Pendahuluan
Transformasi pendidikan hukum di Indonesia mengalami momentum penting melalui penyelenggaraan workshop bertajuk "Membangun Mahasiswa Demokratis, Kritis, dan Humanis" yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada 24 Mei 2025. Acara ini menandai langkah strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan pendekatan humanisme kontemporer di perguruan tinggi.
Workshop yang mengusung semangat demokratisasi pendidikan ini menghadirkan tiga narasumber terkemuka yang memiliki keahlian lintas disiplin. Dr. Nicholay Aprilindo, yang merupakan Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM RI, turut berbagi pengalamannya. Kehadiran tokoh-tokoh akademisi dan praktisi hukum ini mencerminkan komitmen serius Fakultas Hukum UNS dalam mencetak generasi hukum yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral tinggi.
Latar Belakang Penyelenggaraan Workshop
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang 1 "pada awal berdirinya dibuka dengan tiga jurusan yaitu Jurusan Hukum Keperdataan, Jurusan Hukum Pidana, dan Jurusan Hukum Tata Negara" telah mengalami evolusi signifikan. Saat ini, fakultas yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. sebagai Dekan 2 "memiliki 1 program studi yaitu Program Studi Ilmu Hukum dan berdasarkan SK Rektor UNS No.162/J27/PP/1999 memiliki 7 Bagian".
Penyelenggaraan workshop ini tidak lepas dari visi Program Studi S1 Ilmu Hukum yang 3 "menjadi program studi ilmu hukum terkemuka dengan menghasilkan lulusan sarjana hukum yang profesional dan bermoral berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila serta mampu bersaing di tingkat internasional". Komitmen terhadap pembentukan karakter mahasiswa yang demokratis dan humanis ini sejalan dengan misi universitas yang telah 4 "diresmikan pada tanggal 11 Maret 1976 dengan Surat Keputusan Presiden No. 10 tahun 1976 tanggal 8 Maret 1976".
Profil Narasumber Workshop
Dr. Nicholay Aprilindo: Praktisi Hukum Berpengalaman
Sosok Dr. Nicholay Aprilindo yang 5 "lahir di Atambua, Timor pada 15 April 1964" membawa pengalaman luas dalam dunia hukum dan politik. Pria yang telah meraih gelar doktor dengan 6 "disertasi berjudul 'Membangun Model Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang Berkeadilan Pancasila'" ini memiliki track record yang mengesankan.
Karier Dr. Nicholay dalam dunia politik praktis sangat beragam. Dia pernah menjadi bagian dari berbagai tim hukum pada pemilihan presiden, termasuk 7 "Tim Hukum Prabowo Subianto dalam Pilpres 2009 untuk pasangan Megawati-Prabowo" dan 8 "Tim Kuasa Hukum Prabowo-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014". Yang menarik, pengalamannya juga meliputi peran internasional sebagai 9 "anggota Observer UNAMET (Badan Pelaksana Referendum Timor-Timur bentukan UN/PBB)".
Dr. Phil Wahid Abdulrahman: Akademisi Internasional
Kehadiran Dr. Phil Wahid Abdulrahman, S.IP., M.IP yang merupakan Doctor of Philosophy dari Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main, Jerman menambah dimensi internasional dalam workshop ini. Latar belakang pendidikan internasionalnya memberikan perspektif global tentang demokratisasi dan humanisme dalam konteks pendidikan tinggi.
Dr. Andina Elok Puri Maharani: Ahli Hukum Tata Negara
Dr. Andina Elok Puri Maharani yang merupakan Doktor dari Universitas Gadjah Mada dan saat ini menjadi Dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret, melengkapi trio narasumber dengan keahlian di bidang hukum tata negara. Keahliannya sangat relevan dengan tema workshop yang mengangkat aspek demokratisasi dalam pendidikan.
Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Hukum
Salah satu fokus utama workshop ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks humanisme dan konstitusi. Menurut materi yang disampaikan, 10 pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila menjadi salah satu cara implementasi nilai-nilai Pancasila dalam humanisme perspektif konstitusi dan hak asasi manusia.
Pendekatan humanistik dalam pendidikan hukum menekankan bahwa 11 "humanisme dalam perspektif konstitusi dan hak asasi manusia menekankan pentingnya penghormatan dan perlindungan terhadap martabat, hak, dan kebebasan manusia". Hal ini sejalan dengan sila kedua Pancasila yang 12 menekankan pentingnya perlakuan manusia yang adil dan beradab serta penghormatan terhadap martabat manusia".
Peran Strategis Fakultas Hukum UNS
Sebagai penyelenggara, Fakultas Hukum UNS memiliki komitmen kuat dalam pengembangan pendidikan hukum yang holistik. Hal ini tercermin dari berbagai program dan layanan yang disediakan, termasuk 13 "Badan Mediasi dan Bantuan Hukum (BMBH) merupakan salah satu layanan eksternal yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNS".
Program Pascasarjana yang 14 dibuka pada tahun 2002 berdasarkan surat izin Dirjen DIKTI No. 2591/D/T/2001 tanggal 6 Agustus 2001" menunjukkan komitmen fakultas dalam mengembangkan pendidikan tinggi hukum. Visi Program Studi Magister Ilmu Hukum yang 15 "menjadi program studi magister ilmu hukum terkemuka dalam pengembangan ilmu hukum untuk kemaslahatan bangsa dan negara berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila serta mampu bersaing di tingkat internasional" menggambarkan orientasi yang selaras dengan tema workshop.
Metodologi Pendidikan Hukum Modern
Workshop ini juga membahas metodologi pendidikan hukum yang progresif. Program ini 16 "mendinamisasi pendidikan hukum yang terbuka untuk membudayakan iklim akademis dan penciptaan ilmuwan hukum yang memiliki integritas dan cara pandang luas serta peka terhadap permasalahan hukum masyarakat".
