Jakarta - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan) melakukan analisis mendalam terhadap dampak konflik berkelanjutan di Laut China Selatan (LCS) yg berpengaruh signifikan pada strategi pertahanan nasional1. Situasi geopolitik yg memanas dlm kawasan ini menuntut respons strategis dari berbagai stakeholder keamanan maritim Indonesia.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sebelumnya menyerukan semua negara yang berkonflik untuk menahan diri terkait Laut China Selatan2, namun eskalasi ketegangan terus berlanjut. Pemerintah Indonesia kini mewaspadai munculnya konflik terbuka di Laut China Selatan krn sejumlah insiden di perairan sengketa itu dlm beberapa tahun terakhir3.
Signifikansi Strategis Wilayah Sengketa
Laut China Selatan memiliki nilai strategis yg tidak dapat diabaikan. Kawasan seluas lebih dari 3 juta kilometer persegi ini menjadi jalur pelayaran sekitar 30% perdagangan global4. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengungkapkan besarnya potensi perdagangan di Laut China Selatan yang dapat mencapai USD 3,4 triliun5.
Kawasan ini juga diperkirakan mengandung cadangan minyak dan gas alam dalam jumlah besar, serta merupakan wilayah penangkapan ikan utama di Asia Tenggara. Namun demikian, klaim sepihak Tiongkok melalui nine-dash line yang tidak diakui oleh UNCLOS telah memicu berbagai ketegangan dgn negara-negara ASEAN.
Dampak terhadap Kedaulatan Indonesia
Ancaman di Zona Ekonomi Eksklusif Natuna
Indonesia, meskipun tidak mengklaim wilayah Laut China Selatan, memiliki kepentingan vital karena Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Kepulauan Natuna bagian utara seringkali bersinggungan dgn klaim sepihak Tiongkok. Keberadaan kapal asing di wilayah tersebut telah berulang kali menimbulkan ketegangan dan insiden yg melibatkan aparat keamanan laut Indonesia6.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menegaskan perlunya kehati-hatian dlm menangani konflik dan menyikapi dinamika situasi yg berkembang7. "Salah perhitungan akan membawa pada situasi konflik yang akan merugikan bersama," kata Hadi dalam sebuah diskusi.
Peningkatan Kehadiran Aparat
Sebagai respons, pemerintah telah meningkatkan patroli oleh TNI AL dan Bakamla di Natuna. Beberapa kali terjadi pengusiran kapal ikan dan coast guard asing. Pemerintah juga meningkatkan kehadiran aparat dan infrastruktur di Natuna melalui pendekatan pertahanan dan pembangunan ekonomi8.
Peran Strategis Ditjen Potensi Pertahanan
Berdasarkan tugas dan fungsi sesuai Permenhan No. 14 Tahun 2019, Ditjen Pothan berperan crucial dalam pembinaan wilayah pertahanan maritim9. Ini termasuk meningkatkan peran masyarakat pesisir sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta dan melibatkan pemuda, nelayan, serta aparat lokal dalam program pembinaan bela negara.
Pengembangan komponen cadangan dan pendukung juga menjadi fokus utama. Ditjen Pothan merekrut personel cadangan dari wilayah prioritas konflik maritim dan menyusun skema latihan bersama antara masyarakat lokal dgn aparat keamanan10.
Tantangan dan Respons Kebijakan
Modernisasi Sistem Pertahanan
Peningkatan intensitas kehadiran asing di sekitar Natuna mendorong perlunya modernisasi kekuatan laut dan radar pengawasan. Hal ini sejalan dgn pendapat pengamat yg menyatakan TNI harus diperkuat untuk mengantisipasi konflik Laut China Selatan11.
Kapuspen TNI menegas bahwa selama tidak mengganggu kedaulatan Indonesia, pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi12. "Selama tidak ganggu kedaulatan kita, kami terus awasi," ungkapnya terkait konflik Laut China Selatan.
Diplomasi sebagai Solusi Utama
Indonesia memilih jalur diplomasi terkait Laut China Selatan13. Dalam KTT ke-27 ASEAN-China di Vientiane, Laos, Tiongkok memastikan konflik Laut China Selatan diselesaikan dengan dialog14.
