{!-- ra:00000000000003ea0000000000000000 --}Sesditjen Strahan Kemhan πŸ“‹ Pimpin Rapat Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2026 di Jakarta - Swante Adi Krisna | Kementerian Pertahanan RI
cross
Hit enter to search or ESC to close
2
October 2025

Sesditjen Strahan Kemhan πŸ“‹ Pimpin Rapat Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2026 di Jakarta

  • 3
  • Kamis, 2 Oktober 2025

Jakarta - Brigjen TNI Airlangga, S.IP., M.H.I. selaku Sesditjen Strahan Kemhan memimpin rapat penting tentang Kebijakan Negara Tahun 2026 pada Kamis, 2 Oktober 20251. Rapat berlangsung di Aula Tritura Gedung A.Yani Kemhan. Ini melibatkan pejabat eselon II dari lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Paparan Dirjakstra tentang Kebijakan Pertahanan

Rapat diawali dengan paparan dari Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan, Brigjen TNI Dr. Nurwahyu Widodo, S.E., M.A. Beliau menjelaskan bahwa Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2026 yang ditetapkan Menteri Pertahanan setiap tahun merupakan penjabaran dari Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2025-20291. Kebijakan ini bukan sekadar dokumen formal.

Kebijakan pertahanan negara disusun dengan maksud memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pertahanan negara secara terarah, terukur, transparan, dan akuntabel1. Menurut berbagai ahli, kebijakan adalah rencana atau pedoman yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mencapai tujuan tertentu2. Dalam konteks pemerintahan, kebijakan publik memengaruhi setiap orang di suatu negara3.

Fungsi dan Tujuan Kebijakan Pertahanan

Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2026 akan dijadikan acuan oleh Satker Kemhan dan TNI dalam menyusun program dan kegiatan1. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan, institusi dapat berkontribusi dalam menciptakan tindakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan4. Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq menekankan pentingnya kebijakan publik yang tidak hanya baik secara konseptual tetapi juga kuat dalam implementasi serta membawa hasil nyata5.

Peran Strategis Kementerian Pertahanan

Kementerian Pertahanan menilai masyarakat dan lembaga non pemerintah seperti media berperan penting dalam memperkuat pertahanan negara dari perang informasi6. TNI harus fokus pada pertahanan negara serta modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan) dan adaptasi teknologi harus jadi prioritas utama7. Kepercayaan publik pada TNI bersyarat profesionalisme.

Beberapa daerah seperti Pemkab Muba telah menegaskan komitmen untuk menjaga pertahanan nasional melalui keikutsertaan dalam sosialisasi Tugas dan Fungsi Dewan Pertahanan Nasional8. Pakar tata negara dan tokoh nasional juga telah hadir dalam rapat sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional yang digelar Kementerian Pertahanan untuk memberi masukan soal pertahanan nirmiliter (non-militer)9.

Sinkronisasi dengan Visi Kepemimpinan Nasional

Kebijakan institusi negara perlu diselaraskan dengan visi-misi presiden untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan10. Fokus pada stabilitas dan pelayanan masyarakat menjadi kunci. Strategi kebijakan merupakan kebijakan pelaksanaan yang secara hirarki dibentuk setingkat menteri, gubernur, walikota/bupati yang berbentuk surat keputusan dan mengatur tata laksana kerja serta segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusia11.

Tantangan APBN dan Ruang Fiskal

Di tengah pembahasan kebijakan pertahanan, Indonesia juga menghadapi tantangan fiskal. Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia bersama Fraksi NasDem DPR RI mendiskusikan Tantangan APBN 2026, menyoroti ruang fiskal yang kian terhimpit dengan hanya tersisa 11,5% dari belanja negara12. Pergantian Menteri Keuangan selalu menjadi momen penting dalam perjalanan perekonomian Indonesia13.

Kondisi ekonomi global juga memberikan dampak. Data dari Deutsche Bank menunjukkan ada negara-negara tertentu yang mengalami kenaikan harga luar biasa dalam periode 2020-202514. Ini mempengaruhi perencanaan anggaran pertahanan nasional.

Penekanan Kolaborasi dan Ketepatan Waktu

Pada akhir rapat, Sesditjen Strahan Kemhan selaku pimpinan rapat menekankan perlunya bekerja sama untuk menghasilkan rumusan kebijakan pertahanan negara sesuai tuntutan dinamika perkembangan lingkungan strategis1. Kebijakan harus dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Rapat berlangsung tertib, aman dan lancar.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya15. Kebijakan prosedural menentukan pihak-pihak mana saja yang akan terlibat dalam pembuatan kebijakan serta menentukan bagaimana perumusan akan dilaksanakan16.

