Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Letjen TNI Tri Budi Utomo menghadiri rapat krusial yang membahas penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara di Gedung DPR RI pada hari Kamis (4/9). Rapat terbuka ini dipimpin langsung oleh Endipat Wijaya selaku Pimpinan Panja dengan fokus utama pada evaluasi menyeluruh berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Langkah Strategis Memperkuat Kedaulatan Nasional
RUU ini disusun dgn tujuan utama menjamin kedaulatan penuh atas wilayah udara nasional hingga ketinggian 110 kilometer. 1 Regulasi komprehensif ini akan mengatur pemanfaatan strategis ruang udara untuk berbagai kepentingan vital bangsa, termasuk pertahanan, penerbangan sipil, ekonomi, serta aspek sosial budaya dan lingkungan. Menurut pakar hukum penerbangan, RUU ini memiliki urgensi yg signifikan terkait kedaulatan negara. 2
Kemhan sebagai institusi pertahanan memiliki peran krusial dlm implementasi regulasi ini. Struktur organisasi Kemhan yg komprehensif, dipimpin oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Wamenhan Donny Ermawan Taufanto, menjalankan sepuluh fungsi utama termasuk perumusan kebijakan di bidang strategi pertahanan.
Penetapan Kawasan Udara dan ADIZ Indonesia
Salah satu poin penting dlm RUU adalah penetapan kawasan udara dengan klasifikasi khusus seperti kawasan udara terlarang, terbatas, dan berbahaya. 3 Selain itu, pembentukan Air Defence Identification Zone (ADIZ) menjadi fokus utama untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.
Pemerintah telah menyerahkan DIM RUU Pengelolaan Ruang Udara ke DPR pada bulan April lalu sebagai bagian dari proses legislasi. 4 Legislator mendorong agar pembahasan RUU ini dapat diselesaikan dengan cepat mengingat kompleksitas teknologi penerbangan modern yang terus berkembang.
Tantangan Teknologi dan Lingkungan
Dalam era modern, pengelolaan ruang udara menghadapi tantangan baru dari perkembangan teknologi seperti drone dan satelit. 5 Pakar menekankan pentingnya regulasi yg adaptif untuk menghadapi dinamika teknologi penerbangan masa depan.
Anggota Pansus RUU juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan aspek lingkungan dlm pembahasan. 6 Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang udara tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap lingkungan hidup.
Prospek dan Target Penyelesaian
RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2024 dan akan terus dibahas pada tahun 2025. 7 Optimisme tinggi muncul dari berbagai kalangan legislator bahwa RUU ini dapat diselesaikan pada periode ini.
Beberapa legislator meyakini bahwa pembahasan RUU dapat tuntas dengan cepat, terutama dengan dukungan pemerintahan baru. 8 Hal ini akan memberikan kepastian hukum yang komprehensif bagi pengelolaan ruang udara Indonesia ke depan.
Kesimpulan
Kehadiran Sekjen Kemhan dalam rapat Panja RUU Pengelolaan Ruang Udara menunjukkan komitmen serius pemerintah dlm memperkuat kedaulatan udara nasional. RUU ini bukan hanya mengatur aspek teknis penerbangan, tetapi juga mencakup dimensi pertahanan, ekonomi, dan lingkungan yang vital bagi kepentingan nasional. Dengan target penyelesaian pada periode legislasi ini, Indonesia bersiap memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengelola ruang udara hingga wilayah subantariksa secara optimal.
Daftar Pustaka
- Liputan6. (2025, Agustus 26). RUU Ruang Udara Dinilai Krusial, Pakar Minta Regulasi Adaptif Hadapi Drone hingga Satelit. https://www.liputan6.com/news/read/6142956/ruu-ruang-udara-dinilai-krusial-pakar-minta-regulasi-adaptif-hadapi-drone-hingga-satelit
- Jawa Pos. (2024, Mei 8). Soal RUU Pengelolaan Ruang Udara, Senator Filep Beri Analisa Dampak. https://www.jawapos.com/politik/014631122/soal-ruu-pengelolaan-ruang-udara-senator-filep-beri-analisa-dampak-bagi-daerah
- JPNN. (2024, Mei 8). Soal RUU Pengelolaan Ruang Udara, Senator Filep Bicara Dampaknya Bagi Daerah. https://www.jpnn.com/news/soal-ruu-pengelolaan-ruang-udara-senator-filep-bicara-dampaknya-bagi-daerah
- DetikNews. (2025, April 29). Pemerintah Serahkan DIM RUU Pengelolaan Ruang Udara ke DPR. https://news.detik.com/berita/d-7891088/pemerintah-serahkan-dim-ruu-pengelolaan-ruang-udara-ke-dpr
- Antara News. (2025, Mei 10). Legislator dorong RUU Pengelolaan Ruang Udara segera rampung. https://www.antaranews.com/berita/4826293/legislator-dorong-ruu-pengelolaan-ruang-udara-segera-rampung
- Fajar. (2025, Mei 7). RUU Ruang Udara Jangan Abaikan Lingkungan, Teguh Ingatkan Soal Risiko. https://fajar.co.id/2025/05/07/ruu-ruang-udara-jangan-abaikan-lingkungan-teguh-ingatkan-soal-risiko-jangka-panjang/
- DetikNews. (2021, Juni 2). RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Didorong Masuk Prolegnas 2022. https://news.detik.com/berita/d-5590894/ruu-pengelolaan-ruang-udara-nasional-didorong-masuk-prolegnas-2022
- JPNN. (2024, September 18). Irwan Yakin Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara Bisa Tuntas Periode Ini. https://www.jpnn.com/news/irwan-yakin-pembahasan-ruu-pengelolaan-ruang-udara-bisa-tuntas-periode-ini