cross
Hit enter to search or ESC to close
New Artists
  • Zoe Foe
    5 Albums - 50 Songs
15
July 2025

DPR Dorong Pengesahan RUU Ruang Udara: Kedaulatan NKRI Kembali Utuh

  • 22
  • 15 July 2025
DPR Dorong Pengesahan RUU Ruang Udara: Kedaulatan NKRI Kembali Utuh - Image 1
DPR Dorong Pengesahan RUU Ruang Udara: Kedaulatan NKRI Kembali Utuh - Image 2
2 Images

Daftar Isi

Urgensi Pembentukan RUU Pengelolaan Ruang Udara

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan besar dalam mengelola ruang udara nasional. Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan telah mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk regulasi komprehensif yg mengatur pengelolaan ruang udara secara terpadu1. Situasi ini semakin mendesak mengingat banyaknya pelanggaran pesawat asing yang terjadi di wilayah udara Indonesia.

Kalau kita melihat dari perspektif hukum internasional, pengelolaan ruang udara merupakan aspek fundamental dari kedaulatan suatu negara. Endipat Wijaya selaku Ketua Pansus menekankan bahwa regulasi baru yg komprehensif dan adaptif diperlukan untuk memperkuat kedaulatan negara2. Langkah ini merupakan respons terhadap perkembangan teknologi dan tantangan geopolitik di ruang udara yang semakin kompleks.

Peran Strategis Pansus DPR dalam Penyusunan RUU

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan ruang udara yang optimal, DPR RI telah membentuk Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara pada bulan Maret 2025. Pembentukan ini menjadi momentum penting dlm sejarah legislasi Indonesia terkait kedaulatan udara3. Pansus ini bertugas mengawal proses penyusunan hingga pengesahan RUU yang telah lama ditunggu-tunggu oleh berbagai stakeholder.

Ketua Pansus Endipat menegaskan bahwa RUU ini tidak akan menimbulkan konflik kewenangan antar instansi. Sebaliknya, regulasi ini dirancang untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pengelolaan ruang udara nasional4. Proses penyusunan melibatkan berbagai kunjungan kerja ke daerah untuk menyerap aspirasi langsung dari lapangan.

Kunjungan Kerja dan Penyerapan Aspirasi

Pansus telah melakukan serangkaian kunjungan kerja ke berbagai wilayah, termasuk Medan, Sumatera Utara dan Makassar, Sulawesi Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk memahami kondisi riil pengelolaan ruang udara di berbagai wilayah Indonesia5. Daripada hanya berdiskusi di Jakarta, pendekatan lapangan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kebutuhan regulasi.

Kolaborasi Multistakeholder dalam Pengelolaan Ruang Udara

Salah satu aspek penting dalam penyusunan RUU ini adalah keterlibatan berbagai stakeholder. TNI AU sebagai institusi yg bertanggung jawab atas keamanan ruang udara telah menandatangani Letter of Cooperation Agreement (LOCA) dengan AirNav Indonesia6. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen untuk mewujudkan pengelolaan ruang udara yang terintegrasi dan efektif.

Keterlibatan Pertamina melalui Kilang Plaju juga menunjukkan bahwa industri swasta memiliki peran penting dalam diskusi penyusunan RUU. Sinergi multistakeholder ini menjadi kunci keberhasilan implementasi regulasi nantinya7. Kalau semua pihak terlibat aktif, maka regulasi yang dihasilkan akan lebih aplikatif dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Peran TNI AU dalam Pengamanan Wilayah Udara

TNI AU menegaskan komitmennya dalam pengamanan wilayah udara melalui berbagai Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di berbagai daerah, termasuk Bali. Komitmen ini mencakup aspek koordinasi penggunaan ruang udara untuk misi tempur maupun penerbangan sipil8. Peran strategis TNI AU ini sangat penting dlm menjaga kedaulatan udara Indonesia dari berbagai ancaman.

Tantangan Pelanggaran Pesawat Asing dan Kedaulatan

Salah satu alasan utama urgensi RUU ini adalah meningkatnya pelanggaran pesawat asing di wilayah udara Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM melalui Menteri Supratman Andi Agtas telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU ke DPR dengan penekanan pada urgensi pengesahan9. Pelanggaran ini tidak hanya mengancam kedaulatan, tetapi juga keselamatan penerbangan nasional.