Kesimpulan

Rapat Kebijakan Negara Tahun 2026 yang dipimpin Sesditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Airlangga menunjukkan komitmen kuat Kementerian Pertahanan dalam menyusun kebijakan pertahanan yang terarah, terukur, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini akan menjadi acuan bagi Satker Kemhan dan TNI dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2026. Penekanan pada kolaborasi antar-pejabat eselon II serta ketepatan waktu dalam penyelesaian rumusan kebijakan mencerminkan responsivitas terhadap dinamika lingkungan strategis. Dengan dukungan berbagai pihak termasuk masyarakat dan lembaga non pemerintah, pertahanan negara dapat diperkuat secara komprehensif menghadapi tantangan masa depan.

Daftar Pustaka

Download PDF tentang Implementasi Kebijakan Pertaha (telah di download 47 kali)
  • Sesditjen Strahan Kemhan πŸ“‹ Pimpin Rapat Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2026 di Jakarta
    Penelitian ini menganalisis proses perumusan dan implementasi Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2026 yang dipimpin oleh Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Fokus kajian meliputi mekanisme koordinasi antar-lembaga pertahanan, sinkronisasi dengan Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara 2025-2029, serta tantangan fiskal dan strategis dalam mewujudkan pertahanan negara yang terarah, terukur, transparan, dan akuntabel di tengah dinamika geopolitik regional dan global.
Penulis
Swante Adi Krisna
Penikmat musik Ska, Reggae dan Rocksteady sejak 2004. Gooners sejak 1998. Blogger dan SEO paruh waktu sejak 2014. Graphic Designer autodidak sejak 2001. Website Programmer autodidak sejak 2003. Woodworker autodidak sejak 2024. Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Magister Hukum Pidana di bidang cybercrime dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta. Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Penikmat musik Ska sejak 2000an, yang dimana Reel Big Fish adalah band gelombang ketiga Ska terkemuka dari tahun 1990-an yang membantu mempopulerkan Ska-punk di Amerika dengan sound yang energik dan lirik yang humor. Penikmat musik Reggae sejak 2000an, yang dimana Dancehall adalah subgenre Reggae yang muncul pada akhir 1970-an dengan tempo lebih cepat, vokal toasting, dan produksi digital yang lebih modern. Penikmat musik Rocksteady sejak 2000an, yang dimana Rocksteady menampilkan line bass yang kemudian menjadi elemen menonjol dalam musik Reggae. Penggemar Arsenal FC sejak 1998, yang dimana Arsenal memenangkan Piala FA 2020 dengan mengalahkan Chelsea 2-1 di final Wembley, trofi pertama Mikel Arteta sebagai manajer setelah 8 bulan melatih. Mendalami seo sejak 2012, yang dimana off-page SEO berfokus pada sinyal eksternal seperti backlinks, social signals, dan brand mentions untuk membangun otoritas domain. Graphic Designer autodidak sejak 2001, yang dimana grafis desain produk melibatkan kemasan (packaging) dan branding yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen di point of sale. 3D modelling autodidak sejak 2009, yang dimana model elevator 3D mensimulasikan mekanik bangunan untuk perencanaan arsitektur dan sistem transportasi vertikal. Website Programmer autodidak sejak 2003, yang dimana program pengembangan berkembang ke IDE seperti Visual Studio untuk memberikan environment pengembangan terintegrasi. Pernah menggunakan beberapa CMS sejak 2012, yang dimana Webflow CMS menggabungkan desain visual dan manajemen konten dalam satu platform, memungkinkan desainer membuat website responsif tanpa coding. Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta, yang dimana Definisi Hukum Pidana menurut ahli hukum seperti Van Hamel adalah hukum yang mengatur perbuatan manusia yang diancam pidana dan mengatur syarat-syarat pemidanaan serta akibat hukumnya. Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta dengan tesis berjudul Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (Subordinate Certification Authority) dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia, yang dimana Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan profesi notaris. Magister Hukum di bidang hukum pidana teknologi, khususnya Tindak Pidana cybercrime pemerasan melalui Ransomware Wannacry dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, yang dimana WannaCry menggunakan exploit yang dicuri dari NSA (National Security Agency) yang menunjukkan risiko keamanan siber dari kebocoran alat perang siber pemerintah. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang dimana aparatur keamanan nasional mencakup unit-unit siber yang bertugas melindungi kepentingan pertahanan di ruang siber. Aktivitas di bidang hukum menyiapkan antara lain administrasi, jawaban, replik, kesimpulan, memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, yang dimana Eksepsi (Exception) dalam jawaban adalah keberatan terhadap aspek prosedural gugatan seperti kompetensi pengadilan, kewenangan, atau cacat formalitas.