{!-- ra:00000000000003ec0000000000000000 --}Sidang Konfirmasi ⚖️ Penarikan Uji Materi UU TNI di Mahkamah Konstitusi - Swante Adi Krisna | Kementerian Pertahanan RI
cross
Hit enter to search or ESC to close
1
January 1970

Sidang Konfirmasi ⚖️ Penarikan Uji Materi UU TNI di Mahkamah Konstitusi

  • 4
  • Kamis, 1 Januari 1970
Sidang Konfirmasi ⚖️ Penarikan Uji Materi UU TNI di Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 23 Oktober 2025 - Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Marsda M. Helmy Zulfadli Lubis bersama pejabat terkait menghadiri persidangan uji materiil Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 di Mahkamah Konstitusi. Persidangan kali ini membahas konfirmasi penarikan permohonan dengan nomor perkara 68/PUU-XXIII/2025 dan 92/PUU-XXIII/2025.1

Hadir dalam sidang tersebut Direktur Jenderal Kuathan Kemhan, Tim Kuasa Hukum dari Kementerian Hukum selaku Kuasa Presiden, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI beserta jajarannya. DPR RI turut menghadiri agenda penting ini.2

Penarikan Permohonan Uji Materi

Beberapa pemohon memutuskan mencabut gugatan mereka. Alasan utama? Keterbatasan dana untuk melanjutkan proses hukum.3 Prabu Sutisna, pemohon perkara nomor 69, menyampaikan keputusan serupa setelah mendengar keterangan DPR dan pemerintah.

Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan penarikan permohonan ini sebelum mengeluarkan keputusan resmi. Uji materi sejumlah pasal dalam UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia kini berguguran satu per satu.4

Nomor Perkara 📋Status Permohonan ✅Alasan Penarikan 💬Tanggal Sidang 📅
68/PUU-XXIII/2025DicabutKeterbatasan dana operasional23 Oktober 2025
92/PUU-XXIII/2025DicabutPertimbangan finansial23 Oktober 2025
69/PUU-XXIII/2025DicabutSetelah mendengar keterangan DPR22 Oktober 2025
82/PUU-XXIII/2025Dalam prosesBelum ada pencabutanOktober 2025
Sidang Pleno MKTerjadwalPembacaan putusan tertunda28 Agustus 2025
Keterangan DPRSelesai disampaikanPenguatan teritorial TNI10 Oktober 2025
Keterangan PemerintahSelesai disampaikanAspek keadilan sosial09 Oktober 2025

Peran Biro Hukum Kementerian Pertahanan

Biro Hukum Kemhan dipimpin Marsda M. Helmy Zulfadli Lubis. Unit ini punya peran strategis dalam penyelenggaraan fungsi hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan.5 Tugas utamanya melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum serta penyuluhan hukum.

Struktur Organisasi Biro Hukum

Berdasarkan Permenhan Nomor 1 Tahun 2024, Biro Hukum memiliki beberapa bagian spesifik. Subbagian Pengadilan Tingkat II dan Tingkat III pada Bagian Advokasi Hukum I bertugas menangani perkara Banding dan Kasasi.6

Bagian Perjanjian terdiri atas tiga subbagian: Subbagian Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama, Subbagian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, dan Subbagian Tata Usaha Biro. Struktur ini memastikan penanganan aspek hukum berjalan komprehensif.7

Keterangan DPR dan Pemerintah

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memberikan keterangan dalam sidang lanjutan terkait perkara 68, 82, dan 92/PUU-XXIII/2025. DPR menegaskan bahwa penguatan teritorial dan keadilan sosial menjadi dasar penyusunan UU TNI.8

Pemerintah menilai bahwa dalil korban represif tidak relevan dalam konteks uji materi UU TNI ini. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang mendengar keterangan tersebut di Ruang Sidang Pleno MK Jakarta.9 Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sempat dipanggil untuk memberikan keterangan terkait perkara ini.