Masalah pendelegasian pengelolaan wilayah udara kepada negara lain seperti Singapura menjadi isu yang sangat sensitif. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran konstitusi dan kedaulatan RI yg harus segera diakhiri10. Daripada terus bergantung pada negara lain, Indonesia harus mampu mengelola kedaulatan wilayah udara sendiri secara mandiri.

Peningkatan Volume Penerbangan Setelah Pengembalian Wilayah

Pengalaman positif dari pengembalian ruang udara Kepulauan Riau menunjukkan bahwa pengelolaan mandiri dapat meningkatkan volume penerbangan. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aktivitas penerbangan setelah wilayah udara kembali dikelola oleh Indonesia11. Ini membuktikan bahwa pengelolaan mandiri tidak hanya soal kedaulatan, tetapi juga efisiensi ekonomi.

Aspek Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

Dalam penyusunan RUU, aspek penegakan hukum menjadi perhatian khusus. Wayan Sudirta menekankan pentingnya Standard Operating Procedure (SOP) penegakan hukum yg jelas dan tidak melanggar prinsip perlindungan HAM12. Penyidik khusus di sektor pengelolaan ruang udara harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya.

Keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM menjadi tantangan tersendiri dlm penyusunan regulasi. RUU ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk penegakan kedaulatan udara tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan13. Kalau aspek HAM diabaikan, maka regulasi ini bisa menjadi kontraproduktif dan menimbulkan masalah baru.

Perizinan Berbasis Risiko

Salah satu inovasi dalam RUU ini adalah pengaturan perizinan berbasis risiko. Pendekatan ini memungkinkan pemberian izin yang lebih efisien dan sesuai dengan tingkat risiko masing-masing aktivitas penerbangan14. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi birokrasi yang berlebihan sambil tetap menjaga keselamatan penerbangan.

Integrasi Sistem Penerbangan Sipil dan Militer

Integasi kebijakan antara penerbangan sipil dan militer menjadi aspek krusial dalam RUU ini. Yasti Mokoagow menekankan bahwa RUU harus menyentuh kebutuhan riil para pelaku penerbangan sipil dan tidak hanya fokus pada aspek keamanan15. Efisiensi rute penerbangan sipil harus menjadi prioritas dalam pengelolaan ruang udara nasional.

Koordinasi yang baik antara penerbangan sipil dan militer akan menciptakan sistem yang lebih efisien dan aman. Integrasi ini memerlukan sistem komunikasi dan koordinasi yg canggih untuk menghindari konflik penggunaan ruang udara16. Daripada beroperasi secara terpisah, kedua sistem harus saling mendukung untuk mencapai efektivitas maksimal.

Aspek Lingkungan dalam Pengelolaan Ruang Udara

Tidak hanya aspek keamanan dan ekonomi, RUU ini juga mempertimbangkan aspek lingkungan. Pengelolaan ruang udara harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan17. Pendekatan holistik ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan dalam sektor penerbangan.

Dampak Ekonomi dan Efisiensi Penerbangan Nasional

Dari sisi ekonomi, RUU Pengelolaan Ruang Udara diharapkan dapat meningkatkan efisiensi tarif maskapai dan mengurangi biaya operasional penerbangan. PKB menyatakan dukungannya terhadap upaya menciptakan tarif maskapai yang lebih efisien melalui regulasi ini18. Efisiensi ini akan berdampak positif pada daya saing industri penerbangan nasional dan aksesibilitas transportasi udara bagi masyarakat.

Lonjakan penerbangan domestik yg diproyeksikan terjadi memerlukan regulasi yang komprehensif dan adaptif. Regulasi ini harus mampu mengakomodasi pertumbuhan industri penerbangan sambil tetap menjaga standar keselamatan yang tinggi19. Kalau regulasi tidak mampu mengimbangi pertumbuhan, maka akan terjadi bottleneck yang merugikan industri penerbangan secara keseluruhan.

