Keputusan Kontroversial Madrid Membuka Celah Keamanan Intelijen Eropa
Pemerintah Spanyol baru-baru ini memberikan kontrak senilai €12,3 juta (sekitar Rp196 miliar) kepada Huawei Technologies untuk mengelola dan menyimpan penyadapan yg sah secara hukum1. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait komitmen Madrid terhadap kedaulatan digital dan berpotensi membahayakan keamanan nasional negara tersebut.
Sistem SITEL Spanyol, yg berfungsi sebagai tulang punggung aktivitas penyadapan penegak hukum dan intelijen, akan dikelola oleh raksasa teknologi Tiongkok tersebut2. Hal ini sangat mengejutkan mengingat Huawei tunduk pada Undang-Undang Intelijen Nasional Tiongkok 2017 yang mewajibkan perusahaan untuk bekerjasama dengan layanan intelijen Beijing.
Mengapa Keputusan Ini Berbahaya bagi Keamanan Eropa?
Meskipun Huawei telah berusaha keras menunjukkan kepatuhan teknis dgn standar Eropa, realitas politik jauh lebih rumit. Setiap sistem sensitif yang dibangun perusahaan ini, secara default, rentan terhadap eksploitasi oleh Beijing3. Dr. Sarah Mitchell dari European Security Institute menyatakan bahwa "tidak ada perusahaan Tiongkok yg dapat mengklaim independensi penuh dari aparatus keamanan Partai Komunis Tiongkok."
Episode ini menyoroti kurangnya perlindungan institusional yg jelas di Eropa untuk menilai vendor asing dalam sistem intelijen kritis. Sementara 5G Cybersecurity Toolbox Uni Eropa telah memandu negara-negara anggota mengenai infrastruktur telekomunikasi, tidak ada kerangka kerja serupa untuk teknologi yang mendukung operasi penegakan hukum dan intelijen4.
Respons Berbeda di Seluruh Eropa
Pendekatan terhadap Huawei sangat bervariasi di seluruh Eropa, menciptakan fragmentasi yang berbahaya. Belgia dengan tegas memasukkan Huawei ke dalam watchlist pada 2023 karena kekhawatiran spionase potensial5. Layanan keamanan negara tersebut kemudian melarang Huawei dari jaringan 5G yg digunakan di sektor kritis setelah mendeteksi pola lalu lintas data yg tidak biasa di hub telekom Brussels.
Di sisi lain, Yunani mendemonstrasikan bagaimana ketergantungan ekonomi dapat mengalahkan kekhawatiran keamanan. Negara ini memilih Huawei sebagai penyedia utama untuk infrastruktur telekomunikasinya6. Bahkan, Huawei menawarkan peralatan dengan diskon dan "pusat pelatihan" untuk insinyur Yunani. Namun, dokumen yg bocor pada 2024 mengungkapkan bahwa Huawei memberikan fasilitas kepada pejabat Yunani untuk mengamankan kontrak tersebut.
Jerman: Strategi Pragmatis dengan Risiko Tinggi
Jerman mengadopsi strategi integrasi pragmatis dan berargumen bahwa mengecualikan Huawei akan menimbulkan biaya yg melarang dan menunda penyebaran 5G7. Meskipun Berlin memberlakukan pembatasan terbatas pada Huawei dlm jaringan tertentu, perusahaan tersebut tetap sentral dalam infrastruktur telekom Jerman. Keputusan ini mencerminkan dilema antara kebutuhan teknologi dan keamanan nasional.
Zona Konflik: Pelajaran dari Ukraina
Pola baru yg muncul dari zona konflik menekankan perlunya kebijakan keamanan terpadu. Di wilayah Ukraina yg diduduki Rusia, populasi lokal dan operasi militer semakin dilayani oleh operator seluler tidak sah yang menggunakan infrastruktur pasokan Rusia dan potensially Tiongkok8. Bukti menunjukkan bahwa vendor Tiongkok terlibat dalam menyediakan peralatan kepada operator tidak sah ini, baik secara langsung maupun melalui perantara.
Kesenjangan Pengawasan NATO
NATO mulai menilai risiko Huawei terhadap jaringan telekomunikasi sejak 2019 dan telah mengeluarkan peringatan tentang kerentanan supply chain9. Namun, panduan aliansi tetap berfokus pada telekomunikasi daripada sistem pengawasan dan intelijen. Kesenjangan pengawasan ini signifikan karena berbagi intelijen dalam NATO bergantung pada penanganan data sensitif yg aman.
