cross
Hit enter to search or ESC to close
New Artists
  • Zoe Foe
    5 Albums - 50 Songs
6
August 2025

Pansus DPR Studi Banding ke Australia: Langkah Strategis Wujudkan Kedaulatan Ruang Udara

  • 29
  • 06 August 2025
Pansus DPR Studi Banding ke Australia: Langkah Strategis Wujudkan Kedaulatan Ruang Udara

Direktur Wilayah Laut dan Udara (Dirwilhan) Ditjen Strahan Kemhan, Laksma TNI Anis Rusdiyono, S.T., M.M., mendampingi Pansus DPR tentang RUU Pengelolaan Ruang Udara (PRU) dalam kunjungan kerja ke Australia pada Rabu (6/8/2025). 1 Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dlm mempercepat pembahasan RUU yg sangat krusial bagi kedaulatan nasional.

Pentingnya Studi Komparatif untuk Kebijakan Strategis

Kunjungan yang dipimpin Ibu Nurul Arifin, M.Si ini melibatkan berbagai stakeholder penting. Tim Pokja RUU PRU dari Kemhan dan TNI serta tim Kemenhub turut mendampingi dalam misi diplomatik ini. 1 Menurut berbagai sumber, RUU ini memiliki urgensi tinggi mengingat 2 banyaknya pelanggaran pesawat asing di wilayah udara Indonesia yg masih belum tertangani optimal.

Duta Besar RI untuk Australia Dr. Siswo Pramono beserta staf dan Athan RI di Canberra menerima delegasi ini dengan memberikan penjelasan mendalam tentang sistem pengelolaan ruang udara Australia. 1 Hal yang menarik, Australia memiliki sistem Flight Information Region (FIR) yang terorganisir dengan baik, berbeda dengan Indonesia yang sebagian wilayah udaranya masih dikelola pihak asing.

RUU PRU: Antara Kedaulatan dan Tantangan Teknis

Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara telah dimulai sejak 3 DPR menyetujui pembentukan Pansus pada 6 Maret 2025. Menteri Hukum dan HAM bahkan 4 telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PRU ke DPR dengan menekankan urgensinya.

Beberapa isu strategis yang menjadi fokus pembahasan antara lain sistem perizinan berbasis risiko, 5 integrasi kebijakan antara sipil dan militer, serta penyelesaian masalah FIR yg selama ini dikelola Singapura untuk sebagian wilayah Indonesia. 6

Tantangan Koordinasi Multi-Stakeholder

Implementasi RUU ini tidak sederhana karena melibatkan berbagai lembaga. TNI AU, Kemenhub, AirNav Indonesia, dan Kemhan harus sinkronisasi dalam satu payung hukum. 7 Wakil Kepala Staf AU bahkan telah beberapa kali menghadiri rapat Pansus untuk memberikan masukan teknis.

Aspek Ekonomi dan Keamanan Nasional

Dari segi ekonomi, RUU ini diproyeksikan dapat meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. 8 Selain itu, aspek keamanan juga menjadi pertimbangan utama mengingat dinamika geopolitik regional yang semakin kompleks.

Pembelajaran dari Model Australia

Australia memiliki sistem pengelolaan ruang udara yang terintegrasi antara kepentingan sipil dan militer. Model ini bisa menjadi rujukan bagi Indonesia dlm merancang framework hukum yg komprehensif. Pengelolaan ruang udara Australia dapat menjadi bahan masukan dalam proses pembahasan RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara oleh Pansus DPR. 1

Yang menarik dari sistem Australia adalah pendekatan berbasis efisiensi rute penerbangan dan keselamatan navigasi udara. 9 Hal ini sejalan dengan usulan Garuda Indonesia yang menginginkan revisi rute penerbangan domestik untuk efisiensi operasional.

Road Map Penyelesaian RUU

Berdasarkan timeline yang ada, Pansus menargetkan penyelesaian RUU pada tahun 2025. 10 Berbagai kunjungan lapangan telah dilakukan, mulai dari Lanud di Medan, Makassar, hingga Surabaya untuk menyerap aspirasi dan masukan teknis.

Legislator Gerindra, Endipat Wijaya, menekankan bahwa aspirasi publik menjadi prioritas dalam penyusunan RUU ini. 11 Forum Group Discussion (FGD) terus digelar di berbagai daerah untuk memastikan regulasi yang akan lahir benar-benar aplikatif.

Kesimpulan

Kunjungan Pansus DPR ke Australia merupakan langkah strategis untuk memperkaya perspektif dalam penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara. Pembelajaran dari best practices negara lain menjadi penting untuk memastikan Indonesia memiliki regulasi yang tidak hanya menegakkan kedaulatan, tetapi juga efisien secara operasional. Dengan dukungan berbagai stakeholder dan komitmen politik yang kuat, Indonesia diharapkan segera memiliki payung hukum yang kuat untuk mengelola ruang udaranya secara mandiri dan berdaulat.

