Jakarta - Momentum penting bagi penguatan kedaulatan udara Indonesia semakin dekat. Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dan pemerintah telah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara ke tingkat pembicaraan II dlm Sidang Paripurna. Kesepakatan bersejarah ini dicapai dalam rapat kerja yg dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, pada Rabu (17/9/2025).
Proses Pembahasan Yang Intensif
Rapat kerja tersebut berlangsung sangat produktif dengan agenda utama mendengarkan laporan Panja. 1 Forum ini juga menjadi ajang penyampaian pandangan dari berbagai fraksi serta tanggapan komprehensif dari pemerintah. Hadirnya perwakilan dari berbagai kementerian seperti Kemhan, Kemhub, dan Kemenkumham menunjukkan betapa seriusnya komitmen negara terhadap regulasi ini.
Pembahasan yg telah berlangsung selama berbulan-bulan ini melibatkan kajian mendalam tentang urgensi Indonesia membutuhkan UU Pengelolaan Ruang Udara. 2 Berbagai aspek mulai dari kekosongan hukum, pelanggaran wilayah udara, hingga pengaturan penggunaan drone (pesawat tanpa awak) telah dikaji secara menyeluruh.
Momentum Bersejarah Penandatanganan
Puncak dari rapat kerja ini adalah momen penandatanganan naskah RUU oleh seluruh fraksi bersama perwakilan pemerintah. Tindakan simbolis ini menjadi wujud konkret dari persetujuan bersama yang telah dicapai. Pemerintah juga tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada Pansus DPR RI serta seluruh pihak yg telah bekerja keras menyelesaikan pembahasan tingkat I dgn baik.
Dukungan Lintas Fraksi
Legislator Moreno Soeprapto bahkan mendesak pemerintah agar serius mengintegrasikan pengelolaan ruang udara demi dongkrak pertahanan, keamanan, dan kepentingan rakyat Indonesia terjaga. 3 Momentum ini menunjukan bahwa ada konsensus kuat di antara elit politik untuk segera mengesahkan regulasi penting ini.
Urgensi Strategis Bagi Indonesia
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tantangan unik dalam pengelolaan ruang udara. Kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau membutuhkan sistem pengelolaan yg terintegrasi dan komprehensif. RUU ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan mendesak yang selama ini dihadapi.
Salah satu urgensi utama adalah mengatasi kekosongan hukum yang selama ini terjadi. 4 Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan serta potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Dengan adanya UU yang komprehensif, diharapkan semua aspek pengelolaan ruang udara dapat diatur dgn jelas dan tegas.
Tantangan Pelanggaran Wilayah
Pelanggaran wilayah udara menjadi isu serius yg membutuhkan landasan hukum kuat. Indonesia sebagai negara maritim dengan wilayah udara yang luas seringkali menghadapi berbagai tantangan keamanan. Kehadiran regulasi ini diharapkan memberikan payung hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran.
Integrasi Pertahanan Dan Sipil
Salah satu aspek terpenting dari RUU ini adalah upaya mengintegrasikan kepentingan pertahanan dan penerbangan sipil. 5 Selama ini, kedua sektor tersebut seringkali mengalami dilema dalam pengelolaan ruang udara. Melalui pendekatan kolaboratif, diharapkan kedua kepentingan dapat diakomodasi secara optimal.
Namun demikian, beberapa pihak seperti Asosiasi Perusahaan Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi tumpang tindih dengan UU lain. 6 Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai RUU Pengelolaan Ruang Udara tidak terlalu mendesak karena bisa tumpang tindih dgn regulasi eksisting, meski mengakui adanya urgensi hukum dan keamanan.
Sinergi Teknologi Dan Pertahanan
Paralel dengan pembahasan RUU ini, berbagai inisiatif penguatan pertahanan udara nasional terus dikembangkan. BRIN dan TNI AU baru saja menjalin kerja sama untuk memperkuat pertahanan udara nasional. 7 BRIN siap menghadirkan dukungan riset di berbagai bidang, mulai pengembangan sistem radar jarak jauh, sensor inframerah hingga rudal intersepsi.