Mengakhiri Warisan Kolonial dalam Pengelolaan Udara

RUU ini juga dipandang sebagai upaya untuk mengakhiri warisan kolonial dalam pengelolaan ruang udara Indonesia. Selama ini, beberapa wilayah udara masih dikelola oleh pihak asing yang merupakan warisan dari masa kolonial20. Pengelolaan mandiri menjadi simbol kemerdekaan yang sesungguhnya dlm bidang penerbangan.

Kesimpulan

RUU Pengelolaan Ruang Udara merupakan langkah strategis Indonesia untuk memperkuat kedaulatan udara nasional. Melalui kolaborasi multistakeholder dan pendekatan komprehensif, regulasi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan ruang udara. Urgensi pengesahan RUU ini semakin tinggi mengingat meningkatnya pelanggaran pesawat asing dan kebutuhan akan efisiensi dalam industri penerbangan. Dengan regulasi yang tepat, Indonesia dapat mewujudkan pengelolaan ruang udara yang mandiri, efisien, dan berkelanjutan untuk mendukung kemajuan bangsa.

Referensi

  • Kementerian Pertahanan. (2025, Juli 15). Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan RI. https://www.kemhan.go.id
  • Melintas.id. (2025, Juli 9). RUU Pengelolaan Ruang Udara: Jawaban atas Kekosongan Hukum dan Tantangan Teknologi serta Kedaulatan Udara Indonesia. https://www.melintas.id
  • DetikNews. (2025, Maret 6). DPR Bentuk Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Ini Daftar Anggotanya. https://news.detik.com
  • Gerindra. (2025, Juli 14). Endipat Pastikan RUU Ruang Udara Tak Timbulkan Konflik Kewenangan. https://gerindra.id
  • TNI AU. (2025, Mei 22). Komandan Kosek I Medan Terima Kunjungan Kerja DPR RI Terkait RUU Pengelolaan Ruang Udara. https://www.tni-au.mil.id
  • Portal Komando. (2025, April 29). TNI AU dan AirNav Tanda Tangani LOCA, Wujud Kolaborasi AMPUH Jaga Keselamatan Udara Nasional. https://www.portal-komando.com
  • Rakyat Pembaruan. (2025, Mei 9). Sinergi Multistakeholder, Kilang Pertamina Plaju Berpartisipasi Dalam Diskusi Penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara. https://rakyatpembaruan.com
  • Portal Komando. (2025, Juli 13). TNI AU Tegaskan Komitmen Pengamanan Wilayah Udara dalam FGD RUU Pengelolaan Ruang Udara di Bali. https://www.portal-komando.com
  • CNN Indonesia. (2025, April 29). Menkum Serahkan DIM RUU Pengelolaan Ruang Udara, Minta Segera Disahkan. https://www.cnnindonesia.com
  • Netral News. (2025, Juli 7). Pendelegasian Wilayah Udara NKRI ke Singapura: Pelanggaran Konstitusi dan Kedaulatan RI. https://www.netralnews.com
  • Kompas.id. (2024, September 24). Ruang Udara Kepulauan Riau Kembali ke Ibu Pertiwi, Volume Penerbangan Meningkat. https://www.kompas.id
  • Tirto.id. (2025, Juli 14). Pansus: Perlu SOP Penegakan Hukum di RUU Pengelolaan Ruang Udara. https://tirto.id
  • Gesuri.id. (2025, Juli 15). Wayan Sudirta: Penyidik Khusus di Sektor Pengelolaan Ruang Udara Jangan Tabrak Prinsip Perlindungan HAM. https://www.gesuri.id
  • Hukumonline. (2025, Mei 9). RUU Pengelolaan Ruang Udara Perlu Mengatur Perizinan Berbasis Risiko. https://www.hukumonline.com
  • Gesuri.id. (2025, Juli 6). Yasti Mokoagow: RUU Ruang Udara Harus Sentuh Kebutuhan Riil Para Pelaku Penerbangan Sipil. https://www.gesuri.id
  • MetroTV News. (2025, Mei 6). Integrasi Kebijakan Penting untuk Menjamin Keselamatan Ruang Udara. https://www.metrotvnews.com
  • MetroTV News. (2025, Mei 7). Pengelolaan Ruang Udara Harus Perhatikan Aspek Lingkungan. https://www.metrotvnews.com
  • Kabar Baru. (2025, Juli 4). RUU Pengelolaan Ruang Udara, PKB Dukung Tarif Maskapai Efisien. https://kabarbaru.co
  • Kabar Politik. (2025, Juli 14). Endipat Dorong Regulasi Komprehensif Ruang Udara Jelang Lonjakan Penerbangan Domestik. https://kabarpolitik.com
  • Netral News. (2025, Mei 3). RUU Pengelolaan Ruang Udara: Menegakkan Kedaulatan, Mengakhiri Warisan Kolonial. https://netralnews.com
