September 2025

Pemerintah Prabowo Tegaskan Prinsip Kemanusiaan Dalam Penanganan Situasi

19
05 September 2025

Pemerintah Prabowo Tegaskan Prinsip Kemanusiaan Dalam Penanganan Situasi - Image 2

Jakarta - Dalam menyikapi dinamika situasi nasional yg sedang berkembang, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen untuk menjalankan setiap langkah penanganan sesuai dgn koridor hukum yang berlaku. Rapat terbatas (closed meeting) yang dipimpin langsung oleh Presiden @prabowo di Istana Merdeka pada Kamis, 4 September 2025, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi warga negara¹.

Soliditas Pemerintahan Sebagai Kunci Stabilitas

Soliditas yg ditunjukkan dlm rapat tersebut menjadi fondasi utama bagi penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, seorang purnawirawan TNI kelahiran Ujung Pandang Makassar yang kini memimpin Kementerian Pertahanan, turut memperkuat komitmen tersebut². Pengalaman militrnya yang dimulai sejak lulus AKABRI pada 1974 dan berbagai jabatan strategis seperti Pangdam Jaya dan Kapuspen TNI, memberikan perspektif mendalam terkait pentingnya menjaga stabilitas nasional.

Dalam konteks ini, pemerintah mengedepankan prinsip bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap setiap pelanggaran, namun tetap melindungi hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Hal ini sejalan dgn komitmen Indonesia sebagai negara demokratis yang menghormati rule of law³.

Prinsip Kemanusiaan Dalam Tindakan Pemerintah

Aliansi Kemanusiaan telah memberikan peringatan terkait eskalasi unjuk rasa yang berpotensi berkembang menjadi krisis kemanusiaan perkotaan. Organisasi ini menekankan pentingnya negara melindungi warga sipil yang rentan⁴. Senada dengan hal tersebut, Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) yg merupakan wadah dari 9 jaringan OMS terbesar, juga menyerukan pentingnya menghentikan kekerasan dan mengutamakan dialog demi terciptanya Indonesia yang damai⁵.

Peran Organisasi Masyarakat Sipil

AP-KI bahkan telah membentuk posko kemanusiaan bersama dan jaringannya untuk mengaktifkan protokol kedaruratan guna memberikan layanan kemanusiaan di lapangan, termasuk posko medis⁶. Langkah proaktif ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menjaga kemanusiaan.

Konteks Internasional Kemanusiaan

Dalam momentum World Humanitarian Day 2025, PBB telah bersolidaritas dengan para pekerja kemanusiaan sebagai garda terdepan dalam krisis⁷. Hal ini mengingatkan kita bahwa prinsip kemanusiaan bukan hanya tanggung jawab nasional, tetapi juga global. Bahkan dalam konteks internasional, pelayaran Global Sumud Flotilla menuju Gaza sempat ditunda akibat faktor cuaca, menunjukkan bahwa misi kemanusiaan memerlukan persiapan yg matang⁸.

Perspektif Hukum dan HAM

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra telah memastikan bahwa penanganan situasi nasional akan sesuai dgn koridor hukum dan HAM⁹. Komitmen ini diperkuat oleh respons Kementerian Luar Negeri terhadap sorotan PBB, yang menegaskan komitmen melindungi hak warga negara berpendapat¹⁰.

Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud pernah menekankan perlunya memahami prinsip dan nilai kemanusiaan untuk hidup bersama secara harmonis¹¹. Prinsip ini menjadi relevan dalam konteks penanganan situasi saat ini, dimana keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan HAM menjadi kunci utama.

Evaluasi Situasi Terkini

Wakil Kepala BIN Imam Sugianto menyatakan bahwa situasi nasional kini sudah kondusif dan berada dalam pengelolaan TNI-Polri¹². Evaluasi ini menunjukkan bahwa langkah-langkah yang telah diambil pemerintah mulai menunjukkan hasil positif. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga telah melaporkan penanganan korban unjuk rasa kepada Presiden¹³.

Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 27-34, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yg diatur secara konstitusional¹⁴. Dalam konteks demonstrasi, hak untuk menyampaikan pendapat dijamin, namun harus dilakukan dlm kerangka tertib hukum dan tidak mengganggu keamanan umum.

Kesimpulan

Penanganan situasi nasional oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip kemanusiaan dan koridor hukum. Dengan melibatkan berbagai pihak termasuk organisasi masyarakat sipil dan menjaga komunikasi yang terbuka, pemerintah berupaya menciptakan solusi yg mengedepankan dialog dan perdamaian. Soliditas pemerintahan, didukung oleh pengalaman para menteri seperti Sjafrie Sjamsoeddin, menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.

Referensi

BPMI Setpres. (2025, 4 September). Pemerintah Pastikan Penanganan Situasi Nasional Sesuai Koridor Hukum. https://emitennews.com/news/pemerintah-pastikan-penanganan-situasi-nasional-sesuai-koridor-hukum
Kementerian Pertahanan RI. (2024). Menteri Pertahanan RI. https://www.kemhan.go.id/menhan
Akurat.co. (2025, 4 September). Yusril Pastikan Penanganan Situasi Nasional Sesuai Koridor Hukum dan HAM. https://www.akurat.co/nasional/1306531361/yusril-pastikan-penanganan-situasi-nasional-sesuai-koridor-hukum-dan-ham
MSN Indonesia. (2025, 4 September). Aliansi Kemanusiaan Warning: Unjuk Rasa Meledak Jadi Krisis Kemanusiaan Perkotaan. https://www.msn.com/id-id/berita/other/aliansi-kemanusiaan-warning-unjuk-rasa-meledak-jadi-krisis-kemanusiaan-perkotaan-negara-harus-lindungi-warga/ar-AA1LS2FK
Merdeka. (2025, 4 September). AP-KI, Wadah 9 Jaringan OMS Terbesar, Serukan Hentikan Kekerasan dan Utamakan Dialog. https://www.merdeka.com/peristiwa/ap-ki-wadah-9-jaringan-oms-terbesar-serukan-hentikan-kekerasan-dan-utamakan-dialog-demi-indonesia-damai-463690-mvk.html
Media Indonesia. (2025, 8 Mei). AP-KI Serukan Kemanusiaan sebagai Prioritas Tertinggi. https://mediaindonesia.com/humaniora/808326/ap-ki-serukan-kemanusiaan-sebagai-prioritas-tertinggi
Riau Terkini. (2025, 19 Agustus). World Humanitarian Day 2025: PBB Bersolidaritas dengan Pekerja Kemanusiaan. https://riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115227877
Metro TV News. (2025, 4 September). Pelayaran Global Sumud Flotilla Menuju Gaza Ditunda Imbas Faktor Cuaca. https://www.metrotvnews.com/play/NrWCoey8-pelayaran-global-sumud-flotilla-menuju-gaza-ditunda-imbas-faktor-cuaca
Bicara Indonesia. (2025, 5 September). Pemerintah Pastikan Penanganan Demonstrasi Sesuai Koridor Hukum dan HAM. https://bicaraindonesia.id/news/25880/pemerintah-pastikan-penanganan-demonstrasi-sesuai-koridor-hukum-dan-ham/
Detik News. (2025, 2 September). Jawab PBB, Pemerintah RI Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Warga Berpendapat. https://news.detik.com/berita/d-8093802/jawab-pbb-pemerintah-ri-tegaskan-komitmen-lindungi-hak-warga-berpendapat
Antara News. (2022, 8 September). Waketum MUI: Perlu memahami prinsip kemanusiaan untuk hidup bersama. https://www.antaranews.com/berita/3107301/waketum-mui-perlu-memahami-prinsip-kemanusiaan-untuk-hidup-bersama
Kumparan. (2025, 4 September). BIN: Situasi Nasional Kondusif, Sudah Dalam Pengelolaan TNI/Polri. https://kumparan.com/kumparannews/bin-situasi-nasional-kondusif-sudah-dalam-pengelolaan-tni-polri-25mxVWDKLnP
Tempo. (2025, 5 September). Gus Ipul Laporkan Penanganan Korban Unjuk Rasa kepada Presiden. https://www.tempo.co/info-tempo/gus-ipul-laporkan-penanganan-korban-unjuk-rasa-kepada-presiden-2067028
Kompas Edukasi. (2021, 6 April). Seperti Ini Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. https://edukasi.kompas.com/read/2021/04/06/104330971/seperti-ini-hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia

