Jakarta - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kembali membuka peluang kerjasama pendidikan melalui kunjungan resmi Dr. Airlangga Surya Nagara dari Universitas Sebelas Maret. Program Magang Berdampak ini menunjukkan komitmen Kemhan dlm mengembangkan SDM hukum nasional yg berkualitas1.
Peran Strategis Biro Hukum Kemhan
Biro Hukum Setjen Kemhan di bawah kepemimpinan Marsekal Pertama TNI M. Helmy Zulfadli Lubis, S.H., M.H., memiliki fungsi vital dalam penyelenggaraan aspek hukum pertahanan. Unit organisasi ini bertanggungjawab atas koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum serta penyuluhan hukum di lingkungan Kementerian Pertahanan2.
Struktur organisasinal Biro Hukum terdiri dari beberapa bagian spesialis. Bagian Advokasi Hukum I mencakup tiga subbagian: Subbagian Pengadilan Tingkat I, Subbagian Pengadilan Tingkat II dan Tingkat III, serta Subbagian Arbitrase dan Uji Materi3. Sementara itu, Bagian Advokasi Hukum II meliputi Subbagian Nasihat Hukum Perdata, Subbagian Nasihat Hukum Pidana dan Disiplin, serta Subbagian Nasihat Hukum Tata Usaha Negara dan Badan Hukum.
Universitas Sebelas Maret: Mitra Strategis Pendidikan Hukum
UNS telah lama dikenal sebagai institusi pendidikan tinggi yg memiliki reputasi solid di bidang hukum. Fakultas Hukum UNS sendiri menerapkan sistem pembelajaran yg terintegrasi dengan praktik profesional melalui berbagai program kolaboratif4. Hal ini sejalan dgn visi kampus untuk menghasilkan lulusan yg siap menghadapi tantangan dunia kerja.
Biaya kuliah di Fakultas Hukum UNS mencapai maksimal Rp10 juta, relatif terjangkau dibandingkan program Kedokteran yg mencapai Rp30 juta5. Aksesibilitas pendidikan ini memungkinkan lebih banyak calon mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas hukum mereka.
Program Magang: Jembatan Teori dan Praktik
Kunjungan Dr. Airlangga Surya Nagara menandai kontinuitas program Magang Berdampak yang telah berjalan sukses. Program ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung dalam operasional Biro Hukum Kemhan6. Mahasiswa dapat belajar tentang advokasi hukum, penyuluhan hukum, dan berbagai aspek teknis lainnya.
Subbagian Penyuluhan Hukum pada Bagian Analisis dan Penyuluhan Hukum bertanggung jawab dalam koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan hukum. Ini memberikan wadah pembelajaran yg komprehensif bagi mahasiswa magang7. Mereka dapat memahami bagaimana hukum diaplikasikan dalam konteks pertahanan negara.
Dampak Positif Kolaborasi Akademik-Pemerintah
Kerjasama antara Kemhan dan UNS mencerminkan sinergi positif antara dunia akademik dan institusi pemerintah. Program seperti ini tidak hanya menguntungkan mahasiswa, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan Kemhan dalam mengelola aspek-aspek hukum pertahanan8. Kolaborasi semacam ini dapat menjadi model untuk kerjasama serupa dgn universitas lain.
Peluang Pengembangan Karier
Mahasiswa yg mengikuti program magang di Biro Hukum Kemhan memperoleh insight berharga tentang karier di sektor publik. Pengalaman ini dapat membuka jalur karier di berbagai instansi pemerintah yg membutuhkan keahlian hukum9. Selain itu, networking yg terbangun selama magang dapat menjadi aset berharga dalam pengembangan profesi.
Kontribusi terhadap Pendidikan Hukum
Program ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan hukum secara umum. Fakultas Hukum UNS dapat mengintegrasikan pengalaman praktis mahasiswa ke dalam kurikulum pembelajaran10. Hal ini menciptakan lingkaran pembelajaran yg saling menguntungkan.
Kesimpulan
Kunjungan Dr. Airlangga Surya Nagara ke Biro Hukum Kemhan menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam pengembangan SDM hukum melalui program Magang Berdampak. Kolaborasi antara Kemhan dan UNS ini memberikan manfaat signifikan bagi mahasiswa, institusi pendidikan, dan lembaga pemerintah. Program semacam ini perlu terus dikembangkan untuk memperkuat ekosistem pendidikan hukum di Indonesia.
Daftar Pustaka
- Kementerian Pertahanan RI. (2025, September 18). Kunjungan Dr. Airlangga Surya Nagara dalam Program Magang Berdampak. Press Release Kemhan.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. (2024). Biro Hukum Kemhan.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan Pasal 70. (2024). Bagian Advokasi Hukum I.
- Antara News. (2021, Maret 18). FH UNS gandeng MA untuk aktualisasi kampus merdeka belajar. https://www.antaranews.com/berita/2050382/fh-uns-gandeng-ma-untuk-aktualisasi-kampus-merdeka-belajar
- Pikiran Rakyat. (2025, Januari 25). Berapa Biaya Kuliah Universitas Sebelas Maret? Kedokteran Rp30 Juta, Hukum Rp10 Juta. https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-019004490/berapa-biaya-kuliah-universitas-sebelas-maret-kedokteran-rp30-juta-hukum-rp10-juta?page=all
- Antara News. (2025, Januari 22). FH Trisakti-ASK Law kolaborasi hadirkan program magang mahasiswa. https://www.antaranews.com/berita/4602246/fh-trisakti-ask-law-kolaborasi-hadirkan-program-magang-mahasiswa
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan Pasal 90. (2024). Subbagian Penyuluhan Hukum.
- Kumparan. (2024, November 28). Mahasiswa FH Unnes Rampungkan Program Magang di Bapas Semarang. https://kumparan.com/bapassemarang18/mahasiswa-fh-unnes-rampungkan-program-magang-di-bapas-semarang-2408q6h1TgV
- JPNN. (2023, Agustus 8). FH UPN Veteran Jakarta Gelar Workshop Magang Program MBKM. https://www.jpnn.com/news/fh-upn-veteran-jakarta-gelar-workshop-magang-program-mbkm-ini-narasumbernya
- Kompas. (2023, Oktober 31). Mahasiswa FH Unsoed Bisa Magang di Kementerian ATR/BPN. https://www.kompas.com/properti/read/2023/10/31/160000021/mahasiswa-fh-unsoed-bisa-magang-di-kementerian-atr-bpn