{!-- ra:00000000000003ec0000000000000000 --}Kemhan Gelar 🛡️ Rapat Koordinasi Pertahanan Nirmiliter di Bogor - Swante Adi Krisna | Kementerian Pertahanan RI
cross
Hit enter to search or ESC to close
4
December 2025

Kemhan Gelar 🛡️ Rapat Koordinasi Pertahanan Nirmiliter di Bogor

  • 1
  • Kamis, 4 Desember 2025

Bogor, 3 Desember 2025 – Kementerian Pertahanan menggelar rapat pembahasan tata kelola pertahanan nirmiliter selama tiga hari. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setjen Kemhan, Brigjen TNI Sanggam David, membuka acara yang dihadiri berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.1 Ini kelanjutan rapat sebelumnya pada 19-21 November 2025.

Fokus Penguatan Kelembagaan

Rapat di Grand Ussu membahas mekanisme koordinasi antara unsur utama dan pendukung menghadapi ancaman nonmiliter. Sekjen Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo, melalui sambutannya, menekankan forum ini bukan sekadar seremonial.1 "Harus jadi ruang menyamakan persepsi dan memperkuat jejaring kerja," begitu pesan yang disampaikan Karo Ortala.

Pertahanan nirmiliter mencakup berbagai dimensi. Kesadaran bela negara di kementerian dan lembaga menjadi kunci penguatan.2 Tidak bisa berdiri sendiri tanpa sinergi antar-institusi. Adaptif terhadap dinamika ancaman nasional—itulah yang diharapkan.

Peran Dewan Pertahanan Nasional

Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melalui Perpres Nomor 202 Tahun 2024 memperkuat arsitektur pertahanan.3 DPN fokus pada aspek strategis dan tidak menggeser fungsi Lemhanas yang tetap berperan dalam kajian ketahanan nasional.4 Masukan dari tokoh nasional dan akademisi terus dikaji untuk penyempurnaan kelembagaan.5

Aspek 🎯Pertahanan Militer ⚔️Pertahanan Nirmiliter 🛡️
Aktor UtamaTNI dan institusi militerKementerian, lembaga, masyarakat sipil
Jenis AncamanAgresi militer, invasi bersenjataBencana alam, terorisme, siber, pangan
Metode PenangananOperasi tempur dan pertahanan wilayahKoordinasi lintas sektor dan mitigasi
Basis HukumUU TNI, UU Pertahanan NegaraPerpres, regulasi sektoral kementerian
Contoh KegiatanLatihan militer, pengadaan alutsistaSistem karantina, tanggap darurat bencana
Fokus GeografisPerbatasan dan zona konflik potensialSeluruh wilayah termasuk daerah rawan
Pengembangan KapasitasTeknologi senjata dan doktrin tempurKesadaran bela negara dan sistem peringatan dini

Ancaman Nonmiliter Kontemporer

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menyebut pengembangan teknologi pertahanan sebagai kebutuhan mutlak menghadapi berbagai bentuk ancaman.6 DPN telah menyoroti pentingnya pertahanan nonmiliter di Jawa Tengah mengingat tingginya kerawanan bencana alam di wilayah tersebut.7

Sistem karantina merupakan bagian pertahanan nonmiliter untuk menjaga ketahanan pangan nasional.8 Begitu juga penanganan ancaman teror yang masih menjadi perhatian khusus aparat keamanan.9 Kerja sama internasional seperti dengan Jepang turut memperkuat kapasitas pertahanan.10

Konsep Pertahanan Semesta

Presiden Prabowo Subianto mengusung konsep pertahanan semesta (Sishankamrata) yang melibatkan seluruh komponen bangsa.11 Konferensi nasional di Universitas Pertahanan membahas implementasi konsep ini di abad ke-21. Mahasiswa Magister Manajemen Pertahanan Unhan RI bahkan melaksanakan Kuliah Kerja Dalam Negeri untuk penguatan pertahanan di tingkat desa.12

Kesimpulan

Rapat penguatan tata kelola pertahanan nirmiliter di Bogor menandai komitmen serius pemerintah dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Sinergi antar-lembaga, peran DPN, dan kesadaran bela negara menjadi pilar utama. Pendekatan holistik melalui pertahanan semesta memastikan Indonesia siap menghadapi dinamika ancaman masa depan dengan responsif dan adaptif.

Daftar Pustaka

Download Full PDF (downloaded 0 times)

Download PDF tentang Penguatan Tata Kelola Pertahan (telah di download 0 kali)
PENULIS
Swante Adi Krisna
Penikmat musik Ska, Reggae dan Rocksteady sejak 2004. Gooners sejak 1998. Blogger dan SEO paruh waktu sejak 2014. Graphic Designer autodidak sejak 2001. Website Programmer autodidak sejak 2003. Woodworker autodidak sejak 2024. Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Magister Hukum Pidana di bidang cybercrime dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta. Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
KEMENTERIAN PERTAHAN RI