{!-- ra:00000000000003ec0000000000000000 --}Fenomena Kebijakan 📋 yang Terus Membengkak: Dilema Educator di Era Modern - SWANTE ADI KRISNA
cross
Hit enter to search or ESC to close
Fenomena Kebijakan 📋 yang Terus Membengkak: Dilema Educator di Era Modern
27
September 2025

Fenomena Kebijakan 📋 yang Terus Membengkak: Dilema Educator di Era Modern

  • 3
  • 27 September 2025
Fenomena Kebijakan 📋 yang Terus Membengkak: Dilema Educator di Era Modern

Michael LaBossiere, seorang profesor filsafat, menghadapi tantangan unik. Setiap semester membawa masalah baru yang tidak pernah terduga sebelumnya1. Silabus kursusnya yang dulunya hanya dua halaman kini membengkak menjadi sepanjang paper akademik. Ini bukan sekadar evolusi dokumen—ini adalah transformasi sistemik yang mencerminkan kompleksitas dunia pendidikan kontemporer.

Fenomena ini memicu pertanyaan fundamental: apakah mungkin menciptakan sistem tanpa masalah? Jawabannya, menurut LaBossiere, adalah tidak.

Akar Permasalahan: Iron Law of Bureaucracy (Hukum Besi Birokrasi)

LaBossiere menjelaskan bahwa pertumbuhan kebijakan mengikuti iron law of bureaucracy—birokrasi selalu meningkat1. Setiap aturan baru lahir dari insiden spesifik. Seorang mahasiswa terlambat mengumpulkan tugas dengan alasan yang belum tercakup? Muncullah kebijakan baru. Seseorang mempertanyakan metode penilaian? Video penjelasan harus dibuat.

Namun ironisnya, kebijakan ini jarang dibaca. Berdasarkan data viewership, hanya lima orang yang melihat video penjelasan tersebut selama bertahun-tahun1. Lalu untuk apa semua ini?

Fungsi Praktis Kebijakan yang Terabaikan

Ternyata ada dua fungsi tersembunyi. Pertama, memberikan ketenangan psikologis bagi pengajar bahwa mereka sudah menjalankan kewajiban. Kedua, menyediakan referensi cepat untuk email—copy-paste kebijakan yang relevan ketika pertanyaan muncul1. Efisiensi waktu menjadi prioritas utama dalam chaos administratif.

Fenomena serupa terjadi di berbagai sektor. Toko retail memiliki kebijakan pengembalian barang yang bersahabat, namun juga yang menipu konsumen2. Perpustakaan akademik seperti LSE menerapkan aturan ketat terkait GDPR dan copyright untuk melindungi data pengguna3. Bahkan EPA menghadapi kompleksitas saat mencoba merevisi regulasi iklim4.

Hipotesis Ineliminable Problem Problem (Masalah yang Tak Dapat Dihilangkan)

LaBossiere mengusulkan konsep filosofis: Ineliminable Problem Problem (IPP). Intinya sederhana namun profound—tidak peduli apa yang dilakukan, seseorang tidak akan pernah bisa mengeliminasi semua masalah1. Dia merumuskannya begini: "Untuk setiap Masalah P yang saya selesaikan, seorang Mahasiswa S akan menciptakan setidaknya satu Masalah X baru."

Ini bukan pesimisme. Ini realitas yang berakar pada pemikiran Plato tentang dunia yang imperfect dan penuh kejahatan dalam berbagai bentuk1. Dunia pendidikan hanyalah cerminan mikrokosmos dari prinsip universal ini.

Implikasi Global: Birokrasi di Berbagai Sektor

Birokrasi menciptakan hambatan di mana-mana. Arab Saudi baru saja menerapkan aturan Saudization dan registrasi pekerja di sektor pariwisata dengan pengawasan ketat5. Spotify meluncurkan kebijakan AI baru dengan filter spam dan aturan impersonasi yang lebih ketat—mereka menghapus 75 juta track spam dalam setahun6.

Di Kuwait, unit regulasi asuransi memperkenalkan aturan baru untuk memperkuat keamanan polis wajib dengan klausul deklarasi7. Green Bay Area Public School bahkan menerapkan kebijakan tas transparan dan aturan lebih ketat setelah insiden senjata di sekolah8.

Paradoks Modernisasi: Antara Efisiensi dan Kompleksitas

Mohandas Pai menyebut birokrasi sebagai "extortion, petty bureaucracy" ketika mendesak Menteri Keuangan India menyelidiki keluhan suap terhadap departemen bea cukai9. Harvard Business Review bahkan mengangkat isu ini dengan judul "The Social Case for Busting Bureaucracy", mengaitkannya dengan ketimpangan ekonomi global10.

Namun ada upaya positif. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum meluncurkan fase kedua program "Zero Bureaucracy" di UAE untuk menyederhanakan prosedur pemerintahan11. Indonesia juga mempersiapkan reformasi birokrasi untuk mendukung ekosistem olahraga12. Jerman menargetkan pengurangan 25 persen biaya birokrasi melalui modernisasi negara dengan bantuan AI13.

