{!-- ra:00000000000003ea0000000000000000 --}Sekjen Kemhan 🛡️ Pimpin Entry-Exit Meeting BPK: Komitmen Penguatan Tata Kelola - Swante Adi Krisna | Kementerian Pertahanan RI
cross
Hit enter to search or ESC to close
21
November 2025

Sekjen Kemhan 🛡️ Pimpin Entry-Exit Meeting BPK: Komitmen Penguatan Tata Kelola

  • 7
  • Jumat, 21 November 2025

Jakarta, 21 November 2025 – Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan memimpin pertemuan gabungan entry meeting (pertemuan awal) dan exit meeting (pertemuan akhir) bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.1 Acara berlangsung di kantor Kemhan pada Jumat (21/11/2025). Ini adalah momentum penting. Pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2025 dan evaluasi kinerja Triwulan III menjadi fokus utama pertemuan tersebut.2

Pertemuan ini menandai keseriusan institusi pertahanan dalam menjaga transparansi pengelolaan anggaran negara.3 BPK melakukan pemeriksaan rutin terhadap berbagai instansi pemerintah untuk memastikan akuntabilitas. Kemhan, sebagai lembaga strategis yang mengelola anggaran besar, tentu menjadi perhatian khusus.

Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Sekjen Kemhan menekankan bahwa pemeriksaan BPK bukan sekadar formalitas administratif. "Pemeriksaan ini bukan sekadar proses penilaian, tetapi merupakan instrumen untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan," tegasnya dalam sambutan.1 Pernyataan ini mencerminkan kesadaran bahwa kepercayaan publik adalah aset tak ternilai bagi institusi negara.

Pencapaian Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) harus dijadikan motivasi berkelanjutan.4 Bukan titik akhir. Opini WTP menunjukkan laporan keuangan disajikan wajar, bebas dari salah saji material, sesuai standar akuntansi pemerintahan.5 Berbagai kementerian dan lembaga negara berlomba meraih predikat ini, termasuk Kemensos yang meraihnya pada 2024.6

Aspek 📋Keterangan
Waktu Pelaksanaan ⏰Jumat, 21 November 2025
Lokasi 📍Kementerian Pertahanan RI, Jakarta
Pimpinan 👤Letjen TNI Tri Budi Utomo (Sekjen Kemhan)
Pemeriksa 🔍Tim BPK RI
Fokus Entry Meeting 📝Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan 2025
Fokus Exit Meeting 📊Evaluasi Kinerja Triwulan III 2025
Tujuan Utama 🎯Memperkuat tata kelola dan transparansi keuangan

Evaluasi Kinerja Pengadaan dan Program Teritorial

Exit meeting membahas dua pemeriksaan kinerja spesifik. Pertama, efektivitas pengadaan dan pemeliharaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).1 Kedua, efektivitas pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan untuk ketahanan pangan. Ini menunjukkan BPK tidak hanya memeriksa aspek finansial, tetapi juga kinerja program.

Pengadaan Alutsista melibatkan anggaran triliunan rupiah. Pemeliharaannya juga memerlukan sistem yang terstruktur agar peralatan tetap siap operasional.7 Sementara program Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan merupakan inovasi menggabungkan fungsi pertahanan dengan pembangunan ekonomi rakyat, khususnya di sektor pangan.8 Cukup menarik, bukan?

Komunikasi Proaktif dengan Tim Pemeriksa

Sekjen Kemhan mengimbau seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kemhan untuk menjalin komunikasi lebih proaktif dan cepat dengan tim pemeriksa BPK.1 Komunikasi yang baik akan mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi potensi temuan. Ini praktek umum dalam audit modern – kolaborasi antara auditor dan yang diaudit.

Berbagai daerah juga melakukan hal serupa. Pemkab Muba, Empat Lawang, hingga Maluku Utara menggelar exit meeting dengan BPK pada periode yang sama.2 Ini menunjukkan pemeriksaan BPK berjalan serentak di berbagai level pemerintahan. Koordinasi nasional yang apik.

Tanggung Jawab Moral Menjaga Kepercayaan Publik

Sekjen menutup acara dengan harapan terbangun kesamaan langkah dan pemahaman bahwa peningkatan tata kelola adalah bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan.1 Kata "tanggung jawab moral" ini penting. Bukan hanya soal aturan, tetapi juga soal integritas dan dedikasi melayani negara.

Kepercayaan publik adalah fondasi legitimasi pemerintahan demokratis.9 Ketika masyarakat percaya institusi negara mengelola uang pajak mereka dengan baik, partisipasi dan dukungan publik akan meningkat. Sebaliknya, skandal korupsi dan mismanajemen akan mengikis kepercayaan tersebut. Kemhan, sebagai institusi yang mengelola pertahanan negara, harus menjadi contoh tata kelola yang baik.

Kesimpulan

Pertemuan gabungan entry-exit meeting BPK di Kemhan pada 21 November 2025 menunjukkan komitmen kuat institusi pertahanan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Dipimpin langsung oleh Sekjen Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo, pertemuan ini membahas pemeriksaan interim laporan keuangan 2025 dan evaluasi kinerja program strategis seperti pengadaan Alutsista dan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Pencapaian opini WTP harus menjadi motivasi berkelanjutan, bukan pencapaian final. Komunikasi proaktif antara satker dan tim pemeriksa menjadi kunci kelancaran audit. Yang terpenting, peningkatan tata kelola adalah tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan Indonesia.

Daftar Pustaka

Download Full PDF (downloaded 25 times)

Download PDF tentang Penguatan Akuntabilitas Fiskal (telah di download 25 kali)
PENULIS
Swante Adi Krisna
Penikmat musik Ska, Reggae dan Rocksteady sejak 2004. Gooners sejak 1998. Blogger dan SEO paruh waktu sejak 2014. Graphic Designer autodidak sejak 2001. Website Programmer autodidak sejak 2003. Woodworker autodidak sejak 2024. Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Magister Hukum Pidana di bidang cybercrime dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta. Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
KEMENTERIAN PERTAHAN RI