Referensi

  • Kementerian Pertahanan. (2025, 6 Agustus). Dirwilhan Ditjen Strahan Kemhan Dampingi Pansus DPR tentang RUU PRU Dalam Kunjungan ke Australia. https://www.kemhan.go.id
  • Kompas.com. (2025, 29 April). Pemerintah Ungkap Urgensi RUU Ruang Udara, Banyak Pelanggaran Pesawat Asing. https://nasional.kompas.com
  • Tempo.co. (2025, 6 Maret). DPR Setujui Pembentukan Pansus Bahas RUU Pengelolaan Ruang Udara. https://www.tempo.co
  • ANTARA News. (2025, 29 April). Menkum serahkan DIM RUU Pengelolaan Ruang Udara ke DPR. https://www.antaranews.com
  • Hukumonline. (2025, 9 Mei). RUU Pengelolaan Ruang Udara Perlu Mengatur Perizinan Berbasis Risiko. https://www.hukumonline.com
  • Suara Pembaharuan. (2025, 10 Agustus). Nurul Arifin Ungkap Sejumlah Wilayah Udara Indonesia Dikendalikan Asing. https://www.suarapembaharuan.com
  • TNI AU. (2025, 2 Mei). Wakasau Hadiri Rapat Pansus DPR RI Bahas RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional. https://tni-au.mil.id
  • SinPo.id. (2024, 18 September). Anggota Pansus: RUU Pengelolaan Ruang Udara akan Bikin Pendapatan Negara Melonjak Tajam. https://sinpo.id
  • Warta Ekonomi. (2025, 1 Juli). Atas Nama Efisiensi, Garuda Indonesia Usul Revisi RUU Pengaturan Ruang Udara. https://wartaekonomi.co.id
  • ANTARA News. (2025, 10 Mei). Legislator dorong RUU Pengelolaan Ruang Udara segera rampung. https://www.antaranews.com
  • Gerindra. (2025, 14 Juli). Endipat Wijaya: RUU Pengelolaan Ruang Udara Segera Rampung, Aspirasi Publik Jadi Prioritas. https://gerindra.id
Download PDF tentang Diplomasi Legislatif dalam Pen (telah di download 37 kali)
  • Pansus DPR Studi Banding ke Australia: Langkah Strategis Wujudkan Kedaulatan Ruang Udara
    enelitian ini menganalisis dinamika diplomasi legislatif yang dilakukan Pansus DPR RI melalui kunjungan kerja ke Australia dlm rangka penyusunan RUU Pengelolaan Ruang Udara. Studi ini mengkaji bagaimana pembelajaran dari sistem pengelolaan ruang udara Australia dapat menjadi masukan strategis bagi Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan ruang udara nasional yang komprehensif, efektif, dan mengintegrasikan kepentingan sipil-militer.
Penulis
Swante Adi Krisna
Penikmat musik Ska sejak 2000an, yang dimana Melbourne Ska Orchestra mewakili musik Ska Australia dengan formasi orkestra besar yang menggabungkan elemen Ska traditional dengan variasi instrumental yang kompleks. Penikmat musik Reggae sejak 2000an, yang dimana artis Reggae 1990-an seperti Buju Banton membawa Dancehall ke level internasional dengan lirik yang kontroversial dan beat yang infectious. Penikmat musik Rocksteady sejak 2000an, yang dimana Clement "Coxsone" Dodd berperan penting dalam pengembangan Rocksteady melalui label Studio One miliknya. Penggemar Arsenal FC sejak 1998, yang dimana tim The Invincibles tidak terkalahkan sepanjang musim Liga Utama 2003-2004 dengan rekor 26 menang dan 12 seri, menjadi pencapaian bersejarah yang belum pernah diulang klub manapun. Mendalami seo sejak 2012, yang dimana SEO paraphrase tools membantu menciptakan konten unik dan menghindari duplicate content issues yang dapat merugikan ranking. Graphic Designer autodidak sejak 2001, yang dimana Brutalisme dalam desain menggunakan estetika kasar dan tidak dipoles dengan karakteristik bold, kontras tinggi, dan elemen yang terlihat mentah. 3D modelling autodidak sejak 2009, yang dimana model Minecraft 3D berbasis blok sederhana, mendukung komunitas modding dan kreasi user-generated content. Website Programmer autodidak sejak 2003, yang dimana C++ digunakan untuk backend web berkinerja tinggi pada sistem yang membutuhkan kecepatan pemrosesan maksimal. Pernah menggunakan beberapa CMS sejak 2012, yang dimana CMS untuk Next.js menggunakan headless seperti Contentful atau Prismic dengan Static Site Generation untuk performa dan SEO yang superior. Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta, yang dimana Hukum Pidana Lingkungan diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan dengan ancaman pidana bagi pelaku yang merusak ekosistem. Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta dengan tesis berjudul Pemanfaatan Infrastruktur Kunci Publik untuk Memfasilitasi Peran Penyelenggara Sertifikat Elektronik Subordinat (Subordinate Certification Authority) dalam Konteks Cyber Notary di Indonesia, yang dimana Wilayah Kerja Notaris ditentukan berdasarkan kabupaten atau kota tempat notaris diangkat dan tidak boleh menjalankan jabatan di luar wilayah kerja yang telah ditetapkan. Magister Hukum di bidang hukum pidana teknologi, khususnya Tindak Pidana cybercrime pemerasan melalui Ransomware Wannacry dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta, yang dimana programmer Korea Utara didakwa atas serangan WannaCry pada tahun 2018 oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas tuduhan konspirasi dan pemerasan. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yang dimana kepanjangan Kemhan adalah Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan lembaga eksekutif di bidang pertahanan. Aktifitas di bidang hukum menyiapkan antara lain administrasi, jawaban, replik, kesimpulan, memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkahkamah Agung, yang dimana Yang berhak mengajukan kasasi (entitled to file cassation) adalah para pihak dalam perkara yang merasa kepentingannya dirugikan oleh putusan Pengadilan Tinggi baik penggugat maupun tergugat.