum yang memiliki pengalaman panjang, memberikan materi tentang konsep budaya hukum, kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum dalam Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama. Beliau menekankan pentingnya membangun budaya hukum positif dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap hukum. Peserta pelatihan diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh untuk memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum di Indonesia.

Pada Jumat, 26 April 2024, penulis beserta rekan-rekan dari Biro Hukum Kementerian Pertahanan RI mengikuti pelatihan dengan materi Konsep Budaya Hukum, Kesadaran Hukum, dan Kepatuhan Hukum. Pelatihan ini merupakan bagian dari Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama Angkatan III Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada 23 April - 22 Mei 2024.

Bagi profesi penyuluh hukum, memahami ketiga konsep tersebut sangat penting. Budaya hukum mencerminkan sikap masyarakat terhadap hukum dan nilai-nilai yang mendasarinya. Kesadaran hukum meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap hukum. Sementara kepatuhan hukum merupakan ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku.

Sebagai agen perubahan, penyuluh hukum berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Dengan memahami konsep-konsep tersebut, penyuluh hukum dapat merancang strategi penyuluhan yang efektif sesuai dengan budaya hukum setempat serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Pelatihan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM RI di Jalan Raya Gandul Nomor 4, Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, sekitar 600 meter dari Perempatan Gandul.

Berikut adalah daftar  peserta pelatihan dengan materi Konsep Budaya Hukum, Kesadaran Hukum, dan Kepatuhan Hukum:

1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon:
     - Bambang Kurniawan, S.H.
     - Instansi yang menangani masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
     - Berperan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kabupaten Tangerang:
     - Theresia Oktavia Hutasoit, S.H.
     - Abdul Haris Nuryakin, S.H.
     - Ida Adha, S.H.
     - Instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Tangerang.
     - Berperan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kabupaten Tangerang.
3. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten:
     - Budi Subakti, S.M.
     - Budi Nurcahyo, S.Sosio.
     - Instansi yang bertugas melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia di wilayah Banten.
     - Berperan dalam memberikan penyuluhan hukum terkait hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia.
4. Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah:
     - Brahma Mahendra, S.H.
     - Instansi yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Mempawah.
     - Berperan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kabupaten Mempawah.
5. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan:
     - Azizah Sarah Maharani, S.H.
     - Swante Adi Krisna, S.H.
     - Tumpas Febriyanta, S.H.
     - Ayu Widyastuti, S.H.
     - Indah Swastika, S.H.
     - Instansi yang bertugas menangani masalah hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan.
     - Berperan dalam memberikan penyuluhan hukum terkait bidang pertahanan negara.
6. Sekretariat Daerah Kabupaten Subang:
     - Imam Fauzi, S.H.
     - Alif Erlayas Ginting, S.H.
     - Ayulia Fajar Saputri, S.H.
     - Instansi yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Subang.
     - Berperan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kabupaten Subang.
7. Sekretariat Daerah Kota Banjarmasi:
     - Evalia Yustina, S.H.
     - Instansi yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Banjarmasi.
     - Berperan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kota Banjarmasi.
8. Pemerintah Kabupaten Bantul:
     - Choirul Reza Deani, S.H.
     - Instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Bantul.
     - Berperan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kabupaten Bantul.
9. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur:
     - Rendy Karuniawan, S.H.
     - Instansi terkait dengan penyediaan data statistik di Provinsi Jawa Timur.
10. Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang:
       - Nina Agustina, S.H.
       - Instansi yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tangerang.
11. Sekretariat Daerah Kota Madiun:
       - Dien Zaelani, S.H.
       - Instansi yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Madiun.
12. Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep:
       - Taufiqurrahman, S.H.
       - Instansi yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumenep.
13. 13. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat:
       - Andita Mustika Wijaya, S.I.Kom.
       - Instansi yang bertugas melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia di wilayah Jawa Barat.
14. Biro Hukum Dan Humas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Pusat:
       - Helmy Faishal Aziz, S.Sos.
       - Instansi pusat yang bertugas melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia.
15. Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan:
       - Dewi Nandini, S.H.
       - Instansi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.
16. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta:
       - Dwi Utomo Ardianto, S.H.
       - Instansi yang bertugas melayani dan melindungi pekerja migran Indonesia di wilayah DKI Jakarta.
17. Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM DKI Jakarta:
       - Suwandri Munthazur, S.H.
       - Instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM di wilayah DKI Jakarta.

Dalam rangkaian Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama Angkatan III Tahun Anggaran 2024, peserta mendapat kesempatan untuk mengikuti materi "Konsep Budaya Hukum, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum". Bertindak sebagai pengampu materi adalah Heri Setiawan, SH., MH., seorang akademisi dan praktisi hukum yang memiliki pengalaman panjang di bidangnya.

Heri Setiawan lahir di Karanganyar, Jawa Tengah. Beliau beserta keluarga kemudian pindah ke Kebumen mengikuti pekerjaan ayahnya di Pegadaian. Heri Setiawan merupakan lulusan Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto, di mana beliau adalah teman satu angkatan dari Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum., seorang guru besar hukum pidana di UNSOED.

Karir Heri Setiawan terbilang panjang dan berpengalaman. Beliau memulai karirnya di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian pernah naik jabatan di Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan  selama hampir 10 tahun. Di Kemenpolhukam, Heri Setiawan pernah menjabat sebagai Kabid Materi Hukum Privat. Saat ini, beliau kembali berkarir di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagai seorang akademisi, Heri Setiawan merupakan pengikut teori hukum progresif dari Prof. Satjipto Rahardjo. Teori hukum progresif menekankan bahwa hukum tidak hanya sekedar aturan yang kaku, melainkan harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Dalam sesi pelatihannya, Heri Setiawan memberikan pemaparan mendalam tentang konsep budaya hukum, kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum. Beliau menekankan pentingnya membangun budaya hukum yang positif dalam masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Peserta pelatihan mendapat banyak pengetahuan dan wawasan baru dari materi yang disampaikan oleh Heri Setiawan, SH., MH. Semoga ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam tugas-tugas sebagai penyuluh hukum, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum di Indonesia.

Terima kasih kepada Heri Setiawan, SH., MH., atas materi berharga yang disampaikan dalam pelatihan ini. Semoga beliau terus sukses dalam mengemban tugas mulia sebagai akademisi dan praktisi hukum yang membawa perubahan positif bagi bangsa.