Kasus Kamerun: Ketika Kebijakan Baik Terhambat Birokrasi

François Bambou, Presiden Economic Press Club Kamerun, mengobservasi bahwa kebijakan ekonomi negara tersebut menunjukkan kemajuan, namun birokrasi membatasi dampaknya14. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada kualitas kebijakan, melainkan pada sistem implementasinya.

Menariknya, sektor IT di India dianggap menciptakan kekayaan justru karena tetap di luar kontrol birokrasi—"no babu could just walk in"15. Ini mengilustrasikan bahwa kadang kurangnya regulasi justru memfasilitasi inovasi.

Transformasi yang Dibutuhkan: Birokrasi Dinamis vs Statis

Amitabh Kant di anniversary ke-16 Jindal Global University menekankan bahwa India membutuhkan "birokrasi dinamis dengan sistem politik progresif" untuk transformasi nasional16. Inovasi, riset, urbanisasi yang lebih baik, produktivitas pertanian, dan manufaktur yang lebih kuat adalah kuncinya.

Mark Schwartz dalam DevOps Enterprise Summit 2019 membahas bagaimana DevOps dapat mengatasi birokrasi dalam pengembangan software17. Pendekatan agile dan iteratif mungkin bisa diadopsi di sektor pendidikan juga.

Pelajaran dari Budaya Populer

Bahkan budaya populer merespons fenomena ini. Film Godzilla dijadikan metafora tentang birokrasi—menggambarkan bagaimana sistem yang kaku menghambat respons terhadap krisis18. Ini menunjukkan bahwa masalah ini begitu universal hingga merembes ke narasi entertainment.

Di UAE, Lt. General Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan menghormati pemimpin keunggulan dan tim zero bureaucracy, menunjukkan bahwa pemerintah menghargai efisiensi administratif19.

Kesimpulan: Menerima Ketidaksempurnaan sebagai Kenyataan

Kembali ke hipotesis LaBossiere tentang IPP. Dia mengajak kita untuk menguji konsep ini sendiri—lihat di sekitar Anda, dan Anda akan menemukan bahwa setiap solusi melahirkan masalah baru1. Ini bukan defeatism, melainkan realisme pragmatis.

Solusinya bukan mengejar utopia tanpa masalah. Itu impossible. Yang lebih realistis adalah membangun sistem yang fleksibel, adaptif, dan mampu merespons masalah baru dengan cepat tanpa menciptakan lapisan birokrasi yang menebal. Kebijakan harus hidup dan bernapas, bukan menjadi fosil administratif.

Seperti yang ditulis dalam SciDev tentang bagaimana birokrasi merusak sains Dunia Ketiga20, hambatan administratif bisa menghancurkan inovasi. Paradoksnya, aturan yang dibuat untuk melindungi justru bisa menjadi penghalang kemajuan. Maka kita harus terus bertanya: apakah kebijakan ini melayani tujuan aslinya, atau sudah menjadi self-perpetuating bureaucracy?

Dalam konteks pendidikan khususnya, pengajar seperti LaBossiere melakukan pekerjaan Sisyphean—mendorong batu ke atas bukit, mengetahui ia akan bergulir turun lagi. Namun dalam pengulangan itu ada makna: konsistensi, fairness, dan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik, meski tak akan pernah sempurna. Dan mungkin, itulah yang terbaik yang bisa kita harapkan.