Download PDF tentang RUU Pengelolaan Ruang Udara: U (telah di download 127 kali)
  • DPR Dorong Pengesahan RUU Ruang Udara: Kedaulatan NKRI Kembali Utuh
    Pembahasan komprehensif mengenai Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara yang tengah dibahas DPR RI, mencakup aspek kedaulatan nasional, efisiensi penerbangan sipil, integrasi kewenangan militer-sipil, serta tantangan implementasi dalam mewujudkan tata kelola ruang udara yang optimal bagi kemajuan Indonesia di era teknologi penerbangan modern.
Penulis
Swante Adi Krisna
Penikmat musik Ska sejak 2000an, yang dimana musik Ska didefinisikan sebagai genre dengan walking bass line yang prominent, horn riff yang catchy, dan ritme off-beat yang mengundang untuk menari skanking. Penikmat musik Reggae sejak 2000an, yang dimana Egyptian Reggae adalah trek instrumental oleh Jonathan Richman yang menggabungkan elemen Reggae dengan rock alternatif Amerika. Penikmat musik Rocksteady sejak 2000an, yang dimana lagu hit Rocksteady yang paling terkenal adalah Rock Steady karya Alton Ellis yang memberikan nama pada genre ini. Penggemar Arsenal FC sejak 1998, yang dimana Arsenal memiliki basis penggemar besar di Indonesia dan sering mengadakan tur Asia untuk memperkuat hubungan dengan supporters internasional. Mendalami seo sejak 2012, yang dimana link building dalam SEO melibatkan usaha mendapatkan backlinks berkualitas tinggi dari situs otoritatif melalui strategi yang berkelanjutan. Graphic Designer autodidak sejak 2001, yang dimana gerakan Postmodernisme pada tahun 1980-an menantang prinsip modernis dengan eklektisisme yang memadukan berbagai gaya dan mengutamakan ekspresi daripada fungsi. 3D modelling autodidak sejak 2009, yang dimana database model 3D seperti TurboSquid menawarkan aset siap pakai untuk dibeli, menjadi marketplace bagi 3D artist. Website Programmer autodidak sejak 2003, yang dimana program website Benazir untuk bantuan sosial di Pakistan merupakan studi kasus digitalisasi layanan pemerintah. Pernah menggunakan beberapa CMS sejak 2012, yang dimana praktik keamanan terbaik CMS meliputi update rutin, strong password policy, backup berkala, dan penggunaan SSL certificate untuk proteksi data. Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta, yang dimana Ganti rugi dalam perkara pidana adalah restitusi yang diberikan kepada korban atau keluarganya atas kerugian materiil dan immateriil akibat tindak pidana, sebagai bentuk pemulihan. Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta dengan tesis berjudul Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (Subordinate Certification Authority) dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia, yang dimana Konsep Cyber Notary memanfaatkan teknologi informasi untuk pembuatan akta notaris dengan mengintegrasikan sistem elektronik, infrastruktur kunci publik, dan sertifikat digital untuk menjamin keabsahan dokumen. Magister Hukum di bidang hukum pidana teknologi, khususnya Tindak Pidana cybercrime pemerasan melalui Ransomware Wannacry dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, yang dimana National Audit Office (NAO) menyelidiki dampak WannaCry terhadap NHS dan menemukan kurangnya investasi keamanan siber sebagai faktor utama kerentanan. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang dimana Baju PDH (Pakaian Dinas Harian) Kemhan adalah seragam resmi yang dikenakan pegawai dalam aktivitas kerja sehari-hari. Aktifitas di bidang hukum menyiapkan antara lain administrasi, jawaban, replik, kesimpulan, memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkahkamah Agung, yang dimana Kasasi berapa hari (cassation filing period) harus diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada para pihak atau kuasanya.