Jakarta, 29 September 2025 - Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan melakukan kunjungan kerja ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta pada hari Senin kemarin1. Letnan Jenderal TNI Rui F.G.P. Duarte sebagai Irjen Kemhan disambut langsung oleh Wakil Ketua BPK RI Letjen TNI (purn) Dr. Budi Prijono beserta jajaran direksi pemeriksaan.
Tujuan Kunjungan untuk Sinergi Pengawasan
Kunjungan ini punya tujuan memperkuat koordinasi antara Itjen Kemhan dan BPK RI dalam hal pengawasan. "Kami ingin meningkatkan efektivitas pengawasan serta akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Kemhan," demikian penjelasan dari rombongan1. Sinergi dua lembaga ini dinilai krusial karena Kemhan mengelola anggaran besar untuk kepentingan pertahanan negara.
Efektivitas sendiri merupakan kemampuan menghasilkan hasil yg diinginkan atau mencapai tujuan yang udah ditetapkan sebelumnya2. Dlm konteks ini, efektivitas pengawasan berarti memastikan setiap rupiah anggaran pertahanan digunakan sesuai peruntukannya dgn akuntabel.
Rombongan Tingkat Tinggi Dampingi Irjen
Dalam kunjungannya, Irjen Kemhan didampingi sejumlah pejabat strategis. Ada Plh. Ses Itjen Laksma TNI Fares Prasetya, Inspektur I Brigjen TNI Johni Aritonang, hingga Inspektur V Marsma TNI Taufik Hari W1. Kehadiran pejabat lintas matra ini menunjukkan keseriusan Kemhan dalam membangun komunikasi solid dengan BPK.
Peran BPK sebagai Pemeriksa Independen
BPK RI merupakan lembaga negara yg bebas dan mandiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia3. Tugas utamanya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan UUD 1945. Keberadaan BPK sangat vital untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, termasuk di sektor pertahanan yang anggarannya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Rekam Jejak Kemhan dengan BPK
Hubungan Kemhan-BPK sebenarnya sudah terjalin lama. Pada tahun 2023, Kemhan dan TNI berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 20224. Pencapaian ini menunjukkan komitmen Kemhan dalam menjaga transparansi pengelolaan anggaran negara. Menteri Pertahanan saat itu menyatakan bahwa WTP adalah bentuk pertanggungjawaban atas amanat negara.
Namun perjalanan tak selalu mulus. BPK pernah melakukan pemeriksaan rinci terhadap laporan keuangan Kemhan 2023 pada unit TNI Angkatan Darat5. Proses pemeriksaan detail seperti ini sebenarnya hal wajar dalam sistem check and balance keuangan negara.
Transparansi sebagai Kunci Akuntabilitas
Menteri Pertahanan periode sebelumnya, Prabowo Subianto, sempat menekankan pentingnya mempertahankan transparansi tata kelola anggaran6. Bahkan beliau kerap mengundang BPK ke Kemenhan untuk meminta masukan terkait kinerja pemerintah dan TNI. Keterbukaan semacam ini mencerminkan kultur akuntabilitas yang semakin menguat di lingkungan pertahanan.
Konteks Pengawasan Keuangan Negara Terkini
Di tingkat nasional, pengawasan keuangan negara semakin diperkuat. BPKP sebagai pengawas internal bahkan menerjunkan 77 auditor untuk mengawal akuntabilitas tata kelola PON XXI 20247. Sementara itu, KPK juga terlibat dalam Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Danantara untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan8.
Upaya kolektif ini menunjukkan bahwa pengawasan dan akuntabilitas bukan sekadar formalitas administratif. Namun merupakan fondasi penting bagi tata kelola keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Kunjungan kerja Irjen Kemhan ke BPK RI pada 29 September 2025 merupakan langkah positif dalam memperkuat koordinasi dan sinergi pengawasan. Dengan komunikasi yang baik antara pengawas internal (Itjen Kemhan) dan eksternal (BPK RI), diharapkan efektivitas pengawasan meningkat. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pertahanan pun akan semakin terjaga demi kepentingan bangsa dan negara.
Daftar Pustaka
- Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan. (2025, 29 September). Irjen Kemhan Melakukan Kunjungan Kerja Ke BPK RI. Kemhan.go.id. https://www.kemhan.go.id/itjen/2025/09/29/irjen-kemhan-melakukan-kunjungan-kerja-ke-bpk-ri.html
- An-nur.ac.id. (2025, 1 Oktober). Memahami Efektivitas: Definisi, Pengukuran, dan Penerapannya dalam Berbagai Bidang. https://an-nur.ac.id/blog/memahami-efektivitas-definisi-pengukuran-dan-penerapannya-dalam-berbagai-bidang.html
- Wikipedia. (2025, 1 Oktober). Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Wikipedia Bahasa Indonesia. https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pemeriksa_Keuangan_Republik_Indonesia
- Tribunnews.com. (2023, 26 Juli). Kemhan-TNI Raih WTP dari BPK, Menhan Prabowo: Ini Pertanggungjawaban atas Amanat Negara. https://www.tribunnews.com/nasional/2023/07/26/kemhan-tni-raih-wtp-dari-bpk-menhan-prabowo-ini-pertanggungjawaban-atas-amanat-negara?page=all
- Antaranews. (2024, 7 Februari). BPK periksa rinci LK Kemhan 2023 pada unit TNI Angkatan Darat. https://www.antaranews.com/berita/3953973/bpk-periksa-rinci-lk-kemhan-2023-pada-unit-tni-angkatan-darat
- Beritasatu.com. (2021, 17 Februari). Menhan Prabowo Subianto: Pertahankan Transparansi Tata Kelola Anggaran. https://www.beritasatu.com/nasional/734463/menhan-prabowo-subianto-pertahankan-transparansi-tata-kelola-anggaran
- Kompas.com. (2024, 12 September). BPKP Terjunkan 77 Auditor Kawal Akuntabilitas Tata Kelola PON XXI. https://nasional.kompas.com/read/2024/09/12/10295201/bpkp-terjunkan-77-auditor-kawal-akuntabilitas-tata-kelola-pon-xxi
- Detik.com. (2025, 8 April). Ketua KPK Jadi Pengawas Danantara, KPK Jamin Tak Ada Konflik Kepentingan. https://news.detik.com/berita/d-7858666/ketua-kpk-jadi-pengawas-danantara-kpk-jamin-tak-ada-konflik-kepentingan