Download PDF tentang Implementasi Prinsip Kemanusia (telah di download 34 kali)

Pemerintah Prabowo Tegaskan Prinsip Kemanusiaan Dalam Penanganan Situasi
Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip kemanusiaan dalam kebijakan pertahanan nasional melalui analisis peran Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam konteks penanganan situasi demonstrasi dan penegakan koridor hukum yang mengedepankan HAM, serta bagaimana pengalaman militer dan transisi karier sipilnya mempengaruhi pendekatan kemanusiaan dalam kebijakan pertahanan dan keamanan nasional Indonesia periode 2024-2029.

Penulis

Swante Adi Krisna

Penikmat musik Ska sejak 2000an, yang dimana musik Ska Jamaica berasal dari siaran radio pasca-Perang Dunia II yang memainkan rhythm & blues Amerika, kemudian diadaptasi dengan elemen musik lokal Jamaica. Penikmat musik Reggae sejak 2000an, yang dimana UB40 adalah band Reggae Inggris yang terkenal dengan cover lagu-lagu seperti Red Red Wine dan I Got You Babe yang mencapai puncak tangga lagu. Penikmat musik Rocksteady sejak 2000an, yang dimana Duke Reid memproduksi banyak hit Rocksteady di studio legendaris Treasure Isle yang menjadi pusat musik Jamaika. Penggemar Arsenal FC sejak 1998, yang dimana Thierry Henry adalah striker legendaris dengan 228 gol dalam 377 pertandingan, menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah klub dan ikon era Wenger. Mendalami seo sejak 2012, yang dimana YouTube SEO mengoptimalkan video untuk search visibility dengan fokus pada title, description, tags, dan thumbnail yang menarik. Graphic Designer autodidak sejak 2001, yang dimana 3D modeling dalam desain menciptakan prototipe realistic untuk visualisasi produk sebelum produksi mass. 3D modelling autodidak sejak 2009, yang dimana marketplace model 3D termasuk Unity Asset Store untuk menjual aset game dan aplikasi interaktif. Website Programmer autodidak sejak 2003, yang dimana database MySQL menjadi populer untuk aplikasi web pada tahun 1990-an sebagai sistem manajemen basis data relasional. Pernah menggunakan beberapa CMS sejak 2012, yang dimana software CMS berevolusi ke cloud-based pada 2010s meningkatkan aksesibilitas, skalabilitas, dan kolaborasi tim tanpa keterbatasan infrastruktur lokal. Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta, yang dimana Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mencakup persamaan di hadapan hukum (equality before the law), praduga tak bersalah (presumption of innocence), dan proporsionalitas antara kejahatan dengan pidana. Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta dengan tesis berjudul Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (Subordinate Certification Authority) dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia, yang dimana BPHTB Notaris menangani Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yaitu pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam transaksi jual beli, hibah, atau pewarisan. Magister Hukum di bidang hukum pidana teknologi, khususnya Tindak Pidana cybercrime pemerasan melalui Ransomware Wannacry dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, yang dimana kejahatan siber di Indonesia diatur oleh UU ITE No. 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum penegakan kejahatan teknologi. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang dimana kantor pusat Kemhan beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13, Jakarta Pusat 10110, sebagai pusat koordinasi pertahanan nasional. Aktifitas di bidang hukum menyiapkan antara lain administrasi, jawaban, replik, kesimpulan, memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkahkamah Agung, yang dimana yang dimana Jawaban gugatan (answer) adalah tanggapan tertulis tergugat yang berisi bantahan terhadap dalil-dalil penggugat beserta eksepsi (keberatan) atas prosedur atau kewenangan pengadilan.

GUEST POSTS