Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menggelar rapat pembukaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 dgn fokus utama pada efisiensi birokrasi dan penguatan prioritas nasional. Acara yg dipimpin Brigadir Jenderal TNI Heru Purwanto ini menandai langkah strategis dlm menyiapkan anggaran pertahanan tahun mendatang.
Fokus Utama Kebijakan Belanja 2026
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan (Karo Renku) Kemhan menekankan bahwa penyusunan RKA merupakan proses vital untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satker secara efektif serta terintegrasi. 1 Kebijakan belanja 2026 akan difokuskan pada tiga aspek krusial yakni efisiensi birokrasi, optimalisasi belanja barang, dan dukungan terhadap proyek strategis nasional.
Penguatan belanja pegawai berbasis kebutuhan riil menjadi prioritas pertama dlm kebijakan anggaran tahun depan. Ini dimaksudkan agar alokasi sumber daya lebih tepat sasaran dan tidak ada pemborosan yg tidak perlu. Kemhan juga akan mengoptimalkan belanja barang dan pemeliharaan aset negara supaya investasi pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Dukungan Teknologi dan Pendekatan Berbasis Data
Brigadir Jenderal TNI Heru Purwanto menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi dan pendekatan berbasis data yg valid dalam penyusunan anggaran. 2 Pendekatan ini diharapkan bisa meningkatkan akurasi perencanaan dan meminimalkan kesalahan alokasi anggaran yg sering terjadi di masa lalu.
Penggunaan data yg akurat dan teknologi modern akan membantu Kemhan dlm membuat proyeksi anggaran yg lebih realistis. Hal ini juga sejalan dgn upaya pemerintah untuk menciptakan birokrasi yg lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi dengan Kementerian Terkait
Rapat pembukaan ini menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian terkait, termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. 3 Kehadiran Kukuh Djatmiko dari Ditjen Anggaran Kemenkeu, Yuni Gunarti dari Direktorat Sistem Penganggaran, serta beberapa perwakilan Bappenas menunjukkan komitmen koordinasi antar-lembaga.
Kolaborasi ini penting karena penyusunan anggaran pertahanan tidak bisa dilakukan secara terpisah dari kebijakan fiskal nasional. Sinergi antar-kementerian akan memastikan bahwa alokasi anggaran Kemhan selaras dgn prioritas pembangunan nasional dan kemampuan fiskal negara.
Koordinasi Lintas Sektor
Koordinasi lintas sektor ini mencakup penyesuaian program kerja Kemhan dgn Rencana Kerja Pemerintah 2026 yg telah disepakati DPR. 4 Hal ini memastikan bahwa setiap rupiah yg dialokasikan untuk sektor pertahanan benar-benar mendukung pencapaian target-target nasional.
Implementasi Belanja Modal Selektif
Salah satu inovasi dalam kebijakan belanja 2026 adalah penerapan belanja modal yg selektif untuk mendukung proyek strategis dan prioritas nasional. Pendekatan ini bertujuan memfokuskan investasi pada aset-aset yg benar-benar memberikan dampak signifikan bagi pertahanan negara.
Belanja modal selektif ini akan mengutamakan pengadaan peralatan dan infrastruktur yg mendukung modernisasi TNI sekaligus memperkuat kapabilitas pertahanan Indonesia. Setiap investasi akan dievaluasi berdasarkan kriteria kebutuhan operasional, dampak strategis, dan efisiensi biaya.
Optimalisasi Aset Negara
Pemeliharaan aset negara menjadi bagian integral dari strategi efisiensi anggaran. 5 Kemhan akan memastikan bahwa setiap aset yg dimiliki negara dapat dimanfaatkan secara optimal dan memiliki masa pakai yg panjang melalui program pemeliharaan yg terstruktur.
Ekspektasi dan Target 2026
Karo Renku berharap seluruh peserta rapat dapat mengikuti kegiatan secara serius agar dokumen RKA 2026 tersusun tepat sasaran dan sesuai ketentuan yg berlaku. Target utama adalah terciptanya anggaran yg mendukung kebijakan strategis nasional sambil tetap mempertahankan efisiensi pengeluaran.
Dokumen RKA 2026 ini diharapkan menjadi panduan komprehensif yg dapat memandu Kemhan dlm menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi prioritas utama dalam penyusunan dokumen ini.
Kesimpulan
Penyusunan RKA Kemhan 2026 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pertahanan yg kuat namun efisien. Dgn fokus pada efisiensi birokrasi, optimalisasi belanja, dan dukungan terhadap proyek strategis nasional, diharapkan anggaran pertahanan dapat memberikan dampak maksimal bagi keamanan dan kedaulatan Indonesia. Kolaborasi antar-kementerian dan penggunaan teknologi berbasis data menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini.
Referensi
- Kementerian Pertahanan. (2025, Agustus 1). Kemhan Gelar Rapat Penyusunan RKA 2026, Fokus pada Efisiensi dan Prioritas Nasional. https://www.kemhan.go.id/2025/08/01/kemhan-gelar-rapat-penyusunan-rka-2026-fokus-pada-efisiensi-dan-prioritas-nasional.html
- BSKDN Kemendagri. (2025, Juli 28). Anggaran 2026 Harus Efektif, Inovatif, dan Berdampak Langsung ke Masyarakat. Media Indonesia.
- ANTARA News. (2025, Juli 7). Banggar DPR raker dengan para Menko bahas rencana kerja anggaran 2026.
- CNN Indonesia. (2025, Juli 24). DPR Sepakati Hasil Pembahasan RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah 2026.
- Kontan.co.id. (2025, Juli 14). Ditjen Anggaran Kemenkeu Usul Tambah Rp 20,56 Miliar untuk Program Kerja 2026.
