Jakarta, 29 September 2025 โ Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan menorehkan prestasi membanggakan. Mereka berhasil meraih juara ketiga pada ajang Penganugerahan BMN Awards (Penghargaan Barang Milik Negara) Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2025.1 Acara berlangsung di Gedung A.H. Nasution, Jakarta, dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo.
Pengakuan atas Tata Kelola Aset Negara yang Tertib
Penghargaan ini bukan sekadar trofi. Ini adalah bentuk apresiasi kepada satuan kerja Kemhan dan TNI yang menunjukkan ketaatan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam pengelolaan Barang Milik Negara.2 SAP sendiri merupakan pedoman yang harus terus diperbarui mengikuti perkembangan zaman, seperti yang ditekankan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Yang istimewa? Pencapaian ini sejalan dengan komitmen jangka panjang. Kemhan dan TNI telah mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI selama tujuh tahun berturut-turut.3 Opini WTP adalah pernyataan auditor bahwa laporan keuangan telah disusun dengan wajar dan sesuai standar akuntansi yang berlaku.
Siapa di Balik Prestasi Ini?
Biro Hukum Kemhan dipimpin oleh Marsekal Pertama TNI M. Helmy Zulfadli Lubis, S.H., M.H. Unit ini memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan fungsi hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan.4 Tugas utamanya? Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum serta penyuluhan hukum.
Bagian Advokasi Hukum II tidak hanya melayani pimpinan dan pegawai Kemhan. Mereka juga memberikan bantuan hukum kepada badan hukum yang dibina oleh Kemhan, sebagaimana diatur dalam Permenhan Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 74.5
Layanan Komprehensif untuk Pengelolaan Aset
Subbagian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Perjanjian bertugas memberikan asistensi hukum penyusunan kontrak pengadaan.6 Sementara Subbagian Penyuluhan Hukum melakukan koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan hukum kepada seluruh jajaran. Layanan ini krusial untuk memastikan setiap proses pengadaan dan pengelolaan BMN berjalan sesuai koridor hukum.
Mengapa BMN Awards Penting?
Pengelolaan Barang Milik Negara yang baik adalah fondasi dari transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.7 Wamenhan pernah mengingatkan pentingnya penatausahaan dan pemanfaatan BMN dalam pertemuan Satgas khusus. Tanpa pengelolaan yang tertib, aset negara bisa terlantar, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian.
Berbagai instansi pemerintah berlomba-lomba meraih opini WTP. Kemenkumham misalnya, berhasil meraih WTP ke-16 secara berturut-turut sejak 2009.8 Kejagung meraih WTP ke-9. Sementara BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) mencatatkan rekor fantastis dengan WTP ke-17 berturut-turut.
Persaingan Ketat di Lingkungan Kemhan-TNI
Di kalangan militer sendiri, kompetisi juga ketat. Lanud Sultan Hasanuddin berhasil meraih Juara II untuk kategori UO TNI AU pada BMN Awards yang sama.9 Ini menunjukkan bahwa kultur akuntabilitas telah mengakar di berbagai satuan kerja pertahanan.
Pesan Sekjen Kemhan: Sinergi untuk Pertahanan Modern
Dalam sambutannya, Sekjen Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi. "Ini meneguhkan komitmen Kemhan dan TNI membangun pertahanan negara yang modern dan berkelanjutan," ujarnya.10
Acara digelar secara hybrid โ tatap muka dan daring (dalam jaringan) โ memungkinkan partisipasi luas dari berbagai satuan kerja. Format ini mencerminkan adaptasi institusi pertahanan terhadap era digital, di mana transparansi dan akses informasi menjadi kunci kepercayaan publik.
Kesimpulan
Prestasi Biro Hukum Setjen Kemhan sebagai juara ketiga BMN Awards 2025 adalah bukti nyata dedikasi dalam pengelolaan aset negara. Dengan mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut, Kemhan dan TNI menunjukkan bahwa institusi pertahanan tidak hanya kuat dalam aspek operasional, tetapi juga dalam tata kelola administratif dan keuangan. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas di masa depan.
Daftar Pustaka
- Kementerian Pertahanan RI. (2025, 29 September). Penganugerahan BMN Awards Kemhan dan TNI TA 2025. Diakses dari https://www.kemhan.go.id
- Merdeka.com. (2021, 7 Oktober). Sri Mulyani: Standar Akuntansi Pemerintahan Harus Ikuti Perkembangan Zaman. Diakses dari https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-standar-akuntansi-pemerintahan-harus-ikuti-perkembangan-zaman.html
- Kumparan. (2025, 8 September). Opini WTP: Fondasi Etika, Transparansi, dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah. Diakses dari https://kumparan.com/akhoiri/opini-wtp-fondasi-etika-transparansi-dan-akuntabilitas-tata-kelola-pemerintah-25mrARkLuP5
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan Pasal 74.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan Pasal 84.
- Antara News. (2025, 17 Juli). Wamenhan ingatkan pentingnya penatausahaan dan pemanfaatan BMN. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4973185/wamenhan-ingatkan-pentingnya-penatausahaan-dan-pemanfaatan-bmn
- Tribunnews Pontianak. (2025, 3 Oktober). Kemenkumham Raih Opini WTP ke-16 Berturut-turut dari BPK RI. Diakses dari https://pontianak.tribunnews.com/metropolis/1144187/kemenkumham-raih-opini-wtp-ke-16-berturut-turut-dari-bpk-ri
- Koran Jakarta. (2025, 30 September). Lanud Sultan Hasanuddin Raih Juara II UO TNI AU BMN Awards Kemhan dan TNI TA 2025. Diakses dari https://koran-jakarta.com/2025-09-30/lanud-sultan-hasanuddin-raih-juara-ii-uo-tni-au-bmn-awards-kemhan-dan-tni-ta-2025
- Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan. (2025, 29 September). Laporan Kegiatan BMN Awards.