Kesimpulan
Konflik Laut China Selatan memiliki dampak strategis terhadap pertahanan negara, khususnya dlm konteks pengelolaan wilayah perbatasan laut seperti Natuna. Ancaman terhadap integritas wilayah dan kedaulatan negara menuntut kesiapan nasional, tidak hanya dari aspek militer, tetapi juga dari sisi potensi pertahanan negara.
Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan memegang peranan penting dalam membangun kesiapsiagaan pertahanan melalui pengembangan komponen cadangan dan integrasi sumber daya nasional. Namun, agar mampu merespons dinamika kawasan, Ditjen Pothan perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan berinovasi dlm memanfaatkan teknologi serta kolaborasi lintas sektor.
Referensi
- Kementerian Pertahanan RI. (2025). Analisis Dampak Konflik di Laut China Selatan terhadap Pertahanan Negara Ditinjau dari Perspektif Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Jakarta: Kemhan.
- DetikNews. (2020, Juli 16). Konflik Laut China Selatan, Indonesia Serukan Semua Negara Tahan Diri. Diakses dari https://news.detik.com/dw/d-5096288/konflik-laut-china-selatan-indonesia-serukan-semua-negara-tahan-diri
- BeritaSatu. (2024, Maret 19). Pemerintah Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan. Diakses dari https://www.beritasatu.com/nasional/2806027/pemerintah-waspadai-konflik-terbuka-di-laut-china-selatan
- World Bank. (2020). Maritime Trade and Regional Stability in the South China Sea. Washington, DC: World Bank Publications.
- OkeZone. (2024, Oktober 25). Anindya Ungkap Potensi Perdagangan Laut China Selatan Capai USD3,4 Triliun. Diakses dari https://economy.okezone.com/read/2024/10/26/320/3079049/anindya-ungkap-potensi-perdagangan-laut-china-selatan-capai-usd34-triliun
- Mongabay. (2020, Januari 13). Magnet Konflik di Pusaran Laut Cina Selatan. Diakses dari https://www.mongabay.co.id/2020/01/14/magnet-konflik-di-pusaran-laut-cina-selatan/
- Merdeka. (2024, Maret 19). Menko Polhukam: Perlu Hati-hati Menangani Konflik Laut China Selatan. Diakses dari https://www.merdeka.com/peristiwa/menko-polhukam-perlu-hati-hati-menangani-konflik-laut-china-selatan-103005-mvk.html
- Antara News. (2024, Maret 19). Menko Polhukam: RI waspadai konflik terbuka di Laut China Selatan. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4018263/menko-polhukam-ri-waspadai-konflik-terbuka-di-laut-china-selatan
- Kementerian Pertahanan RI. (2019). Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan. Jakarta.
- Kompas. (2024, Juli 3). Soal Konflik Laut China Selatan, Kapuspen TNI: Selama Tak Ganggu Kedaulatan. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2024/07/03/19121001/soal-konflik-laut-china-selatan-kapuspen-tni-selama-tak-ganggu-kedaulatan
- Antara News. (2024, Maret 13). Pengamat: TNI harus diperkuat antisipasi konflik Laut China Selatan. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/4006899/pengamat-tni-harus-diperkuat-antisipasi-konflik-laut-china-selatan
- JPNN. (2025, Juni 20). Indonesia Perlu Perkuat Kontrol Laut Hadapi Geopolitik Laut China Selatan. Diakses dari https://www.jpnn.com/news/indonesia-perlu-perkuat-kontrol-laut-hadapi-geopolitik-laut-china-selatan
- Antara News. (2020, Juni 20). Moeldoko: Indonesia pilih diplomasi terkait Laut China Selatan. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/1565468/moeldoko-indonesia-pilih-diplomasi-terkait-laut-china-selatan
- DetikNews. (2024, Oktober 10). China Pastikan Konflik Laut China Selatan Diselesaikan dengan Dialog. Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-7580944/china-pastikan-konflik-laut-china-selatan-diselesaikan-dengan-dialog
