Daftar Isi
- Rapat Lanjutan Hasil Survei Lapangan OBP Sektor Barat
- Peran Laksma TNI Anis Rysdiyono dalam Pembahasan Perbatasan
- Instansi Terkait dan Koordinasi Antar Lembaga
- Sejarah Panjang Outstanding Boundary Problems
- Perkembangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan
- Tantangan dan Prospek Penyelesaian Batas Wilayah
- Implikasi Geopolitik dan Keamanan Nasional
Rapat Lanjutan Hasil Survei Lapangan OBP Sektor Barat
Pada hari Jumat, 11 Juli 2025, ruang rapat Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan Gd A Yani Lantai-8, Jakarta menjadi saksi berlangsungnya rapat strategis yang membahas hasil survei lapangan Outstanding Boundary Problems (OBP) sektor barat. Rapat yg dipimpin oleh Laksma TNI Anis Rysdiyono S.T., M.M. ini merupakan kelanjutan dari proses panjang penyelesaian batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia 1. Dalam konteks ini, survei lapangan 4 segmen OBP sektor barat menjadi prioritas utama bagi kedua negara.
Kalau kita melihat pada sejarah perbatasan kedua negara, persoalan batas wilayah ini telah menjadi agenda penting dlm hubungan bilateral. Survei yang dilakukan menunjukkan komitmen serius pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah perbatasan yang masih tertunda. Anis Rysdiyono, yang menjabat sebagai Dirwilhan Ditjen Strahan Kemhan, memimpin diskusi ini dengan pendekatan yang komprehensif dan strategis.
Peran Laksma TNI Anis Rysdiyono dalam Pembahasan Perbatasan
Sosok Anis Rysdiyono yang memimpin rapat ini tidak dapat dipisahkan dari perannya sebagai Direktur Wilayah Pertahanan di Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan. Dalam kapasitasnya, dia bertanggung jawab langsung terhadap penyelesaian masalah-masalah perbatasan yang kompleks. Laksma ini telah menunjukkan dedikasi tinggi dlm menangani isu-isu strategis yang berkaitan dengan wilayah pertahanan negara.
Pendekatan yang digunakan oleh Anis mengedepankan koordinasi antar instansi. Dia memahami bahwa persoalan batas wilayah bukan hanya urusan militer, tetapi juga melibatkan aspek diplomatik, hukum, dan teknis. Kalau kita perhatikan, keberhasilan penyelesaian OBP sangat bergantung pada kemampuan koordinasi seperti yang ditunjukkan dalam rapat ini.
Instansi Terkait dan Koordinasi Antar Lembaga
Rapat yang berlangsung di Jakarta ini dihadiri oleh berbagai pihak strategis. Kehadiran pejabat dari Staf Operasi Mabes TNI, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan Dittopad menunjukkan seriusnya pemerintah dalam menangani masalah ini 2. Tidak hanya itu, keterlibatan BIG, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri semakin memperkuat koordinasi lintas sektoral.
Keterlibatan Kementerian dan Lembaga Strategis
Kemenpolkam sebagai koordinator utama bidang politik dan keamanan memainkan peran penting dalam sinkronisasi kebijakan. Sementara itu, Kemendagri dan Kemlu masing-masing membawa perspektif administratif dan diplomatik yang krusial. Dalam konteks ini, setiap lembaga memiliki peran spesifik yang saling melengkapi dalam proses penyelesaian OBP.
Koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial
Peran Badan Informasi Geospasial dalam rapat ini sangat strategis, mengingat pentingnya data geospasial yang akurat untuk penentuan batas wilayah. BIG menyediakan informasi teknis yang diperlukan untuk memastikan ketepatan survei lapangan. Selain itu, kehadiran BAIS TNI dan BNPP melengkapi aspek intelijen dan perbatasan yang diperlukan.
Sejarah Panjang Outstanding Boundary Problems
Persoalan Outstanding Boundary Problems antara Indonesia dan Malaysia telah berlangsung selama bertahun-tahun. Menurut berbagai sumber, kedua negara telah mengadakan berbagai pertemuan untuk membahas penyelesaian masalah perbatasan ini 3. Dalam konteks historis, Joint Working Group for Outstanding Boundary Problems (JWG-OBP) telah mengadakan pertemuan berkala untuk membahas solusi batas darat kedua negara.
Kalau kita melihat pada perkembangan terkini, masih terdapat 7 segmen batas wilayah yang masih dirundingkan antara Indonesia dan Malaysia 4. Hal ini menunjukkan kompleksitas masalah yang dihadapi dan memerlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Proses penyelesaian OBP tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga memerlukan komitmen politik yang kuat dari kedua pihak.
Perkembangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan
Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan memainkan peran vital dalam penyelesaian masalah perbatasan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas strategi pertahanan nasional, Ditjen Strahan memiliki tugas penting dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan wilayah pertahanan. Dalam konteks OBP, peran ini menjadi semakin krusial mengingat implikasi keamanan yang terkait dengan penyelesaian batas wilayah.