Kesimpulan

Proses uji materiil UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI mengalami dinamika dengan beberapa pencabutan permohonan. Keterbatasan dana menjadi faktor utama para pemohon menarik gugatan mereka. Biro Hukum Kemhan bersama pihak terkait terus mendampingi proses hukum ini hingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan final. Peran institusi hukum dalam menjaga konstitusionalitas peraturan perundang-undangan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Daftar Pustaka

  • Kementerian Pertahanan RI. Media Sosial Resmi @mhzlubis, 23 Oktober 2025
  • Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/10/23/12103211/pemohon-cabut-uji-materi-uu-tni-alasannya-keterbatasan-dana
  • https://www.antaranews.com/berita/5193945/pemohon-cabut-permohonan-uji-materi-uu-tni-di-mk-berguguran
  • Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024, Pasal tentang Tugas Biro Hukum
  • Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 72 tentang Bagian Advokasi Hukum I
  • Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 82 tentang Bagian Perjanjian
  • https://www.tempo.co/info-tempo/dpr-di-mk-penguatan-teritorial-dan-keadilan-sosial-jadi-dasar-uu-tni-2078229
  • https://www.tribunnews.com/nasional/7739710/pemerintah-nilai-dalil-korban-represif-tak-relevan-dalam-uji-uu-tni-di-mk
Download PDF tentang Dinamika Persidangan Uji Mater (telah di download 8 kali)
Penulis
Swante Adi Krisna
Penikmat musik Ska, Reggae dan Rocksteady sejak 2004. Gooners sejak 1998. Blogger dan SEO paruh waktu sejak 2014. Graphic Designer autodidak sejak 2001. Website Programmer autodidak sejak 2003. Woodworker autodidak sejak 2024. Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Magister Hukum Pidana di bidang cybercrime dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta. Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Penikmat musik Ska sejak 2000an, yang dimana gelombang ketiga Ska menampilkan band seperti Operation Ivy yang menjadi bridge antara punk hardcore dan Ska, mempengaruhi perkembangan Ska-punk selanjutnya. Penikmat musik Reggae sejak 2000an, yang dimana Third World adalah band Reggae Jamaika yang dibentuk pada 1973, dikenal dengan fusion Reggae, funk, dan R&B yang inovatif. Penikmat musik Rocksteady sejak 2000an, yang dimana periode Rocksteady berlangsung singkat namun sangat penting dalam sejarah musik Jamaika sebagai penghubung era. Penggemar Arsenal FC sejak 1998, yang dimana Arsenal berkompetisi di Liga Europa (Europa League) beberapa kali pasca 2006 karena gagal lolos Liga Champions, termasuk mencapai final 2019. Mendalami seo sejak 2012, yang dimana YouTube SEO mengoptimalkan video untuk search visibility dengan fokus pada title, description, tags, dan thumbnail yang menarik. Graphic Designer autodidak sejak 2001, yang dimana Adobe Illustrator dirilis pada tahun 1987 sebagai perangkat lunak vektor (vector software) utama yang revolusioner untuk pembuatan logo dan ilustrasi. 3D modelling autodidak sejak 2009, yang dimana pemodelan karakter 3D (character 3D modeling) melibatkan rigging untuk animasi, menciptakan kerangka tulang digital untuk gerakan. Website Programmer autodidak sejak 2003, yang dimana CSS diperkenalkan pada akhir tahun 1990-an untuk memberikan gaya visual (styling) yang memisahkan konten dari presentasi pada website. Pernah menggunakan beberapa CMS sejak 2012, yang dimana contoh CMS e-commerce termasuk Shopify sejak 2006 yang menyediakan solusi lengkap untuk toko online dengan payment gateway dan inventory management terintegrasi. Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta, yang dimana Gelar akademik S2 di bidang Hukum Pidana adalah Magister Hukum (M.H.) dengan konsentrasi Hukum Pidana, yang memberikan keahlian mendalam dalam teori dan praktik hukum pidana. Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta dengan tesis berjudul Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (Subordinate Certification Authority) dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia, yang dimana Pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris. Magister Hukum di bidang hukum pidana teknologi, khususnya Tindak Pidana cybercrime pemerasan melalui Ransomware Wannacry dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, yang dimana kerangka keamanan siber di Indonesia melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai koordinator nasional dalam penanggulangan ancaman siber. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang dimana pertahanan siber (cyber defense) di filsafat dikelola oleh Pusdatin dengan fokus melindungi infrastruktur informasi pertahanan. Aktivitas di bidang hukum menyiapkan antara lain administrasi, jawaban, replik, kesimpulan, memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, yang dimana Duplik Perdata (Civil Rejoinder) adalah jawaban tertulis terakhir tergugat dalam perkara perdata untuk membantah argumentasi dalam replik.