Daftar Pustaka

  • LaBossiere, M. (2025, September 27). The Ineliminable Problem Problem. A Philosophers Blog. https://aphilosopher.drmcl.com/2025/09/27/the-ineliminable-problem-problem/
  • Best and Worst Store Policies: Here Are the 5 Most Shopper-Friendly and 5 Most Deceptive Rules. (2025, September 19). Grocery Coupon Guide. https://www.grocerycouponguide.com/articles/best-and-worst-store-policies-here-are-the-5-most-shopper-friendly-and-5-most-deceptive-rules/
  • Library rules and policies. (2025, August 13). LSE Library. https://www.lse.ac.uk/library/about/library-rules-and-policies
  • EPA says it will roll back climate rules. That could prove complicated. (2025, March 13). NPR. https://www.npr.org/2025/03/13/nx-s1-5327219/epa-environmental-regulations-explained
  • Saudi Arabia enforces new Saudization and worker registration rules for tourism sector. (2025, October 1). Arabian Business. https://www.arabianbusiness.com/gcc/saudi-arabia/saudi-arabia-enforces-new-saudization-and-worker-registration-rules-for-tourism-sector
  • Spotify rolls out new AI policies with music disclosures, spam filters, and stricter impersonation rules. (2025, September 25). MoneyControl. https://www.moneycontrol.com/artificial-intelligence/spotify-rolls-out-new-ai-policies-with-music-disclosures-spam-filters-and-stricter-impersonation-rules-article-13580677.html
  • New insurance rules in Kuwait: Everything you need to know about safeguarding your insurance policy. (2025, August 19). Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/new-insurance-rules-in-kuwait-everything-you-need-know-about-safeguarding-your-insurance-policy/articleshow/123378051.cms
  • GBAPS clear backpack policy and stricter rules take effect. (2025, September 22). NBC26. https://www.nbc26.com/news/local-news/clear-backpack-policy-and-stricter-rules-take-effect
  • 'Extortion, petty bureaucracy': Mohandas Pai urges FM Sitharaman to probe all bribery complaints against customs dept. (2025, October 2). MSN. https://www.msn.com/en-in/money/topstories/extortion-petty-bureaucracy-mohandas-pai-urges-fm-sitharaman-to-probe-all-bribery-complaints-against-customs-dept/ar-AA1NMn6m
  • The Social Case for Busting Bureaucracy. (2025, September 22). Harvard Business Review. https://hbr.org/2025/09/the-social-case-for-busting-bureaucracy
  • Sheikh Mohammed launches second phase of 'Zero Bureaucracy' Programme. (2025, June 16). Gulf Today. https://www.gulftoday.ae/news/2025/06/16/sheikh-mohammed-launches-second-phase-of-zero-bureaucracy-programme
  • Gov't preparing for bureaucracy reform to support sports ecosystem. (2025, September 25). Antara News. https://en.antaranews.com/news/382429/govt-preparing-for-bureaucracy-reform-to-support-sports-ecosystem
  • 25 percent less bureaucracy costs: Digital Minister wants to modernise the state. (2025, September 24). Heise. https://www.heise.de/en/news/25-percent-less-bureaucracy-costs-Digital-Minister-wants-to-modernise-the-state-10669051.html
  • Cameroon's Economic Policies Show Progress, but Bureaucracy Limits Impact, Observer Warns. (2025, September 28). Ecofin Agency. https://www.ecofinagency.com/insights/2909-49070-cameroon-s-economic-policies-show-progress-but-bureaucracy-limits-impact-observer-warns
  • 'No babu could just walk in...': User claims IT creates wealth as it remains out of bureaucracy control in India. (2025, October 2). MSN. https://www.msn.com/en-in/money/topstories/no-babu-could-just-walk-in-user-claims-it-creates-wealth-as-it-remains-out-of-bureaucracy-control-in-india/ar-AA1NJoIq
  • A Dynamic Bureaucracy with a Progressive Political System can Transform India: Amitabh Kant at JGU's 16th Anniversary. (2025, October 1). Tribune India. https://www.tribuneindia.com/news/business/a-dynamic-bureaucracy-with-a-progressive-political-system-can-transform-india-amitabh-kant-at-jgus-16th-anniversary/
  • Mark Schwartz on DevOps, Bureaucracy and His Upcoming Book at 2019 DevOps Enterprise Summit (DOES). (2019, October 29). InfoQ. https://www.infoq.com/news/2019/10/devops-bureaucracy/
  • Review: A Godzilla Movie About Bureaucracy (opinion). (2025, October 3). Reason.com. https://www.aol.com/news/review-godzilla-movie-bureaucracy-opinion-103007078.html
  • Saif bin Zayed honours excellence leaders, zero bureaucracy teams. (2025, October 2). MSN. https://www.msn.com/en-ae/news/other/saif-bin-zayed-honours-excellence-leaders-zero-bureaucracy-teams/ar-AA1NJHD6
  • How bureaucracy undermines Third World science. (2003, April 24). SciDev.Net. https://www.scidev.net/global/editorials/how-bureaucracy-undermines-third-world-science/
Download PDF tentang Ineliminable Problem Problem: (telah di download 11 kali)
  • Fenomena Kebijakan 📋 yang Terus Membengkak: Dilema Educator di Era Modern
    Penelitian ini mengeksplorasi fenomena pertumbuhan eksponensial kebijakan akademik melalui lensa filosofis Ineliminable Problem Problem (IPP), menganalisis bagaimana setiap solusi administratif justru melahirkan kompleksitas baru dalam ekosistem pendidikan tinggi. Dengan mengintegrasikan teori Iron Law of Bureaucracy dan observasi empiris dari praktik pengajaran selama beberapa dekade, studi ini mengungkap paradoks fundamental: upaya menciptakan sistem tanpa masalah justru menghasilkan proliferasi aturan yang kontraproduktif terhadap tujuan pendidikan itu sendiri.
Penulis
Swante Adi Krisna
Penikmat musik Ska, Reggae dan Rocksteady sejak 2004. Gooners sejak 1998. Blogger dan SEO paruh waktu sejak 2014. Graphic Designer autodidak sejak 2001. Website Programmer autodidak sejak 2003. Woodworker autodidak sejak 2024. Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Magister Hukum Pidana di bidang cybercrime dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta. Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.