Kementerian Pertahanan (Kemhan) menggelar penyuluhan hukum bertema "Mewujudkan Peradilan yang Merdeka dan Berkeadilan Melalui Kesadaran Hukum di Lingkungan Kementerian Pertahanan" pada Rabu, 22 Oktober di Gedung Kapt. Pierre Tendean lantai 8.1 Acara dibuka langsung oleh Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan, Marsma M. Helmy Zulfadli Lubis. Dihadiri 100 peserta dari berbagai satuan kerja di lingkungan Kemhan.
Narasumber berasal dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI. Dua orang. Kolonel Laut (H/W) Dr. Koerniawaty Sjarif menyampaikan materi pelaksanaan kekuasaan kehakiman serta mekanisme peradilan militer.1 Sementara Dr. Ayi Solehudin membahas objek dan subjek sengketa Tata Usaha Negara (TUN).
Peran Strategis Biro Hukum Kemhan
Biro Hukum Kemhan memiliki fungsi vital dalam penyelenggaraan hukum di lingkungan pertahanan. Tugas utamanya melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum serta penyuluhan hukum.2 Unit organisasi ini dipimpin Marsekal Pertama TNI M. Helmy Zulfadli Lubis.
| Unit Kerja 🏢 | Tugas Pokok 📋 | Dasar Hukum ⚖️ |
|---|---|---|
| Subbag Analisis Hukum | Melakukan analisis permasalahan hukum pimpinan, pegawai, satker Kemhan dan ASN Kemhan di lingkungan TNI | Permenhan No. 1 Tahun 2024 Pasal 89 |
| Bagian Advokasi Hukum I | Penanganan advokasi pada Pengadilan Tingkat I, II, III, PK, Arbitrase dan Uji Materi | Permenhan No. 1 Tahun 2024 Pasal 68 |
| Bagian Analisis dan Penyuluhan | Koordinasi pelaksanaan advokasi hukum di pengadilan bidang pertahanan | Permenhan No. 1 Tahun 2024 |
| Biro Hukum Setjen Kemhan | Koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum serta penyuluhan hukum | Organisasi dan Tata Kerja Kemhan |
| Kabag Analisis dan Penyuluhan | Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum untuk satuan kerja | Permenhan No. 1 Tahun 2024 |
| Rokum Setjen Kemhan | Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penanganan advokasi hukum | Struktur Organisasi Kemhan |
| Moderator Acara 🎤 | Analis Kebijakan Madya Bidang Kajian Hukum Rokum | Tim Penyelenggara |
Materi Penyuluhan dan Narasumber
Dua narasumber kompeten menyampaikan materi. Pertama, Kolonel Laut Dr. Koerniawaty Sjarif dari Dilmilti II Jakarta mengupas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.1 Beliau juga menjelaskan mekanisme peradilan militer secara komprehensif.
Kekuasaan Kehakiman Merdeka
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi landasan utama. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.3 Independensi lembaga peradilan dijamin konstitusi. Kemerdekaan ini penting untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Dirjen Badilmiltun MA, Marsekal Muda TNI Yuwono Agung Nugroho, dilantik pada Maret 2024 untuk memimpin Badan Peradilan Militer dan TUN.4 Posisi strategis dalam struktur Mahkamah Agung RI.
Sengketa Tata Usaha Negara
Dr. Ayi Solehudin, Hakim Yustisial Ditjen Badilmiltun MA, membahas objek dan subjek sengketa TUN. Materi ini relevan bagi pegawai Kemhan yang bertugas dalam administrasi pemerintahan. Pemahaman tentang TUN mencegah sengketa administratif di kemudian hari.
Apresiasi dan Kesuksesan Acara
Kepala Biro Hukum menyampaikan apresiasi kepada narasumber dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.1 Pencerahan yang diberikan sangat bermanfaat bagi peserta. Kabag Analisis dan Penyuluhan Hukum Rokum Setjen Kemhan beserta staf juga mendapat apresiasi atas penyelenggaraan yang baik.
Penyuluhan hukum semacam ini meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan Kemhan. Peserta memahami pentingnya peradilan yang merdeka dan berkeadilan. Mahkamah Agung menangani ribuan perkara setiap tahun, menunjukkan pentingnya pemahaman sistem peradilan.5
Kesimpulan
Penyuluhan hukum UU No. 48 Tahun 2009 di Kemhan berlangsung sukses dengan 100 peserta dari berbagai satuan kerja. Narasumber dari Ditjen Badilmiltun MA menyampaikan materi tentang kekuasaan kehakiman dan sengketa TUN. Biro Hukum Kemhan menjalankan fungsi strategis dalam koordinasi advokasi dan penyuluhan hukum. Kegiatan ini memperkuat kesadaran hukum serta pemahaman tentang peradilan yang merdeka dan berkeadilan di lingkungan Kementerian Pertahanan.
Daftar Pustaka
- Biro Hukum Setjen Kemhan. (2024). Penyuluhan Hukum UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Kementerian Pertahanan. Jakarta: Gedung Kapt. Pierre Tendean.
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan.
- Detik.com. (2023). Penegakan Hukum di Indonesia: Pengertian, Fungsi, dan Contoh Lembaganya. https://news.detik.com/berita/d-6899076/penegakan-hukum-di-indonesia-pengertian-fungsi-dan-contoh-lembaganya
- Antara News. (2024). MA lantik Dirjen Badilag dan Dirjen BadimilTUN baru. https://www.antaranews.com/berita/4016007/ma-lantik-dirjen-badilag-dan-dirjen-badimiltun-baru
- Kompas.com. (2024). Mahkamah Agung Tangani 31.112 Perkara Sepanjang 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/12/27/20194021/mahkamah-agung-tangani-31112-perkara-sepanjang-2024