Dampak Positif Bagi Pembangunan
Pengesahan RUU Pengelolaan Ruang Udara diprediksi akan memberikan dampak positif signifikan bagi pembangunan nasional. Kepastian hukum yg tercipta akan mendorong investasi di sektor penerbangan dan industri terkait. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Kementerian Perhubungan terus memperkuat konektivitas antarwilayah melalui penetapan berbagai bandara internasional. 8 Penetapan bandara internasional menjadi salah satu langkah nyata Kemenhub dlm melaksanakan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat konektivitas, mempercepat pembangunan ekonomi, dan memastikan distribusi hasil pembangunan yang merata.
Keamanan Penerbangan Terjamin
Aspek keamanan penerbangan juga menjadi fokus utama dalam RUU ini. Berbagai kampanye keselamatan dan keamanan penerbangan terus digelar di berbagai bandara internasional, termasuk Bandara Internasional Nusantara IKN. 9 Kampanye tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat.
Kesimpulan
Kesepakatan DPR dan pemerintah untuk membawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Sidang Paripurna merupakan langkah strategis yang sangat penting. Regulasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan Indonesia di ruang udara, tetapi juga meningkatkan keamanan penerbangan serta memberikan kepastian hukum demi mendukung pertahanan dan pembangunan nasional. Dengan dukungan lintas fraksi dan komitmen pemerintah yg kuat, Indonesia semakin siap menghadapi tantangan pengelolaan ruang udara di era modern.
Referensi
- Tirto.id. (2025, September 17). Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara Dilanjutkan ke Paripurna. Retrieved from https://tirto.id/pembahasan-ruu-pengelolaan-ruang-udara-dilanjutkan-ke-paripurna-hhVL
- MSN. (2025, September 17). 4 Urgensi Indonesia Butuh RUU Pengelolaan Ruang Udara. Retrieved from https://www.msn.com/id-id/berita/other/4-urgensi-indonesia-butuh-ruu-pengelolaan-ruang-udara/ar-AA1MKBFm
- Berita Satu. (2025, September 20). Moreno Desak Pemerintah Serius Integrasikan Pengelolaan Ruang Udara. Retrieved from https://www.beritasatu.com/nasional/2924149/moreno-desak-pemerintah-serius-integrasikan-pengelolaan-ruang-udara
- MSN. (2025, September 17). 4 Urgensi Indonesia Butuh RUU Pengelolaan Ruang Udara. Retrieved from https://www.msn.com/id-id/berita/other/4-urgensi-indonesia-butuh-ruu-pengelolaan-ruang-udara/ar-AA1MKBFm
- MSN. (2025, September 17). OPINI: Dilema Pengelolaan Ruang Udara. Retrieved from https://www.msn.com/id-id/berita/other/opini-dilema-pengelolaan-ruang-udara/ar-AA1MLI9a
- MSN. (2025, September 18). Apjapi: RUU Pengelolaan Ruang Udara Berisiko Tumpang Tindih. Retrieved from https://www.msn.com/id-id/berita/other/apjapi-ruu-pengelolaan-ruang-udara-berisiko-tumpang-tindih/ar-AA1MQ4M3
- Bicara Indonesia. (2025, September 19). BRIN dan TNI AU Jalin Kerja Sama Perkuat Pertahanan Udara Nasional. Retrieved from https://bicaraindonesia.id/news/26127/brin-dan-tni-au-jalin-kerja-sama-perkuat-pertahanan-udara-nasional/
- MSN. (2025, September 16). Kemenhub Terus Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah. Retrieved from https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kemenhub-terus-memperkuat-konektivitas-antar-wilayah/ar-AA1MHMET
- Tribun Kaltim. (2025, September 16). Bandara Internasional Nusantara IKN Gelar Kampanye Keselamatan dan Keamanan Penerbangan. Retrieved from https://kaltim.tribunnews.com/tribun-etam/1118629/bandara-internasional-nusantara-ikn-gelar-kampanye-keselamatan-dan-keamanan-penerbangan
