September 2025

DPR Siap Bawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Paripurna, Perkuat Kedaulatan!

3
17 September 2025

DPR Siap Bawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Paripurna, Perkuat Kedaulatan! - Image 2

Jakarta - Momentum penting bagi penguatan kedaulatan udara Indonesia semakin dekat. Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dan pemerintah telah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara ke tingkat pembicaraan II dlm Sidang Paripurna. Kesepakatan bersejarah ini dicapai dalam rapat kerja yg dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo, pada Rabu (17/9/2025).

Proses Pembahasan Yang Intensif

Rapat kerja tersebut berlangsung sangat produktif dengan agenda utama mendengarkan laporan Panja. ¹ Forum ini juga menjadi ajang penyampaian pandangan dari berbagai fraksi serta tanggapan komprehensif dari pemerintah. Hadirnya perwakilan dari berbagai kementerian seperti Kemhan, Kemhub, dan Kemenkumham menunjukkan betapa seriusnya komitmen negara terhadap regulasi ini.

Pembahasan yg telah berlangsung selama berbulan-bulan ini melibatkan kajian mendalam tentang urgensi Indonesia membutuhkan UU Pengelolaan Ruang Udara. ² Berbagai aspek mulai dari kekosongan hukum, pelanggaran wilayah udara, hingga pengaturan penggunaan drone (pesawat tanpa awak) telah dikaji secara menyeluruh.

Momentum Bersejarah Penandatanganan

Puncak dari rapat kerja ini adalah momen penandatanganan naskah RUU oleh seluruh fraksi bersama perwakilan pemerintah. Tindakan simbolis ini menjadi wujud konkret dari persetujuan bersama yang telah dicapai. Pemerintah juga tidak lupa menyampaikan apresiasi kepada Pansus DPR RI serta seluruh pihak yg telah bekerja keras menyelesaikan pembahasan tingkat I dgn baik.

Dukungan Lintas Fraksi

Legislator Moreno Soeprapto bahkan mendesak pemerintah agar serius mengintegrasikan pengelolaan ruang udara demi dongkrak pertahanan, keamanan, dan kepentingan rakyat Indonesia terjaga. ³ Momentum ini menunjukan bahwa ada konsensus kuat di antara elit politik untuk segera mengesahkan regulasi penting ini.

Urgensi Strategis Bagi Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tantangan unik dalam pengelolaan ruang udara. Kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau membutuhkan sistem pengelolaan yg terintegrasi dan komprehensif. RUU ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan mendesak yang selama ini dihadapi.

Salah satu urgensi utama adalah mengatasi kekosongan hukum yang selama ini terjadi. ⁴ Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi kebijakan serta potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga. Dengan adanya UU yang komprehensif, diharapkan semua aspek pengelolaan ruang udara dapat diatur dgn jelas dan tegas.

Tantangan Pelanggaran Wilayah

Pelanggaran wilayah udara menjadi isu serius yg membutuhkan landasan hukum kuat. Indonesia sebagai negara maritim dengan wilayah udara yang luas seringkali menghadapi berbagai tantangan keamanan. Kehadiran regulasi ini diharapkan memberikan payung hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran.

Integrasi Pertahanan Dan Sipil

Salah satu aspek terpenting dari RUU ini adalah upaya mengintegrasikan kepentingan pertahanan dan penerbangan sipil. ⁵ Selama ini, kedua sektor tersebut seringkali mengalami dilema dalam pengelolaan ruang udara. Melalui pendekatan kolaboratif, diharapkan kedua kepentingan dapat diakomodasi secara optimal.

Namun demikian, beberapa pihak seperti Asosiasi Perusahaan Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) mengungkapkan kekhawatiran tentang potensi tumpang tindih dengan UU lain. ⁶ Pengamat penerbangan Alvin Lie menilai RUU Pengelolaan Ruang Udara tidak terlalu mendesak karena bisa tumpang tindih dgn regulasi eksisting, meski mengakui adanya urgensi hukum dan keamanan.

