Jakarta - Kementerian Pertahanan (Ministry of Defense) menggelar sosialisasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 yg menandai era baru transformasi birokrasi pertahanan. Acara strategis ini berlangsung di Gedung Kapt. Pierre Tendean pada Kamis (21/8/2025) dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara.1
Latar Belakang Sosialisasi IKK
Sri Sulastiyani, S.H., M.H., selaku Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Setjen Kemhan, membuka acara ini secara resmi. Menurutnya, sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, manfaat, dan penerapan IKK dlm lingkungan Kemhan.2 Ini bukan sekadar formalitas birokrasi.
Evy Trisulo Dianasari, S.H., M.H., Penelaah Teknis Kebijakan LAN RI, menjelaskan bahwa IKK merupakan instrumen mengukur kualitas kebijakan pemerintah. Fokus utama adalah dampak strategis terhadap pembangunan dengan pendekatan evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti).3
Metode dan Aspek Pengukuran
Pengukuran IKK mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, profil kebijakan yang menjelaskan konteks dan ruang lingkup. Kedua, tahap perencanaan yg harus sistematis dan terukur. Ketiga, implementasi kebijakan secara efektif.
Selain itu, aspek evaluasi menjadi komponen penting dalam self-assessment ini. Keberlanjutan kebijakan juga diperhatikan dengan mempertimbangkan transparansi dan partisipasi publik.4 Metode ini sangat berbeda dengan pendekatan konvensional sebelumnya.
Lima Pembaruan Instrumen IKK
Terdapat lima pembaruan instrumen IKK yang menjadi pedoman instansi pemerintah. Pembaruan pertama adalah penentuan objek kebijakan yg lebih spesifik. Kedua, jumlah kebijakan yang diukur telah disesuaikan dengan kapasitas organisasi.
Pembaruan ketiga meliputi instrumen pengukuran yang lebih komprehensif. Keempat, bukti dukung yang harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, mekanisme umpan balik (feedback) atas hasil self-assessment untuk perbaikan berkelanjutan.5
Target RPJMN dan Komitmen Kemhan
Penerapan IKK 2025 sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Target ambisius ini mengharapkan 85% instansi pemerintah meraih nilai IKK minimal "Baik".6 Kemhan bersama LAN berkomitmen meningkatkan kualitas kebijakan yang profesional.
Sistem ini juga menekankan pendekatan yang sistematis, inklusif, dan kolaboratif. Berbeda dengan era sebelumnya, kini kebijakan harus melibatkan berbagai stakeholder sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.7 Ini merupakan revolusi dalam tata kelola pemerintahan.
Dampak Strategis bagi Ketahanan Nasional
Kebijakan berkualitas tidak hanya memiliki legitimasi hukum tetapi juga dampak strategis bagi pembangunan nasional. Dalam konteks pertahanan, setiap regulasi harus berkontribusi pada penguatan ketahanan negara secara komprehensif.
Tren Kebijakan Berbasis Bukti
Gerakan menuju kebijakan berbasis bukti semakin menguat di Indonesia. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri juga telah merumuskan standar mutu untuk menjamin rekomendasi kebijakan tepat sasaran.8 Hal ini menunjukkan sinergi antar-kementerian dalam reformasi birokrasi.
Pemerintah daerah seperti Kabupaten Bekasi melalui Balitbangda juga turut mengoptimalkan IKK untuk pelayanan publik yang lebih baik.9 Tren ini menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi telah menjangkau semua tingkatan pemerintahan.
Kesimpulan
Sosialisasi IKK 2025 oleh Kemhan menandai langkah maju dalam transformasi birokrasi pertahanan Indonesia. Dengan penerapan metode evidence-based policy dan partisipasi publik, diharapkan setiap kebijakan dapat memberikan dampak nyata bagi ketahanan nasional dan pembangunan berkelanjutan.
Referensi
- Kementerian Pertahanan. (2025, 22 Agustus). Kemhan Gelar Sosialisasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025. https://www.kemhan.go.id/2025/08/22/kemhan-gelar-sosialisasi-pengukuran-indeks-kualitas-kebijakan-ikk-tahun-2025.html
- Tribun News. (2025, 22 Agustus). LAN Gelar Fasilitasi Konsultasi Teknis Pengisian Indeks Kualitas Kebijakan. https://aceh.tribunnews.com/2025/08/22/lan-gelar-fasilitasi-konsultasi-teknis-pengisian-indeks-kualitas-kebijakan
- Kompas. (2021, 2 Desember). Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas. https://nasional.kompas.com/read/2021/12/02/21232571/ukur-capaian-reformasi-birokrasi-lan-gelar-seminar-indeks-kualitas-kebijakan
- Tribun News. (2025, 21 Agustus). Belajar dari Polemik PBB Pati, Sekda Kaltim Minta Kebijakan Libatkan Warga. https://kaltim.tribunnews.com/tribun-etam/1115200/belajar-dari-polemik-pbb-pati-sekda-kaltim-minta-kebijakan-libatkan-warga
- Tribun News. (2025, 26 Juni). Kepala Lembaga Administrasi Negara Dorong Kebijakan Publik yang. https://www.tribunnews.com/nasional/2025/06/26/kepala-lembaga-administrasi-negara-dorong-kebijakan-publik-yang-berdampak-dan-berbasis-bukti
- Media Indonesia. (2025, 13 Agustus). Zakat dan RPJMN: dari Ritual ke Revolusi Ekonomi, 80 Tahun RI Menuju Indonesia Emas 2045. https://mediaindonesia.com/opini/800768/zakat-dan-rpjmn-dari-ritual-ke-revolusi-ekonomi-80-tahun-ri-menuju-indonesia-emas-2045
- Bekasi Kabupaten. (2025, 11 Agustus). Balitbangda Genjot Peningkatan IKK untuk Optimalisasi Pelayanan Publik. https://www.bekasikab.go.id/balitbangda-genjot-peningkatan-ikk-untuk-optimalisasi-pelayanan-publik
- Media Indonesia. (2025, 12 Agustus). BSKDN Kemendagri Rumuskan Standar Mutu, Jamin Rekomendasi Kebijakan Tepat Sasaran. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/800598/bskdn-kemendagri-rumuskan-standar-mutu-jamin-rekomendasi-kebijakan-tepat-sasaran
- DetikFinance. (2023, 24 Juli). Kebijakan Publik Bisa Bikin Masyarakat Sejahtera. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6837841/kebijakan-publik-bisa-bikin-masyarakat-sejahtera-bagaimana-caranya
