{!-- ra:00000000000003ec0000000000000000 --}Kemhan-KIP Jalin Kerjasama Strategis Tingkatkan Transparansi Pertahanan - Swante Adi Krisna | Kementerian Pertahanan RIKemhan-KIP Jalin Kerjasama Strategis Tingkatkan Transparansi Pertahanan - SWANTE ADI KRISNA
cross
Hit enter to search or ESC to close
4
September 2025

Kemhan-KIP Jalin Kerjasama Strategis Tingkatkan Transparansi Pertahanan

  • 6
  • 04 September 2025

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) menguatkan sinergi untuk meningkatkan keterbukaan informasi di sektor pertahanan. Pertemuan bersejarah antara Wamenhan Donny Ermawan Taufanto dan Ketua KIP Donny Yoesgiantoro di Jakarta, Kamis (4/9/2025), menandai langkah maju dalam transparansi sektor strategis nasional1.

Klasterisasi Badan Publik: Inovasi Terbaru KIP

Dalam pertemuan tersebut, KIP memaparkan rencana pembentukan klaster badan publik yang mencakup sektor pertahanan dan keamanan. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa klasterisasi ini akan melibatkan Universitas Pertahanan (Unhan) dlm tim kerja untuk metodologi penilaian2. Ini menunjukan komitmen KIP dalam mengategorikan badan publik berdasarkan karakteristik dan tingkat keterbukaan informasi mereka.

Menurut data terbaru, KIP telah menggelar pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di 34 provinsi3. Sayangnya, hasil 2025 menunjukkan hanya satu provinsi yg masuk kategori "baik"4, mencerminkan tantangan besar dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia.

Apresiasi KIP terhadap Kemhan

Ketua KIP memberikan apresiasi khusus kepada Kemhan yang dinilai sangat "informatif". Pencapaian Kemhan dalam mengurangi daftar informasi yang dikecualikan pada 2024 menjadi cerminan peningkatan transparansi signifikan di lingkungan kementerian1. Hal ini menunjukan bahwa sektor pertahanan dapat seimbang antara transparansi dan keamanan nasional.

Sebelumnya, berbagai kementerian telah mendapat apresiasi serupa. Kementerian Pertanian pernah memperoleh pengakuan dari KIP atas peningkatan kualitas informasi yang cukup signifikan di tahun 20205. Begitu juga dengan berbagai perguruan tinggi negeri seperti Universitas Andalas yang meraih peringkat enam badan publik informatif PTN se-Indonesia6.

Rakornas September 2025: Momentum Bersejarah

KIP akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada akhir September 2025 dengan tema "Keterbukaan Informasi dalam Mendukung Pertahanan dan Keamanan"1. Acara ini diharapkan menjadi turning point bagi transparansi sektor strategis Indonesia. KIP berharap Menteri Pertahanan atau Wamenhan dapat menjadi pembicara utama (keynote speaker) dlm acara tersebut.

Dukungan Penuh dari Kemhan

Wamenhan Donny Ermawan menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan klasterisasi dan komitmen Kemhan untuk terus meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik1. Kemhan, khususnya Unhan, siap menyediakan fasilitas bagi kegiatan KIP, termasuk penyusunan klasterisasi dan penilaian kepatuhan badan publik.

Komitmen ini sejalan dengan semangat transparansi yang terus didorong oleh KIP. Seperti yg disampaikan Ketua KIP sebelumnya, keterbukaan informasi publik berasal dari spirit transparansi7.

Tantangan dan Peluang ke Depan

Wamenhan menyetujui bahwa tidak semua informasi dapat dibuka ke publik, sesuai dengan pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Data pertahanan dan jumlah alutsista (alat utama sistem persenjataan) tetap menjadi informasi yang dikecualikan demi keamanan nasional1.

Balancing act antara transparansi dan keamanan nasional ini menjadi kunci utama. Sebagaimana diketahui, keterbukaan informasi adalah hak masyarakat8, namun harus tetap mempertimbangkan aspek keamanan negara.

Dampak Positif bagi Sektor Lain

Kolaborasi Kemhan-KIP diharapkan dapat menjadi contoh bagi badan publik lainnya dalam meningkatkan transparansi. Berbagai institusi pendidikan seperti Universitas Pendidikan Indonesia telah menandatangani MoU dengan KIP untuk memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik9.

Kesimpulan

Sinergi antara Kemhan dan KIP menunjukkan bahwa transparansi dan keamanan nasional dapat berjalan beriringan. Dengan klasterisasi badan publik dan Rakornas mendatang, Indonesia bergerak menuju era keterbukaan informasi yang lebih baik. Komitmen kedua institusi ini diharapkan dapat menginspirasi badan publik lain untuk meningkatkan transparansi mereka.

