{!-- ra:00000000000003ec0000000000000000 --}Kemhan-ATR/BPN 🤝 Percepat Penyediaan Lahan Pertahanan Negara - Swante Adi Krisna | Kementerian Pertahanan RI
cross
Hit enter to search or ESC to close
3
December 2025

Kemhan-ATR/BPN 🤝 Percepat Penyediaan Lahan Pertahanan Negara

  • 5
  • Rabu, 3 Desember 2025

Jakarta, 2 Desember 2025 – Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto bersama Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan memimpin rapat koordinasi strategis di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, membahas percepatan penyediaan lahan untuk kepentingan Kementerian Pertahanan dan TNI.1 Pertemuan ini menitikberatkan penyelarasan kebijakan lintas instansi guna memastikan legalitas serta status lahan yang digunakan dalam mendukung kepentingan pertahanan negara.

Sinergi Strategis Dua Kementerian

Kerja sama antara Kemhan dan Kementerian ATR/BPN menjadi langkah penting. Mewujudkan pengelolaan lahan yang efektif, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan.1 Koordinasi ini diharapkan memperkuat pemenuhan kebutuhan lahan pertahanan secara berkelanjutan dan mendukung pembangunan kekuatan TNI yang modern dan profesional.

Rapat menitikberatkan pada beberapa aspek krusial: penyelarasan kebijakan, percepatan penyediaan lahan untuk Kemhan-TNI, dan koordinasi lintas instansi.1 Memastikan legalitas serta status lahan yang digunakan dalam mendukung kepentingan pertahanan negara menjadi prioritas utama dalam diskusi tersebut.

Target Pembangunan Kekuatan TNI

TNI menargetkan kekuatan pembangunan yang ambisius hingga 2029, meliputi 750 batalyon Angkatan Darat, 5 Koarmada Angkatan Laut, dan 33 satuan radar (satrad) Angkatan Udara.2 Target ini menunjukkan urgensi tinggi terhadap kebutuhan lahan untuk infrastruktur pertahanan yang memadai di seluruh wilayah Indonesia.

Gubernur Jambi Al Haris menyatakan dukungan penuh terhadap rencana strategis TNI untuk pembentukan Kodam baru dan pangkalan udara di Jambi, menegaskan peran vital TNI dalam pembangunan daerah.3 Dukungan serupa datang dari berbagai daerah yang menyadari pentingnya kehadiran infrastruktur pertahanan dalam menjaga kedaulatan wilayah.

Tantangan dan Solusi Penyediaan Lahan

Permohonan penambahan lahan untuk pembangunan Lanud di dekat Bandara Internasional Nusantara oleh TNI AU menghadapi tantangan tersendiri. Badan Bank Tanah telah melakukan kajian terkait potensi gejolak sosial yang mungkin timbul.4 Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam proses pengadaan lahan pertahanan yang harus mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan.

Aspek 📋DeskripsiManfaat 🎯
Legalitas LahanMemastikan status hukum lahan pertahananKepastian hukum dan administrasi
Koordinasi Lintas InstansiSinergi Kemhan-ATR/BPN-PemdaEfisiensi proses pengadaan
Penyelarasan KebijakanHarmonisasi regulasi pertanahanKemudahan implementasi
Tertib AdministrasiDokumentasi lengkap dan validTransparansi dan akuntabilitas
Pembangunan BerkelanjutanPerencanaan jangka panjangKekuatan pertahanan modern
Dukungan DaerahKomitmen pemerintah daerahPercepatan realisasi program
Aspek SosialPertimbangan dampak masyarakatMinimalisasi konflik lahan

Peran Bank Tanah dalam Penyediaan Lahan

Badan Bank Tanah memiliki fungsi strategis dalam mendukung berbagai program nasional melalui penyediaan lahan dengan harga terjangkau.5 Keberadaan Bank Tanah diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan lahan untuk kepentingan pertahanan dengan mekanisme yang lebih efisien dan terukur.

Pemanfaatan Lahan TNI untuk Program Nasional

TNI Angkatan Darat menggarap ribuan hektare lahan untuk mendukung Program Makan Bergizi (MBG), menunjukkan peran ganda TNI dalam pertahanan dan ketahanan pangan.6 Pengelolaan peternakan ayam petelur dan lahan pangan oleh TNI AD masuk dalam kategori Operasi Militer Selain Perang (OMSP), memperluas fungsi TNI dalam pembangunan nasional.7

TNI Angkatan Udara menunjukkan komitmen memperkuat ketahanan pangan melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan PT SGN dalam mewujudkan swasembada gula nasional.8 Langkah ini menunjukkan kontribusi konkret TNI dalam mendukung program strategis pemerintah di luar tugas pokok pertahanan.

Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita meninjau pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Bojonegoro dan mengapresiasi capaian Pemkab Bojonegoro.9 Program ini menjadi model kolaborasi TNI dengan pemerintah daerah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kesimpulan

Koordinasi Kemhan-ATR/BPN dalam percepatan penyediaan lahan pertahanan menandai komitmen serius pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pertahanan nasional. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat menjawab tantangan kompleks pengadaan lahan dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, administrasi, dan sosial kemasyarakatan. Dukungan pemerintah daerah dan pemanfaatan lahan TNI untuk program nasional menunjukkan pendekatan holistik dalam mewujudkan pertahanan yang kuat dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Download Full PDF (downloaded 32 times)

Download PDF tentang Sinergi Strategis Kementerian (telah di download 32 kali)
  • Kemhan-ATR/BPN 🤝 Percepat Penyediaan Lahan Pertahanan Negara
    Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin  melakukan kunjungan kerja Papua Nugini untuk menghadiri Indonesia–Australia–PNG Ministers’ Trilateral Meeting. Dalam kunjungan tersebut Menhan menekankan bahwa pertemuan trilateral perdana ini memiliki arti strategis dalam memperkuat kerja sama pertahanan antara ketiga negara.
PENULIS
Swante Adi Krisna
Penikmat musik Ska, Reggae dan Rocksteady sejak 2004. Gooners sejak 1998. Blogger dan SEO paruh waktu sejak 2014. Graphic Designer autodidak sejak 2001. Website Programmer autodidak sejak 2003. Woodworker autodidak sejak 2024. Sarjana Hukum Pidana dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Magister Hukum Pidana di bidang cybercrime dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta. Magister Kenotariatan di bidang hukum teknologi, khususnya cybernotary dari salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surakarta. Bagian dari Keluarga Besar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
KEMENTERIAN PERTAHAN RI