Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) menguatkan sinergi untuk meningkatkan keterbukaan informasi di sektor pertahanan. Pertemuan bersejarah antara Wamenhan Donny Ermawan Taufanto dan Ketua KIP Donny Yoesgiantoro di Jakarta, Kamis (4/9/2025), menandai langkah maju dalam transparansi sektor strategis nasional1.
Klasterisasi Badan Publik: Inovasi Terbaru KIP
Dalam pertemuan tersebut, KIP memaparkan rencana pembentukan klaster badan publik yang mencakup sektor pertahanan dan keamanan. Donny Yoesgiantoro menyampaikan bahwa klasterisasi ini akan melibatkan Universitas Pertahanan (Unhan) dlm tim kerja untuk metodologi penilaian2. Ini menunjukan komitmen KIP dalam mengategorikan badan publik berdasarkan karakteristik dan tingkat keterbukaan informasi mereka.
Menurut data terbaru, KIP telah menggelar pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di 34 provinsi3. Sayangnya, hasil 2025 menunjukkan hanya satu provinsi yg masuk kategori "baik"4, mencerminkan tantangan besar dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Apresiasi KIP terhadap Kemhan
Ketua KIP memberikan apresiasi khusus kepada Kemhan yang dinilai sangat "informatif". Pencapaian Kemhan dalam mengurangi daftar informasi yang dikecualikan pada 2024 menjadi cerminan peningkatan transparansi signifikan di lingkungan kementerian1. Hal ini menunjukan bahwa sektor pertahanan dapat seimbang antara transparansi dan keamanan nasional.
Sebelumnya, berbagai kementerian telah mendapat apresiasi serupa. Kementerian Pertanian pernah memperoleh pengakuan dari KIP atas peningkatan kualitas informasi yang cukup signifikan di tahun 20205. Begitu juga dengan berbagai perguruan tinggi negeri seperti Universitas Andalas yang meraih peringkat enam badan publik informatif PTN se-Indonesia6.
Rakornas September 2025: Momentum Bersejarah
KIP akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada akhir September 2025 dengan tema "Keterbukaan Informasi dalam Mendukung Pertahanan dan Keamanan"1. Acara ini diharapkan menjadi turning point bagi transparansi sektor strategis Indonesia. KIP berharap Menteri Pertahanan atau Wamenhan dapat menjadi pembicara utama (keynote speaker) dlm acara tersebut.
Dukungan Penuh dari Kemhan
Wamenhan Donny Ermawan menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan klasterisasi dan komitmen Kemhan untuk terus meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik1. Kemhan, khususnya Unhan, siap menyediakan fasilitas bagi kegiatan KIP, termasuk penyusunan klasterisasi dan penilaian kepatuhan badan publik.
Komitmen ini sejalan dengan semangat transparansi yang terus didorong oleh KIP. Seperti yg disampaikan Ketua KIP sebelumnya, keterbukaan informasi publik berasal dari spirit transparansi7.
Tantangan dan Peluang ke Depan
Wamenhan menyetujui bahwa tidak semua informasi dapat dibuka ke publik, sesuai dengan pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Data pertahanan dan jumlah alutsista (alat utama sistem persenjataan) tetap menjadi informasi yang dikecualikan demi keamanan nasional1.
Balancing act antara transparansi dan keamanan nasional ini menjadi kunci utama. Sebagaimana diketahui, keterbukaan informasi adalah hak masyarakat8, namun harus tetap mempertimbangkan aspek keamanan negara.
Dampak Positif bagi Sektor Lain
Kolaborasi Kemhan-KIP diharapkan dapat menjadi contoh bagi badan publik lainnya dalam meningkatkan transparansi. Berbagai institusi pendidikan seperti Universitas Pendidikan Indonesia telah menandatangani MoU dengan KIP untuk memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik9.
Kesimpulan
Sinergi antara Kemhan dan KIP menunjukkan bahwa transparansi dan keamanan nasional dapat berjalan beriringan. Dengan klasterisasi badan publik dan Rakornas mendatang, Indonesia bergerak menuju era keterbukaan informasi yang lebih baik. Komitmen kedua institusi ini diharapkan dapat menginspirasi badan publik lain untuk meningkatkan transparansi mereka.
Referensi
- Kementerian Pertahanan. (2025, September 4). Kemhan dan Komisi Informasi Pusat Perkuat Sinergi untuk Keterbukaan Informasi di Sektor Pertahanan. https://www.kemhan.go.id/2025/09/04/kemhan-dan-komisi-informasi-pusat-perkuat-sinergi-untuk-keterbukaan-informasi-di-sektor-pertahanan.html
- Lugas Nusantara. (2025, September 5). Kemhan dan Komisi Informasi Pusat Perkuat Sinergi untuk Keterbukaan Informasi di Sektor Pertahanan. https://lugasnusantara.co.id
- Antara News. (2025, Agustus 27). KIP ukur Indeks Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi. https://www.antaranews.com/berita/5067389/kip-ukur-indeks-keterbukaan-informasi-publik-di-34-provinsi
- Liputan6. (2025, Agustus 27). KIP Rilis Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2025, Hanya Satu Provinsi Masuk Kategori Baik. https://www.liputan6.com/news/read/6143723/kip-rilis-indeks-keterbukaan-informasi-publik-2025-hanya-satu-provinsi-masuk-kategori-baik
- Merdeka. (2020, September 15). Komisi Informasi Pusat Apresiasi Akses Keterbukaan Publik Kementan. https://www.merdeka.com/peristiwa/komisi-informasi-pusat-apresiasi-akses-keterbukaan-publik-kementan.html
- Universitas Andalas. (2024, Desember 17). UNAND Peringkat Enam Badan Publik Informatif PTN se Indonesia. https://www.unand.ac.id
- JPNN. (2021, Juni 22). Komisi Informasi Pusat Sebut Keterbukaan Berasal dari Spirit Transparansi. https://www.jpnn.com/news/komisi-informasi-pusat-sebut-keterbukaan-berasal-dari-spirit-transparansi
- Antara News. (2022, Juli 19). Komisi Informasi Pusat: Keterbukaan informasi publik hak masyarakat. https://www.antaranews.com/berita/3005497/komisi-informasi-pusat-keterbukaan-informasi-publik-hak-masyarakat
- Berita UPI. (2025, Juli 14). Universitas Pendidikan Indonesia Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sosialisasi dan Penandatanganan MoU dengan Komisi Informasi Pusat RI. https://berita.upi.edu
