Jakarta - Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menyaksikan penyerahan kawasan hutan tahap keempat dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan kepada PT Agrinas Palma Nusantara di Kantor Kejaksaan Agung Jakarta, Jumat (12/9/2025). Acara ini menjadi tonggak penting dlm upaya pemerintah mengamankan aset negara yg dikuasai secara ilegal1.
Program Strategis Nasional Berhasil Lampaui Target
Satgas PKH menunjukan kinerja luar biasa selama delapan bulan terakhir. Mereka berhasil menguasai kembali lahan seluas sekitar 3,3 juta hektare, jauh melebihi target awal. Pencapaian ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mengembalikan kepemilikan sah negara atas sumber daya alam2.
Penyerahan tahap keempat ini saja mencakup lahan seluas lebih dari 674 ribu hektare. Total lahan yg telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara mencapai sekitar 1,5 juta hektare, termasuk sekitar 1.600 hektare kebun sawit. Masih ada sekitar 1,8 juta hektare lahan lainnya yg sedang dalam proses verifikasi3.
Perluasan Penertiban ke Sektor Pertambangan
Tidak hanya berfokus pada kawasan hutan, Satgas PKH kini juga memulai penertiban terhadap usaha pertambangan tanpa izin. Sekitar 4,2 juta hektare lahan pertambangan telah diidentifikasi dan diverifikasi4. Baru-baru ini, Satgas berhasil menguasai kembali lahan dari dua perusahaan yg beroperasi tanpa izin di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.
Kekuatan Hukum Diperkuat
Dengan perubahan Peraturan Pemerintah yang berlaku, Satgas PKH kini dapat menghitung dan menagih denda administratif kepada subjek hukum yg terlibat. Hal ini menambah kekuatan hukum dalam penertiban dan memberikan efek jera bagi para pelaku5.
Kontribusi Signifikan Bagi Negara
Aset yang berhasil diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara diperkirakan bernilai sekitar Rp150 triliun. Lebih dari itu, kegiatan Satgas telah memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara. Pendapatan ini mencakup sekitar Rp325 miliar dari kas negara, sekitar Rp185 miliar dari sektor pajak6.
Selain itu, negara juga memperoleh sekitar Rp1,2 triliun dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pencapaian ini menunjukkan bahwa upaya penertiban aset negara tidak hanya soal kedaulatan, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional7.
Dukungan Lintas Kementerian
Keberhasilan Satgas PKH tidak lepas dari dukungan berbagai kementerian dan lembaga. Acara seremonial diakhiri dengan penyerahan dokumen hasil penguasaan kembali dari berbagai pejabat terkait, menandai keberhasilan kolektif dlm mengamankan aset negara8.
Program ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan semakin banyaknya aset negara yg berhasil dikembalikan, diharapkan dapat memberikan manfaat yg lebih besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia9.
Kesimpulan
Penyerahan kawasan hutan tahap keempat ini merupakan bukti nyata keberhasilan Satgas PKH dlm menjalankan tugasnya. Dengan total aset senilai Rp150 triliun dan kontribusi pendapatan negara yg signifikan, program ini menjadi contoh sukses dalam penertiban aset negara. Dukungan lintas kementerian dan penguatan aspek hukum menjadi kunci keberhasilan program strategis nasional ini.
Referensi
- Kementerian Pertahanan. (2025, September 12). Menhan RI Saksikan Penyerahan Kawasan Hutan Tahap IV, Perkuat Penertiban Aset Negara. https://www.kemhan.go.id/2025/09/12/menhan-ri-saksikan-penyerahan-kawasan-hutan-tahap-iv-perkuat-penertiban-aset-negara.html
- Tribun News. (2025, September 12). Timah Jadi Bahasan Rapat Dewan Pertahanan Nasional, Menhan Pimpin Rapat Lintas Kementerian. https://bangka.tribunnews.com/news/1663066/timah-jadi-bahasan-rapat-dewan-pertahanan-nasional-menhan-pimpin-rapat-lintas-kementerian
- Antara News. (2025, September 11). Menhan bahas pengelolaan sumber daya alam dengan lintas kementerian. https://www.antaranews.com/berita/5101921/menhan-bahas-pengelolaan-sumber-daya-alam-dengan-lintas-kementerian
- IDN Times. (2025, September 12). Menhan Pimpin Rapat DPN, Bahas Cara Atasi Penambangan Timah Ilegal. https://www.idntimes.com/news/indonesia/menhan-pimpin-rapat-dpn-bahas-cara-atasi-penambangan-timah-ilegal-00-bbwlv-ss3ncr
- Tirto. (2025, September 11). Menhan Pimpin Rapat Bersama Sejumlah Menteri Bahas Tambang Timah. https://tirto.id/menhan-pimpin-rapat-bersama-sejumlah-menteri-bahas-tambang-timah-hhDa
- Koran Jakarta. (2025, September 11). Panglima TNI Hadiri Rapat DPN Bahas Strategi Pengamanan SDA Nasional. https://koran-jakarta.com/2025-09-12/panglima-tni-hadiri-rapat-dpn-bahas-strategi-pengamanan-sda-nasional
- Kompas. (2025, September 11). Sjafrie Sjamsoeddin Pimpin Rapat Dewan Pertahanan Nasional Bahas Timah. https://nasional.kompas.com/read/2025/09/11/18572081/sjafrie-sjamsoeddin-pimpin-rapat-dewan-pertahanan-nasional-bahas-timah
- Kumparan. (2025, September 11). Sjafrie Gelar Rapat DPN Bahas Pengamanan & Penertiban Pengelolaan SDA. https://kumparan.com/kumparannews/sjafrie-gelar-rapat-dpn-bahas-pengamanan-and-penertiban-pengelolaan-sda-25pjyxadU4l
- MSN. (2025, September 11). DPN Gelar Rapat Bahas Pengamanan dan Penertiban Timah. https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/dpn-gelar-rapat-bahas-pengamanan-dan-penertiban-timah/ar-AA1MkoSa