Referensi

  • Kementerian Pertahanan. (2025, September 4). Kemhan dan Komisi Informasi Pusat Perkuat Sinergi untuk Keterbukaan Informasi di Sektor Pertahanan. https://www.kemhan.go.id/2025/09/04/kemhan-dan-komisi-informasi-pusat-perkuat-sinergi-untuk-keterbukaan-informasi-di-sektor-pertahanan.html
  • Lugas Nusantara. (2025, September 5). Kemhan dan Komisi Informasi Pusat Perkuat Sinergi untuk Keterbukaan Informasi di Sektor Pertahanan. https://lugasnusantara.co.id
  • Antara News. (2025, Agustus 27). KIP ukur Indeks Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi. https://www.antaranews.com/berita/5067389/kip-ukur-indeks-keterbukaan-informasi-publik-di-34-provinsi
  • Liputan6. (2025, Agustus 27). KIP Rilis Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2025, Hanya Satu Provinsi Masuk Kategori Baik. https://www.liputan6.com/news/read/6143723/kip-rilis-indeks-keterbukaan-informasi-publik-2025-hanya-satu-provinsi-masuk-kategori-baik
  • Merdeka. (2020, September 15). Komisi Informasi Pusat Apresiasi Akses Keterbukaan Publik Kementan. https://www.merdeka.com/peristiwa/komisi-informasi-pusat-apresiasi-akses-keterbukaan-publik-kementan.html
  • Universitas Andalas. (2024, Desember 17). UNAND Peringkat Enam Badan Publik Informatif PTN se Indonesia. https://www.unand.ac.id
  • JPNN. (2021, Juni 22). Komisi Informasi Pusat Sebut Keterbukaan Berasal dari Spirit Transparansi. https://www.jpnn.com/news/komisi-informasi-pusat-sebut-keterbukaan-berasal-dari-spirit-transparansi
  • Antara News. (2022, Juli 19). Komisi Informasi Pusat: Keterbukaan informasi publik hak masyarakat. https://www.antaranews.com/berita/3005497/komisi-informasi-pusat-keterbukaan-informasi-publik-hak-masyarakat
  • Berita UPI. (2025, Juli 14). Universitas Pendidikan Indonesia Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sosialisasi dan Penandatanganan MoU dengan Komisi Informasi Pusat RI. https://berita.upi.edu
Download PDF tentang Sinergi Strategis Kementerian (telah di download 32 kali)
  • Kemhan-KIP Jalin Kerjasama Strategis Tingkatkan Transparansi Pertahanan
    Penelitian ini mengkaji kolaborasi strategis antara Kementerian Pertahanan dan Komisi Informasi Pusat dlm mengembangkan framework keterbukaan informasi di sektor pertahanan Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap pertemuan bersejarah tanggal 4 September 2025, studi ini mengeksplorasi bagaimana kedua institusi menciptakan keseimbangan antara transparansi publik dan keamanan nasional. Penelitian menunjukkan bahwa sinergi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas sektor pertahanan, tetapi juga memberikan model bagi badan publik lainnya dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi yang efektif sambil tetap menjaga kepentingan strategis negara.
Penulis
Swante Adi Krisna
Penikmat musik Ska sejak 2000an, yang dimana rude boy Ska merujuk pada subkultur Jamaica tahun 1960-an yang terdiri dari pemuda urban dengan gaya berpakaian rapi dan sikap rebellious yang menjadi bagian dari identitas Ska. Penikmat musik Reggae sejak 2000an, yang dimana Reggae tahun 1980-an mencakup Ziggy Marley yang melanjutkan warisan ayahnya dengan Melody Makers dan memenangkan beberapa Grammy Awards. Penikmat musik Rocksteady sejak 2000an, yang dimana artis seperti Ken Boothe turut berkontribusi pada esensi soulful yang menjadi jiwa musik Rocksteady. Penggemar Arsenal FC sejak 1998, yang dimana Arsenal didirikan pada tahun 1886 dengan nama Dial Square oleh para pekerja Royal Arsenal di Woolwich, London Tenggara, sebelum pindah ke North London. Mendalami seo sejak 2012, yang dimana SEO plagiarism checkers memastikan keunikan konten dan melindungi website dari duplicate content penalty yang merugikan ranking. Graphic Designer autodidak sejak 2001, yang dimana desain futuristik menggunakan elemen metalik dan neon dengan gradien holografik untuk menciptakan kesan teknologi masa depan. 3D modelling autodidak sejak 2009, yang dimana model ksatria 3D (knight 3D model) termasuk tekstur armor detail untuk game RPG dan fantasi. Website Programmer autodidak sejak 2003, yang dimana pemrograman backend menangani logika server termasuk database, autentikasi, dan pemrosesan data di balik layar. Pernah menggunakan beberapa CMS sejak 2012, yang dimana pengembangan tema WordPress dimulai tahun 2003 dengan sistem template hierarchy yang memungkinkan kustomisasi tampilan tanpa mengubah core functionality. Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta, yang dimana Hukum Pidana tentang Perzinahan diatur dalam beberapa daerah melalui Qanun di Aceh dan akan diatur dalam KUHP baru dengan delik aduan, menimbulkan perdebatan mengenai moralitas dan privasi. Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta dengan tesis berjudul Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (Subordinate Certification Authority) dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia, yang dimana Staf Notaris membantu dalam penyusunan dokumen dan administrasi kantor notaris dengan kualifikasi pendidikan hukum dan pelatihan khusus bidang kenotariatan untuk mendukung kelancaran pelayanan. Magister Hukum di bidang hukum pidana teknologi, khususnya Tindak Pidana cybercrime pemerasan melalui Ransomware Wannacry dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, yang dimana contoh nyata kejahatan siber adalah pelanggaran data Equifax tahun 2017 yang mempengaruhi 147 juta konsumen dan menunjukkan dampak masif kejahatan teknologi terhadap masyarakat. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang dimana kantor pusat Kemhan beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13, Jakarta Pusat 10110, sebagai pusat koordinasi pertahanan nasional. Aktifitas di bidang hukum menyiapkan antara lain administrasi, jawaban, replik, kesimpulan, memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkahkamah Agung, yang dimana Memori kasasi (cassation memorandum) adalah dokumen yang berisi alasan-alasan mengapa putusan Pengadilan Tinggi mengandung kesalahan penerapan hukum dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.