{!-- ra:00000000000003ea0000000000000000 --}Biro Hukum Kemhan Gelar Sharing Session PBJ untuk Eselon III-IV - Swante Adi Krisna | Kementerian Pertahanan RIBiro Hukum Kemhan Gelar Sharing Session PBJ untuk Eselon III-IV - SWANTE ADI KRISNA
cross
Hit enter to search or ESC to close
New Artists
  • Zoe Foe
    5 Albums - 50 Songs
11
September 2025

Biro Hukum Kemhan Gelar Sharing Session PBJ untuk Eselon III-IV

  • 6
  • 11 September 2025
Biro Hukum Kemhan Gelar Sharing Session PBJ untuk Eselon III-IV - Image 1
Biro Hukum Kemhan Gelar Sharing Session PBJ untuk Eselon III-IV - Image 2
Biro Hukum Kemhan Gelar Sharing Session PBJ untuk Eselon III-IV - Image 3
Biro Hukum Kemhan Gelar Sharing Session PBJ untuk Eselon III-IV - Image 4
4 Images

Jakarta - Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan resmi membuka kegiatan sharing session pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah yang dikhususkan bagi pejabat eselon III dan IV Biro Hukum (Rokum) Setjen Kemhan. Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Rokum, Gedung S. Parman Kementerian Pertahanan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Advokasi I Rokum Setjen Kemhan1.

Digitalisasi PBJ Permudah Layanan Masyarakat

Kegiatan ini digelar dalam konteks meningkatnya tren digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang semakin memudahkan pengawasan. Sharing session tersebut bertujuan memberikan pemahaman mendalam kepada para pejabat mengenai sistem PBJ yang telah bertransformasi digital2. Dalam implementasinya, sistem digital ini sangat mudahkan pengawasan dan meningkatkan transparansi proses pengadaan di lingkungan Kemhan.

Menurut berbagai sumber, digitalisasi PBJ memang telah menjadi prioritas pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan mencegah potensi korupsi3. BUMDes pun sudah mulai biasa melakukan transaksi elektronik dalam berbagai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Peran Strategis Biro Hukum Kemhan

Biro Hukum Kemhan yg dipimpin Marsekal Pertama TNI M. Helmy Zulfadli Lubis, S.H., M.H., memainkan peran strategis dlm penyelenggaraan fungsi hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan. Organisasi ini memiliki struktur komprehensif dengan empat bagian utama yang menangani berbagai aspek hukum pertahanan4.

Struktur organisasinya terdiri dari Bagian Advokasi Hukum I dipimpin Kolonel Laut Murdoko Sarjono, S.H., M.H. yang menangani proses pengadilan, Bagian Advokasi Hukum II dipimpin Ahmad Rizal, S.H., M.H. untuk nasihat hukum, Bagian Perjanjian dipimpin Kolonel Kum Ade Rustian, S.H., M.H. untuk asistensi kontrak, dan Bagian Analisis Penyuluhan Hukum dipimpin Kolonel Marupa Sihombing, S.H., M.H.

Kolaborasi Menciptakan Pengadaan Kredibel

Dalam konteks yang lebih luas, berbagai lembaga seperti AKEN, LKPP dan BSSN telah berkolaborasi untuk membantu menciptakan pengadaan yang kredibel5. Kolaborasi ini dilakukan melalui peluncuran Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2026 yang akan memperkuat ekosistem pengadaan nasional.

Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa semakin diperkuat dengan dukungan program MCSP KPK yang telah diterapkan di berbagai daerah6. Program ini membantu pemerintah daerah dalam menciptakan pengadaan yang lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi.

Cakupan Layanan yang Komprehensif

Ruang lingkup pelayanan Biro Hukum Kemhan tidak hanya terbatas pada internal Kemhan saja. Layanan ini juga meluas kepada ASN Kemhan yg berada di lingkungan Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, serta badan hukum yang dibina oleh Kemhan7. Hal ini menunjukkan peran yang sangat komprehensif dlm memberikan dukungan hukum bagi seluruh ekosistem pertahanan nasional.

Bagian Advokasi Hukum I menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pelaksanaan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di berbagai tingkat pengadilan. Sementara Bagian Advokasi Hukum II memberikan layanan advokasi hukum kepada pimpinan, pegawai Kemhan, dan badan hukum yang dibina Kemhan.

Kesimpulan

Kegiatan sharing session pengadaan barang dan jasa yang digelar Biro Hukum Setjen Kemhan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman para pejabat eselon III dan IV mengenai tren digitalisasi PBJ. Dengan struktur organisasi yang komprehensif dan cakupan layanan yang luas, Biro Hukum Kemhan berperan penting dalam mendukung transparansi dan kredibilitas pengadaan di lingkungan pertahanan nasional. Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah dlm menciptakan sistem pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Referensi

