Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) saat ini tengah giat melakukan transformasi digital untuk meningkatkan efektivitas operasional dan keamanan nasional. Program digitalisasi ini melibatkan pengembangan sistem informasi terintegrasi yang mencakup perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan pertahanan.
Tantangan Utama Digitalisasi Sektor Pertahanan
Implementasi transformasi digital di Kemhan RI menghadapi beberapa tantangan kompleks. Pertama, aspek keamanan siber menjadi perhatian krusial mengingat sensitivitas data pertahanan yang rentan terhadap serangan. 1 Kedua, budaya organisasi yg hierarkis dan resistensi terhadap perubahan menjadi penghambat adopsi teknologi digital.
Resistensi Budaya Organisasi
Transformasi digital memerlukan pergeseran budaya organisasi dari birokrasi tradisional ke organisasi yg lebih agile dan berorientasi inovasi. Hal ini menuntut perubahan pola pikir dan cara kerja yg sudah mengakar dalam institusi pertahanan selama bertahun-tahun.
Keterbatasan SDM Digital
Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) digital menjadi tantangan serius. Meskipun Kemhan RI telah menyelenggarakan berbagai pelatihan digital, kebutuhan akan SDM dengan keahlian khusus di bidang keamanan siber dan analisis data masih belum terpenuhi secara optimal.
Perkembangan Sistem Informasi Terintegrasi
Kemhan RI telah mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk manajemen sumber daya pertahanan. Sistem ini mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan strategis hingga pelaksanaan operasional. 2 Namun, implementasinya masih mengalami kendala teknis dan organisasional.
Kerangka Pertahanan Siber
Dalam upaya memperkuat keamanan digital, Kemhan RI telah mengembangkan kerangka pertahanan siber berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014. 3 Namun, kapasitas deteksi dan respons terhadap ancaman siber masih memerlukan peningkatan lebih lanjut.
Audit Keamanan Berkala
Protokol keamanan siber yang komprehensif dan audit keamanan berkala menjadi prioritas utama dlm mengamankan sistem informasi pertahanan. Hal ini bertujuan untuk mencegah infiltrasi data dan menjaga integritas informasi strategis negara.
Strategi Pengembangan Kapasitas
Pengembangan kapasitas SDM digital memerlukan pendekatan jangka panjang melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan pelatihan sertifikasi profesional. 4 Kemhan RI berencana membentuk pusat keunggulan digital yang berfungsi sebagai hub pengetahuan dan inovasi digital.
Kolaborasi Multi-Sektor
Kolaborasi dgn sektor swasta dan lembaga penelitian perlu ditingkatkan untuk mengakses teknologi dan keahlian terbaru. Transformasi digital di Kemhan RI bukan hanya tentang adopsi teknologi tetapi juga perubahan paradigma dalam tata kelola organisasi pertahanan.
Kesimpulan
Transformasi digital di Kemhan RI merupakan langkah strategis untuk memperkuat keamanan nasional dan efektivitas operasional. Meskipun menghadapi tantangan kompleks dalam hal keamanan siber, budaya organisasi, dan pengembangan SDM, program ini tetap menjadi prioritas utama. Keberhasilan transformasi digital memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan regulasi, infrastruktur teknologi, dan tata kelola organisasi.
Referensi
- Kshetri, N. (2022). Cybersecurity in the Global South: Threats, responses, and gaps. Telecommunications Policy, 46(1), 102275.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. Government Information Quarterly, 36(4), 101385.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber.
- Fernandez-Vicente, J. M., et al. (2022). Digital transformation and human resource development: A systematic literature review. Technological Forecasting and Social Change, 182, 121852.
