Jakarta - Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menggelar rapat penting pada Kamis (11/9/2025) membahas pengamanan dan penertiban pengelolaan komoditas sumber daya alam, khususnya timah. 1 Rapat yg dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Harian DPN ini dihadiri berbagai pejabat tinggi negara di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan.
Latar Belakang Permasalahan Pertambangan Timah
Kondisi pertambangan timah nasional saat ini menghadapi tantangan serius. Direktur Utama PT Timah Tbk dlm presentasinya menyoroti masih maraknya penambangan ilegal yang menyebabkan produksi perusahaan belum optimal. 2 Persoalan ini bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, namun juga keamanan nasional dan keberlanjutan lingkungan.
Penambangan ilegal timah telah merugikan negara secara signifikan. 3 Praktik ini tidak hanya mengurangi pendapatan negara dari sektor pertambangan, tetapi juga merusak ekosistem lingkungan di sekitar area tambang. Kalau situasi ini dibiarkan terus-menerus, maka potensi ekonomi timah Indonesia tidak akan termanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran rakyat.
Koordinasi Lintas Kementerian
Dalam rapat tersebut, berbagai menteri menyampaikan pandangan masing-masing. Menteri ESDM membahas regulasi pertambangan, sementara Menteri Keuangan menyoroti persoalan aktivitas ilegal berkaitan dengan bea cukai. 4 Koordinasi antar lembaga ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan kompleks pertambangan timah.
Aspek Keimigrasian dan Tenaga Kerja
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan turut menjelaskan permasalahan keberadaan tenaga kerja asing yang membutuhkan pengaturan keimigrasian. 5 Hal ini menunjukkan bahwa penambangan ilegal tidak hanya melibatkan warga negara Indonesia, tetapi juga melibatkan jaringan internasional yg perlu ditangani dengan serius.
Potensi Strategis Logam Tanah Jarang
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yg juga menjabat sebagai Kepala Badan Industri Mineral menekankan bahwa pemanfaatan timah tidak hanya sebatas produksi semata. 6 Timah memiliki potensi strategis dari logam tanah jarang yang dapat memberikan nilai tambah lebih besar bagi perekonomian nasional.
Strategi Penertiban dan Pengamanan
DPN merumuskan dua opsi kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan ini. Pertama adalah penertiban penambangan ilegal melalui koordinasi berbagai instansi terkait. 7 Kedua adalah langkah-langkah penataan lainnya yang meliputi aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
Sinergi lintas kementerian/lembaga dipandang sangat penting untuk menertibkan praktik penambangan ilegal. 8 Dengan demikian, produksi PT Timah dapat terus ditingkatkan, baik dlm konteks hilirisasi maupun peningkatan ekspor demi mendukung kemakmuran bangsa.
Visi Pengelolaan SDA Sesuai UUD 1945
Upaya penataan tata kelola pertambangan timah ini sejalan dengan visi Presiden untuk mengelola sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. 9 Prinsip pengelolaan sumber daya alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu.
Kesimpulan
Rapat DPN mengenai pengamanan dan penertiban pengelolaan komoditas timah menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menata industri pertambangan nasional. Melalui koordinasi lintas kementerian dan pendekatan komprehensif, diharapkan permasalahan penambangan ilegal dapat diatasi. Hal ini akan memberikan manfaat optimal bagi kemakmuran bangsa sesuai dengan amanat konstitusi.
Referensi
- Antaranews. (2025, September 11). Menhan bahas pengelolaan sumber daya alam dengan lintas kementerian. https://www.antaranews.com/berita/5101921/menhan-bahas-pengelolaan-sumber-daya-alam-dengan-lintas-kementerian
- Tribunnews. (2025, September 11). Sjafrie Sjamsoeddin Pimpin Rapat Dewan Pertahanan Nasional Bahas Timah. https://nasional.kompas.com/read/2025/09/11/18572081/sjafrie-sjamsoeddin-pimpin-rapat-dewan-pertahanan-nasional-bahas-timah
- Kumparan. (2025, September 11). Sjafrie Gelar Rapat DPN Bahas Pengamanan & Penertiban Pengelolaan SDA. https://kumparan.com/kumparannews/sjafrie-gelar-rapat-dpn-bahas-pengamanan-and-penertiban-pengelolaan-sda-25pjyxadU4l
- Tribunnews. (2025, September 11). Bahlil Ungkap Hasil Rapat dengan Sjafrie Soal Tata Kelola Tambang Timah. https://www.tribunnews.com/nasional/7727272/bahlil-ungkap-hasil-rapat-dengan-sjafrie-soal-tata-kelola-tambang-timah
- MSN. (2025, September 11). DPN Gelar Rapat Bahas Pengamanan dan Penertiban Timah. https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/dpn-gelar-rapat-bahas-pengamanan-dan-penertiban-timah/ar-AA1MkoSa
- Tribunnews. (2025, September 11). Dewan Pertahanan Nasional Rapat Bahas Tata Kelola Pertambangan Timah, Menkeu Hingga Kepala BIN Hadir. https://www.tribunnews.com/nasional/7727250/dewan-pertahanan-nasional-rapat-bahas-tata-kelola-pertambangan-timah-menkeu-hingga-kepala-bin-hadir
- Detik Finance. (2025, September 11). Bahlil Rapat Bareng Menhan-Menkeu Bahas Tambang Timah Ilegal di Babel. https://finance.detik.com/energi/d-8107499/bahlil-rapat-bareng-menhan-menkeu-bahas-tambang-timah-ilegal-di-babel
- MSN. (2025, September 11). Bahlil Rapat dengan Menhan & Panglima TNI Bahas Penataan Tambang Timah. https://www.msn.com/id-id/berita/other/bahlil-rapat-dengan-menhan-panglima-tni-bahas-penataan-tambang-timah/ar-AA1Ml8BX
- Kementerian Pertahanan. (2025, September 11). Rapat DPN, Bahas Pengamanan dan Penertiban Pengelolaan Komoditas Sumber Daya Alam. https://www.kemhan.go.id/2025/09/11/rapat-dpn-bahas-pengamanan-dan-penertiban-pengelolaan-komoditas-sumber-daya-alam.html