Pendekatan yang dikembangkan mengharapkan 17 "dosen mampu membimbing, membuka wawasan dan menginspirasi mahasiswa untuk berpikir progresif dan multidisipliner dalam bidang hukum". Hal ini sejalan dengan tujuan Program Studi S1 Ilmu Hukum yaitu 18 "menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu hukum dengan intelektual yang mumpuni, baik segi teoretik maupun praktik dan berakhlak mulia".
Implikasi dan Dampak Workshop
Workshop yang diselenggarakan pada 24 Mei 2025 ini diharapkan memberikan dampak signifikan bagi pengembangan karakter mahasiswa hukum. Implementasi nilai-nilai yang dibahas dalam workshop ini sangat relevan dengan kondisi kontemporer, terutama terkait dengan 19 "perlindungan dari penindasan, kekerasan, dan eksploitasi menjadi prioritas dalam implementasi sila kedua dan kelima Pancasila".
Landasan hukum yang kuat menjadi dasar implementasi, dimana 20 "semua peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara". Hal ini diperkuat dengan fakwa bahwa 21 "Pasal 27-34 Undang-undang Dasar 1945 secara khusus mengatur tentang jaminan hak asasi manusia dan kesetaraan warga negara".
Kesimpulan
Workshop "Membangun Mahasiswa Demokratis, Kritis, dan Humanis" yang diselenggarakan oleh Laboratorium Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada 24 Mei 2025 merupakan inisiatif strategis dalam transformasi pendidikan hukum Indonesia.
Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks humanisme dan konstitusi menjadi fokus utama yang memberikan landasan filosofis kuat bagi pembentukan karakter mahasiswa hukum. Pendekatan multidisipliner yang diterapkan sejalan dengan visi Fakultas Hukum UNS dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki integritas moral tinggi.
Daftar Pustaka
- Fakultas Hukum UNS. Sejarah dan Perkembangan. Retrieved from https://hukum.uns.ac.id/sejarah-dan-perkembangan/
- Fakultas Hukum UNS. Sejarah dan Perkembangan. Retrieved from https://hukum.uns.ac.id/sejarah-dan-perkembangan/
- Fakultas Hukum UNS. Prodi S1 Ilmu Hukum. Retrieved from https://hukum.uns.ac.id/prodi-s1-ilmu-hukum/
- Fakultas Hukum UNS. Sejarah dan Perkembangan. Retrieved from https://hukum.uns.ac.id/sejarah-dan-perkembangan/
- NKRIPOST. (2025, Januari 13). Profil Dr. Nicholay Aprilindo, Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Simak Tugas Dan Tanggungjawabnya!
- Humas UNS. (2022). Nicholay Aprilindo Raih Gelar Doktor dari Program S3 Ilmu Hukum UNS.
- Harian NKRI. (2025, Maret 1). Filosofi Nasi Cadong Dirjen IP KemenHAM Dr Nicholay Aprilindo.
- Harian NKRI. (2025, Maret 1). Filosofi Nasi Cadong Dirjen IP KemenHAM Dr Nicholay Aprilindo.
- Harian NKRI. (2025, Maret 1). Filosofi Nasi Cadong Dirjen IP KemenHAM Dr Nicholay Aprilindo.
- Aprilindo, N. (2025). Nilai-nilai Pancasila dalam perspektif humanisme dan konstitusi serta hak asasi manusia. Workshop Humanisme dalam perspektif konstitusi dan HAM, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Aprilindo, N. (2025). Nilai-nilai Pancasila dalam perspektif humanisme dan konstitusi serta hak asasi manusia. Workshop Humanisme dalam perspektif konstitusi dan HAM, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Aprilindo, N. (2025). Nilai-nilai Pancasila dalam perspektif humanisme dan konstitusi serta hak asasi manusia. Workshop Humanisme dalam perspektif konstitusi dan HAM, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Fakultas Hukum UNS. Sambutan Dekan. Retrieved from https://hukum.uns.ac.id/sambutan-dekan/
- Fakultas Hukum UNS. Prodi S3 Ilmu Hukum / PDIH. Retrieved from https://hukum.uns.ac.id/prodi-s3-ilmu-hukum-pdih/
- Fakultas Hukum UNS. Prodi S2 Ilmu Hukum / MIH. Retrieved from https://hukum.uns.ac.id/prodi-s2-ilmu-hukum-mih/
- Fakultas Hukum UNS. Prodi S3 Ilmu Hukum / PDIH. Retrieved from https://hukum.uns.ac.id/prodi-s3-ilmu-hukum-pdih/
- Fakultas Hukum UNS. Prodi S3 Ilmu Hukum / PDIH. Retrieved from https://hukum.uns.ac.id/prodi-s3-ilmu-hukum-pdih/
- Fakultas Hukum UNS. Prodi S1 Ilmu Hukum. Retrieved from https://hukum.uns.ac.id/prodi-s1-ilmu-hukum/
- Aprilindo, N. (2025). Nilai-nilai Pancasila dalam perspektif humanisme dan konstitusi serta hak asasi manusia. Workshop Humanisme dalam perspektif konstitusi dan HAM, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Aprilindo, N. (2025). Nilai-nilai Pancasila dalam perspektif humanisme dan konstitusi serta hak asasi manusia. Workshop Humanisme dalam perspektif konstitusi dan HAM, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Aprilindo, N. (2025). Nilai-nilai Pancasila dalam perspektif humanisme dan konstitusi serta hak asasi manusia. Workshop Humanisme dalam perspektif konstitusi dan HAM, Universitas Sebelas Maret Surakarta.