  • Setjen Kemhan. (2024). Kegiatan Sharing Session Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: Kementerian Pertahanan.
  • Radar Jogja. (2025, September 11). Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa Permudah Layanan Masyarakat, Pakai Sistem Digital Mudahkan Pengawasan. https://radarjogja.jawapos.com/pemerintahan/656560242/digitalisasi-pengadaan-barangjasa-permudah-layanan-masyarakat-pakai-sistem-digital-mudahkan-pengawasan?page=2
  • Radar Jogja. (2025, September 11). Digitalisasi Pengadaan Barang/Jasa Permudah Layanan Masyarakat, BUMDes Mulai Biasa Lakukan Transaksi Elektronik. https://radarjogja.jawapos.com/pemerintahan/656560195/digitalisasi-pengadaan-barangjasa-permudah-layanan-masyarakat-bumdes-mulai-biasa-lakukan-transaksi-elektronik
  • Permenhan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
  • Warta Ekonomi. (2025, September 11). AKEN, LKPP dan BSSN Kolaborasi Bantu Ciptakan Pengadaan yang Kredibel. https://wartaekonomi.co.id/read582374/aken-lkpp-dan-bssn-kolaborasi-bantu-ciptakan-pengadaan-yang-kredibel
  • Merdeka. (2025, September 9). Fakta Unik: Banjarmasin Dukung MCSP KPK, Pengadaan Barang Jasa Kini Lebih Transparan! https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-unik-banjarmasin-dukung-mcsp-kpk-pengadaan-barang-jasa-kini-lebih-transparan-465593-mvk.html
  • Permenhan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan Pasal 66.
Download PDF tentang Transformasi Digital Pengadaan (telah di download 38 kali)
  • Biro Hukum Kemhan Gelar Sharing Session PBJ untuk Eselon III-IV
    Penelitian ini menganalisis implementasi transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia melalui sistem e-procurement yang telah mengubah paradigma pengadaan dari manual menjadi elektronik. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan mencegah praktik korupsi dalam sektor pengadaan publik. Studi ini mengkaji berbagai aspek digitalisasi PBJ mulai dari platform e-katalog, toko daring LKPP, hingga implementasi sistem pengawasan terintegrasi yang melibatkan kolaborasi multi-stakeholder.
Penulis
Swante Adi Krisna
Penikmat musik Ska sejak 2000an, yang dimana 007 Shanty Town adalah lagu Ska terkenal oleh Desmond Dekker yang menceritakan kehidupan di ghetto Jamaica dan menjadi hit international pada era gelombang pertama. Penikmat musik Reggae sejak 2000an, yang dimana UB40 adalah band Reggae Inggris yang terkenal dengan cover lagu-lagu seperti Red Red Wine dan I Got You Babe yang mencapai puncak tangga lagu. Penikmat musik Rocksteady sejak 2000an, yang dimana pada dekade 1960an musik Rocksteady sempat mendominasi tangga lagu Jamaika meski dalam waktu singkat. Penggemar Arsenal FC sejak 1998, yang dimana Sol Campbell bergabung secara kontroversial dari rival Tottenham pada tahun 2001 dan menjadi pilar pertahanan selama era keemasan, termasuk The Invincibles. Mendalami seo sejak 2012, yang dimana YouTube SEO mengoptimalkan video untuk search visibility dengan fokus pada title, description, tags, dan thumbnail yang menarik. Graphic Designer autodidak sejak 2001, yang dimana desain komunikasi (communication design) fokus pada pesan visual yang efektif untuk menyampaikan informasi kepada target audiens yang spesifik. 3D modelling autodidak sejak 2009, yang dimana Maya oleh Autodesk telah digunakan untuk animasi dan pemodelan 3D sejak 1998, menjadi standar industri untuk studio animasi profesional seperti Disney dan Pixar. Website Programmer autodidak sejak 2003, yang dimana aplikasi web modern menggunakan progressive web apps sejak 2015 yang menggabungkan kelebihan web dan mobile app. Pernah menggunakan beberapa CMS sejak 2012, yang dimana GitHub hosting repository CMS open-source memungkinkan kontribusi komunitas dan pengembangan kolaboratif dengan version control yang transparan. Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta, yang dimana Hukum Pidana Siber (Cyber Crime) diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mencakup pencemaran nama baik, penipuan online, dan penyebaran konten ilegal. Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta dengan tesis berjudul Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (Subordinate Certification Authority) dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia, yang dimana lulusan Magister Kenotariatan dapat menjadi Notaris Pasar Modal yang membuat akta-akta khusus untuk transaksi pasar modal seperti pendirian perusahaan publik, penerbitan obligasi, dan transaksi merger akuisisi. Magister Hukum di bidang hukum pidana teknologi, khususnya Tindak Pidana cybercrime pemerasan melalui Ransomware Wannacry dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, yang dimana WannaCry menggunakan exploit yang dicuri dari NSA (National Security Agency) yang menunjukkan risiko keamanan siber dari kebocoran alat perang siber pemerintah. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang dimana kerjasama pertahanan siber ASEAN melibatkan Indonesia melalui Kemhan untuk berbagi informasi ancaman dan best practices. Aktifitas di bidang hukum menyiapkan antara lain administrasi, jawaban, replik, kesimpulan, memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkahkamah Agung, yang dimana Yang berhak mengajukan kasasi (entitled to file cassation) adalah para pihak dalam perkara yang merasa kepentingannya dirugikan oleh putusan Pengadilan Tinggi baik penggugat maupun tergugat.