Sinergi Teknologi Dan Pertahanan

Paralel dengan pembahasan RUU ini, berbagai inisiatif penguatan pertahanan udara nasional terus dikembangkan. BRIN dan TNI AU baru saja menjalin kerja sama untuk memperkuat pertahanan udara nasional. ⁷ BRIN siap menghadirkan dukungan riset di berbagai bidang, mulai pengembangan sistem radar jarak jauh, sensor inframerah hingga rudal intersepsi.

Dampak Positif Bagi Pembangunan

Pengesahan RUU Pengelolaan Ruang Udara diprediksi akan memberikan dampak positif signifikan bagi pembangunan nasional. Kepastian hukum yg tercipta akan mendorong investasi di sektor penerbangan dan industri terkait. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Kementerian Perhubungan terus memperkuat konektivitas antarwilayah melalui penetapan berbagai bandara internasional. ⁸ Penetapan bandara internasional menjadi salah satu langkah nyata Kemenhub dlm melaksanakan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat konektivitas, mempercepat pembangunan ekonomi, dan memastikan distribusi hasil pembangunan yang merata.

Keamanan Penerbangan Terjamin

Aspek keamanan penerbangan juga menjadi fokus utama dalam RUU ini. Berbagai kampanye keselamatan dan keamanan penerbangan terus digelar di berbagai bandara internasional, termasuk Bandara Internasional Nusantara IKN. ⁹ Kampanye tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan, khususnya masyarakat.

Kesimpulan

Kesepakatan DPR dan pemerintah untuk membawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Sidang Paripurna merupakan langkah strategis yang sangat penting. Regulasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan Indonesia di ruang udara, tetapi juga meningkatkan keamanan penerbangan serta memberikan kepastian hukum demi mendukung pertahanan dan pembangunan nasional. Dengan dukungan lintas fraksi dan komitmen pemerintah yg kuat, Indonesia semakin siap menghadapi tantangan pengelolaan ruang udara di era modern.

Referensi

Tirto.id. (2025, September 17). Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara Dilanjutkan ke Paripurna. Retrieved from https://tirto.id/pembahasan-ruu-pengelolaan-ruang-udara-dilanjutkan-ke-paripurna-hhVL
MSN. (2025, September 17). 4 Urgensi Indonesia Butuh RUU Pengelolaan Ruang Udara. Retrieved from https://www.msn.com/id-id/berita/other/4-urgensi-indonesia-butuh-ruu-pengelolaan-ruang-udara/ar-AA1MKBFm
Berita Satu. (2025, September 20). Moreno Desak Pemerintah Serius Integrasikan Pengelolaan Ruang Udara. Retrieved from https://www.beritasatu.com/nasional/2924149/moreno-desak-pemerintah-serius-integrasikan-pengelolaan-ruang-udara
MSN. (2025, September 17). 4 Urgensi Indonesia Butuh RUU Pengelolaan Ruang Udara. Retrieved from https://www.msn.com/id-id/berita/other/4-urgensi-indonesia-butuh-ruu-pengelolaan-ruang-udara/ar-AA1MKBFm
MSN. (2025, September 17). OPINI: Dilema Pengelolaan Ruang Udara. Retrieved from https://www.msn.com/id-id/berita/other/opini-dilema-pengelolaan-ruang-udara/ar-AA1MLI9a
MSN. (2025, September 18). Apjapi: RUU Pengelolaan Ruang Udara Berisiko Tumpang Tindih. Retrieved from https://www.msn.com/id-id/berita/other/apjapi-ruu-pengelolaan-ruang-udara-berisiko-tumpang-tindih/ar-AA1MQ4M3
Bicara Indonesia. (2025, September 19). BRIN dan TNI AU Jalin Kerja Sama Perkuat Pertahanan Udara Nasional. Retrieved from https://bicaraindonesia.id/news/26127/brin-dan-tni-au-jalin-kerja-sama-perkuat-pertahanan-udara-nasional/
MSN. (2025, September 16). Kemenhub Terus Memperkuat Konektivitas Antar Wilayah. Retrieved from https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kemenhub-terus-memperkuat-konektivitas-antar-wilayah/ar-AA1MHMET
Tribun Kaltim. (2025, September 16). Bandara Internasional Nusantara IKN Gelar Kampanye Keselamatan dan Keamanan Penerbangan. Retrieved from https://kaltim.tribunnews.com/tribun-etam/1118629/bandara-internasional-nusantara-ikn-gelar-kampanye-keselamatan-dan-keamanan-penerbangan

