{!-- ra:00000000000003ea0000000000000000 --}Kemhan-KIP Sepakat Tingkatkan 📊 Transparansi Sektor Pertahanan Nasional - Swante Adi Krisna | Kementerian Pertahanan RI
cross
Hit enter to search or ESC to close
4
September 2025

Kemhan-KIP Sepakat Tingkatkan 📊 Transparansi Sektor Pertahanan Nasional

  • 20
  • Kamis, 4 September 2025

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menerima kunjungan Komisi Informasi Pusat (KIP) yang dipimpin Donny Yoesgiantoro di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (4/9). Pertemuan bersejarah ini menandai langkah maju dalam mendorong transparency sektor pertahanan tanpa mengabaikan aspek keamanan negara.

Sinergi Strategis untuk Keterbukaan Informasi

Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi membahas penguatan sinergi Kemhan-KIP dlm mendorong keterbukaan informasi publik di sektor pertahanan. KIP mengapresiasi Kemhan yg dinilai semakin informatif serta memaparkan rencana pembentukan klaster badan publik, termasuk bidang pertahanan dan keamanan1. Wamenhan menegaskan dukungan penuh terhadap gagasan tersebut serta komitmen Kemhan untuk terus meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik.

Struktur Organisasi Kemhan yang Komprehensif

Kemhan merupakan kementerian yg memiliki struktur organisasi komprehensif dan terorganisir dengan baik untuk menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertahanan guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Struktur organisasi Kemhan terdiri atas 18 unit utama yaitu Sekretariat Jenderal sebagai koordinator administrasi, lima Direktorat Jenderal sebagai pelaksana kebijakan operasional2.

Fungsi-Fungsi Strategis Kemhan

Kemhan menjalankan sepuluh fungsi utama yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan. Selain itu, kementerian ini juga bertanggung jawab atas koordinasi dan pembinaan administrasi, pengelolaan barang milik negara, serta pengawasan internal3.

Komitmen Transparansi dengan Tetap Menjaga Keamanan

Wamenhan menekankan bahwa Kemhan berkomitmen untuk terus meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik, namun tetap mematuhi ketentuan perlindungan data strategis demi terjaganya keamanan negara. Hal ini sejalan dengan prinsip balanced transparency yang menjadi pedoman dalam mengelola informasi publik di sektor pertahanan.

Rencana Klaster Badan Publik

KIP memaparkan rencana pembentukan klaster badan publik yang mencakup bidang pertahanan dan keamanan. Rencana ini mendapat sambutan positif dari pihak Kemhan karena dapat memperkuat koordinasi antar-lembaga dalam implementasi keterbukaan informasi publik4. Klaster ini diharapkan dapat menjadi model bagi sektor-sektor lainnya.

Tantangan dan Peluang ke Depan

Meski menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara transparansi dan keamanan nasional, Kemhan optimis dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Dengan dukungan dari KIP, diharapkan indeks keterbukaan informasi publik Kemhan dapat terus mengalami peningkatan signifikan di masa mendatang5.

Kesimpulan

Pertemuan antara Kemhan dan KIP ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam meningkatkan transparansi sektor pertahanan. Dengan tetap menjaga aspek keamanan nasional, kedua institusi sepakat untuk bekerja sama dalam menciptakan ekosistem keterbukaan informasi yg sehat dan bertanggung jawab.

Referensi

  • Komisi Informasi Pusat. (2025, September 4). Komisi Informasi Pusat Gelar Sosialisasi SAQ, UIN Alauddin Makassar Hadir. MSN Indonesia. https://www.msn.com/id-id/berita/other/komisi-informasi-pusat-gelar-sosialisasi-saq-uin-alauddin-makassar-hadir/ar-AA1LS07M
  • Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
  • Antaranews. (2022, Juli 19). Komisi Informasi Pusat: Keterbukaan informasi publik hak masyarakat. https://www.antaranews.com/berita/3005497/komisi-informasi-pusat-keterbukaan-informasi-publik-hak-masyarakat
  • Liputan6. (2025, Agustus 27). KIP Rilis Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2025, Hanya Satu Provinsi Masuk Kategori Baik. https://www.liputan6.com/news/read/6143723/kip-rilis-indeks-keterbukaan-informasi-publik-2025-hanya-satu-provinsi-masuk-kategori-baik
  • JPNN. (2021, Juni 22). Komisi Informasi Pusat Sebut Keterbukaan Berasal dari Spirit Transparansi. https://www.jpnn.com/news/komisi-informasi-pusat-sebut-keterbukaan-berasal-dari-spirit-transparansi

Download Full PDF (downloaded 210 times)

Download PDF tentang Implementasi Keterbukaan Infor (telah di download 210 kali)
  • Kemhan-KIP Sepakat Tingkatkan 📊 Transparansi Sektor Pertahanan Nasional
    Studi ini menganalisis upaya kolaboratif antara Kementerian Pertahanan dan Komisi Informasi Pusat dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik pada sektor pertahanan. Penelitian ini mengevaluasi tantangan, peluang, dan strategi yang diterapkan untuk mencapai keseimbangan optimal antara transparansi publik dan perlindungan keamanan nasional. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, studi ini menunjukkan bagaimana kedua institusi bekerja sama dalam menciptakan framework keterbukaan informasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat namun tetap menjaga integritas data strategis negara.
PENULIS
Swante Adi Krisna
Penikmat musik Ska, Reggae dan Rocksteady sejak 2004. Gooners sejak 1998. Blogger dan SEO paruh waktu sejak 2014. Graphic Designer autodidak sejak 2001. Website Programmer autodidak sejak 2003. Woodworker autodidak sejak 2024. Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Magister Hukum Pidana di bidang cybercrime dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta. Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
KEMENTERIAN PERTAHAN RI