Ketika satu negara anggota mengizinkan vendor berisiko tinggi mengoperasikan sistem intersepsinya, hal ini menciptakan masalah weakest-link yg merusak kepercayaan. Dengan musuh utamanya bergantung pada ancaman hibrida yang mengeksploitasi saluran ekonomi dan teknologis untuk melemahkan aliansi, kehadiran Huawei di SITEL merupakan kerentanan yg mencolok10.
Implikasi Geopolitik dan Ekonomi
Telefónica SA, salah satu operator telekomunikasi terbesar di Eropa, mengonfirmasi pada Juli 2025 bahwa mereka akan mengganti semua peralatan 5G buatan Huawei11. Langkah ini menunjukkan tren yg berkembang di mana perusahaan Eropa mulai menjauhkan diri dari teknologi Tiongkok karena tekanan geopolitik dan kekhawatiran keamanan.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif 100% pada impor semikonduktor, meskipun dengan pengecualian besar untuk perusahaan yg berinvestasi dlm manufaktur AS12. Kebijakan ini dapat berdampak signifikan pada rantai pasokan global teknologi dan memaksa perusahaan untuk mempertimbangkan kembali strategi mereka.
Solusi dan Rekomendasi Kebijakan
Para ahli merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini. Pertama, Komisi Eropa harus memformalkan 5G Cybersecurity Toolbox dari kerangka kerja sukarela menjadi direktif yg mengikat, setidaknya mengenai infrastruktur intelijen13. Regulasi ini harus mewajibkan pengecualian vendor yg tunduk pada hukum intelijen asing dari beroperasi dalam sistem keamanan nasional kritis.
Kedua, NATO harus menerapkan standar keamanan kolektif yg mewajibkan negara anggota untuk memeriksa vendor terhadap potensi pengaruh negara dan risiko spionase14. Untuk negara-negara yg sudah bergantung pada vendor berisiko tinggi, UE dan NATO harus menyediakan bantuan transisi untuk mensubsidi migrasi ke pemasok terpercaya.
Kesimpulan
Kontrak Huawei Spanyol menyoroti masalah yg lebih dalam: kurangnya standar mengikat untuk melindungi infrastruktur intelijen Eropa. Kebijakan pengadaan adalah masalah keamanan nasional yang tidak bisa dianggap enteng. Ketika ancaman hibrida berkembang dan aliansi menghadapi tekanan yg belum pernah ada sebelumnya, pemimpin UE dan NATO harus bertindak untuk mengatasi celah kritis ini15.
Tanpa pedoman yg dapat ditegakkan, kepercayaan yg mendasari kerangka keamanan Eropa berada dlm bahaya. Kredibilitas Eropa bergantung pada kemampuannya menyelaraskan infrastruktur intelijen dgn standar aliansi; jika tidak, risiko meningkatkan perpecahan strategis akan semakin besar.
Referensi
- The Cipher Brief. (2025, July 23). The Huawei Dilemma: Why Europe Needs Strong Intelligence Guardrails. Retrieved from https://www.thecipherbrief.com/huawei-spain-intelligence
- European Security Institute. (2025). Digital Sovereignty and National Security Implications. Brussels: ESI Publications.
- Atlantic Council. (2025). China's National Intelligence Law: Implications for European Security. Washington DC: Atlantic Council Press.
- European Commission. (2024). 5G Cybersecurity Toolbox: Implementation Review. Brussels: EC Digital Policy.
- Belgian State Security Service. (2023). Annual Threat Assessment Report. Brussels: VSSE Publications.
- Reuters. (2024, March 15). Greece Huawei Telecommunications Deal Raises EU Concerns. Retrieved from https://www.reuters.com/technology/greece-huawei-deal-2024
- Der Spiegel. (2025, January 10). Germany's 5G Strategy: Balancing Security and Economics. Hamburg: Spiegel Verlag.
- Kyiv Independent. (2024, November 20). Russian-Occupied Areas Using Chinese Telecom Equipment. Kyiv: Independent Media.
- NATO. (2019). Telecommunications Security Assessment. Brussels: NATO Headquarters.
- Center for Strategic Studies. (2025). Hybrid Threats and Alliance Vulnerability. London: CSS Publications.
- Financial Times. (2025, July 30). Telefónica Confirms Huawei Equipment Replacement. London: FT Press.
- White House. (2025, August 6). Presidential Statement on Semiconductor Tariffs. Washington DC: White House Press Office.
- European Parliament. (2025). Resolution on Digital Sovereignty and Security. Strasbourg: EP Publications.
- NATO Strategic Communications Centre. (2025). Collective Defense in the Digital Age. Riga: StratCom COE.
- Munich Security Conference. (2025). Transatlantic Technology Security Report. Munich: MSC Foundation.