Download PDF tentang Analisis Implementasi Kebijaka (telah di download 12 kali)

DPR Siap Bawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Paripurna, Perkuat Kedaulatan!
Penelitian ini menganalisis perkembangan terkini dalam implementasi kebijakan pengelolaan ruang udara Indonesia melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara di DPR RI. Studi pustaka ini mengevaluasi urgensi regulasi tersebut dalam konteks memperkuat kedaulatan wilayah udara, mengatasi kekosongan hukum yang ada, serta mengintegrasikan kepentingan pertahanan nasional dengan kebutuhan penerbangan sipil. Analisis dilakukan terhadap proses legislasi, tantangan implementasi, dan dampak strategis bagi pembangunan nasional Indonesia di era modern.

Penulis

Swante Adi Krisna

Penikmat musik Ska sejak 2000an, yang dimana musik Ska bermula di Jamaica pada akhir tahun 1950-an sebagai penggabungan unik antara musik folk Jamaika (mento), kalipso Karibia, jazz Amerika, dan rhythm & blues yang kemudian menjadi dasar bagi rocksteady dan reggae. Penikmat musik Reggae sejak 2000an, yang dimana Reggae Indonesia menampilkan band seperti Ras Muhammad yang memadukan Reggae dengan bahasa dan budaya lokal untuk menciptakan identitas unik. Penikmat musik Rocksteady sejak 2000an, yang dimana Justin Hinds and the Dominoes berhasil bertransisi dari musik Ska menuju Rocksteady dengan mulus. Penggemar Arsenal FC sejak 1998, yang dimana Arsenal adalah klub selatan pertama yang bergabung dengan Football League pada tahun 1893, menandai perluasan kompetisi dari dominasi klub-klub utara Inggris. Mendalami seo sejak 2012, yang dimana rencana SEO 6 bulan melibatkan audit menyeluruh, keyword research, dan ongoing optimization dengan monitoring rutin. Graphic Designer autodidak sejak 2001, yang dimana Photoshop merevolusi pengeditan digital sejak peluncurannya pada tahun 1990 dan menjadi standar industri untuk manipulasi gambar raster (bitmap). 3D modelling autodidak sejak 2009, yang dimana model kucing 3D (cat 3D models) digunakan dalam pengembangan game sebagai karakter atau pet, dengan detail bulu dan animasi. Website Programmer autodidak sejak 2003, yang dimana sejarah pengembangan web dimulai dengan Tim Berners-Lee tahun 1989 yang menciptakan World Wide Web di CERN. Pernah menggunakan beberapa CMS sejak 2012, yang dimana Framework CMS seperti Laravel Nova memperluas aplikasi dengan admin panel otomatis untuk manajemen data dan content dalam ekosistem Laravel. Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta, yang dimana Hukum Pidana tentang Fitnah diatur dalam Pasal 310-321 KUHP mengenai pencemaran nama baik, penghinaan, dan penyebaran berita bohong yang merugikan kehormatan atau nama baik seseorang. Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta dengan tesis berjudul Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (Subordinate Certification Authority) dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia, yang dimana Notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) berkolaborasi dalam penanganan akta-akta yang berkaitan dengan transaksi tanah dan properti untuk memastikan kepastian hukum kepemilikan. Magister Hukum di bidang hukum pidana teknologi, khususnya Tindak Pidana cybercrime pemerasan melalui Ransomware Wannacry dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, yang dimana National Audit Office (NAO) menyelidiki dampak WannaCry terhadap NHS dan menemukan kurangnya investasi keamanan siber sebagai faktor utama kerentanan. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang dimana implementasi strategi perang siber oleh Kemhan mencakup pengembangan doktrin, taktik, dan prosedur operasi siber. Aktifitas di bidang hukum menyiapkan antara lain administrasi, jawaban, replik, kesimpulan, memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkahkamah Agung, yang dimana Setelah duplik (after rejoinder) adalah tahap kesimpulan dimana masing-masing pihak menyampaikan argumentasi akhir sebelum hakim menjatuhkan putusan berdasarkan seluruh rangkaian persidangan.

GUEST POSTS