Pergantian Kepemimpinan Dirjen Strahan
Sejarah kepemimpinan Dirjen Strahan menunjukkan kontinuitas dalam penanganan masalah strategis. Dari Mayjen TNI Rizerius Eko Adisancoko yang diserahterimakan kepada Brigjen TNI Rodon Pedrason pada tahun 2020, kemudian dilanjutkan oleh Brigjen Ujang Darwis pada tahun 2024 5. Pergantian kepemimpinan ini menunjukkan komitmen institusional yang berkelanjutan dalam menangani isu-isu strategis termasuk penyelesaian OBP.
Peran Strategis dalam Penyelesaian Batas Negara
Rodon Pedrason, yang pernah menjabat sebagai Dirjen Strahan, menekankan pentingnya perumusan kebijakan dan strategi yang tepat dan adaptif sebagai syarat kemandirian pertahanan 6. Pendekatan ini menjadi landasan bagi upaya penyelesaian masalah perbatasan yang memerlukan strategi jangka panjang dan komprehensif. Dalam konteks OBP, strategi ini harus mampu mengakomodasi berbagai aspek yang kompleks dan dinamis.
Tantangan dan Prospek Penyelesaian Batas Wilayah
Penyelesaian masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah penghancuran pilar-pilar lama yang tidak relevan lagi, seperti pilar Inggris-Belanda di Pulau Sebatik yang direncanakan akan dihancurkan 7. Hal ini menunjukkan adanya warisan sejarah kolonial yang perlu diselesaikan dalam konteks modern.
Prospek penyelesaian OBP sektor barat terlihat cukup optimis dengan adanya komitmen dari kedua negara. Rencana penandatanganan MoU untuk dua titik perbatasan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam proses negosiasi 8. Kalau kita melihat pada target yang ditetapkan, ada harapan besar bahwa masalah perbatasan ini dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya.
Implikasi Geopolitik dan Keamanan Nasional
Penyelesaian OBP sektor barat memiliki implikasi yang luas terhadap geopolitik regional dan keamanan nasional. Dalam konteks ASEAN, stabilitas perbatasan antara Indonesia dan Malaysia berkontribusi pada stabilitas kawasan secara keseluruhan. Selain itu, penyelesaian masalah ini juga akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan.
Dari perspektif keamanan nasional, batas wilayah yang jelas dan tegas merupakan salah satu elemen fundamental kedaulatan negara. Dalam hal ini, survei lapangan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk memastikan integritas wilayah Indonesia. Koordinasi antar instansi yang terlibat dalam rapat ini menunjukkan pendekatan whole of government dalam menangani isu strategis ini.
Kesimpulan
Rapat pembahasan hasil survei lapangan 4 segmen OBP sektor barat yang dipimpin oleh Laksma TNI Anis Rysdiyono S.T., M.M. menunjukkan komitmen serius pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah perbatasan dengan Malaysia. Keterlibatan berbagai instansi strategis dalam rapat ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi. Dengan dukungan dari berbagai lembaga seperti Mabes TNI, Kemenpolkam, BIG, Kemendagri, Kemlu, BAIS TNI, dan BNPP, proses penyelesaian OBP diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, prospek penyelesaian batas wilayah antara kedua negara terlihat cukup optimis dengan adanya komitmen politik yang kuat dan koordinasi yang baik antar instansi terkait.
Daftar Pustaka
- Kementerian Pertahanan. (2025, Juli 11). Rapat Pembahasan Hasil Survei Lapangan 4 (Empat) Segmen OBP Sektor Barat. Direktorat Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan. https://www.kemhan.go.id/strahan/2025/07/11/rapat-pembahasan-hasil-survei-lapangan-4-empat-segmen-obp-sektor-barat.html
- Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. (2021, Maret 19). Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi Penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) Segmen Pulau. Kementerian Dalam Negeri. https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id
- TNI Angkatan Darat. (2014, Januari 4). Pertemuan Joint Working Group For Outstanding Boundary Problems (Jwg-Obp) Ke -5 Dan Pertemuan Join Indonesia – Malaysia (Jim) Ke-38 Batas Darat RI-Malaysia. TNI Angkatan Darat. https://tniad.mil.id
- CNBC Indonesia. (2022, November 4). BNPP: RI-Malaysia Masih Rundingkan 7 Segmen Batas Wilayah. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com
- Kompas.com. (2024, April 3). Perombakan Jajaran Kemenhan dalam Mutasi Terbaru TNI, Dirjen Strahan. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2024/04/03/09441121/perombakan-jajaran-kemenhan-dalam-mutasi-terbaru-tni-dirjen-strahan-dan
- Antara. (2021, Februari 10). Kemhan sebut kebijakan strategis syarat kemandirian pertahanan. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/1993120/kemhan-sebut-kebijakan-strategis-syarat-kemandirian-pertahanan
- Tempo.co. (2019, November 16). Pilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik. Tempo.co. https://www.tempo.co
- Tempo.co. (2019, November 16). RI - Malaysia Bakal Tandatangani MoU Dua Titik Perbatasan. Tempo.co. https://www.tempo.co


